Survei SSSG: Mayoritas Masyarakat Ingin Pemilu Serentak

Kompas.com - 13/03/2014, 14:12 WIB
Ilustrasi: Pemilu. SERAMBI/M ANSHARIlustrasi: Pemilu.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Mayoritas masyarakat ingin Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dilaksanakan secara serentak. Hal tersebut diketahui berdasarkan Rilis Telesurvei Pilpres 2014 Soegeng Sarjadi School of Government.

Direktur Eksekutif SSSG Fadjroel Rachman mengatakan, pihaknya menanyakan kepada responden apakah setuju atau tidak pelaksanaan pemilu serentak. Hasilnya, sebanyak 84,4 responden mengaku setuju bila Pileg dan Pilpres dilaksanakan secara bersamaan. Hanya 11,12 persen responden yang mengaku tidak setuju. Sementara sisanya mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.

"Ini artinya mayoritas masyarakat setuju dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materi yang diajukan Effendi Gazali mengenai pemilu serentak," kata Fadjroe di Jakarta, Kamis (13/3/2014).

Survei juga mengukur sikap masyarakat mengenai kapan pemilu serentak dilaksanakan. Sebanyak 61,92 persen responden ingin pemilu serentak dilaksanakan pada 2014. Sebanyak 29,17 persen lainnya ingin pemilu serentak dilaksanakan pada 2019. Hanya 0,36 persen yang ingin pemilu serentak dilaksanakan pada 2024. Sementara sisaya mengaku tidak tahu atau tidak memberikan jawaban.

"Jadi keputusan Mahkamah Konstitusi yang baru menetapkan pemilu serentak pada 2019 ini kurang disetujui oleh masyarakat. Masyarakat ingin pemilu serentaknya dilakukan sekarang," ujar Fadjroel.

SSSG menyebut survei ini memiliki tingkat keyakinan 95 persen dengan sampling error sebesar 2,77 persen. Pengumpulan data dilakukan melalui telepon di 10 kita besar di Indonesia, yakni Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, Makassar, Yogyakarta, Palembang, Denpasar dan Balikpapan. Periode pengumpulan data adalah 10 Februari - 5 Maret 2014. Survei dibiayai oleh SSSG.

Sebelumnya, MK mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terkait pemilu serentak. Namun, MK menyatakan putusan pemilu serentak berlaku untuk pemilu tahun 2019 dan seterusnya. Salah satu alasannya, jika pemilu serentak ditetapkan tahun ini, tahapan pemilihan umum tahun 2014 yang saat ini telah dan sedang berjalan menjadi terganggu.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X