Yusril: PK Berkali-kali Tak Ganggu Eksekusi Terpidana Mati

Kompas.com - 13/03/2014, 07:46 WIB
Yusril Izha Mahendra KOMPAS.COM/Sandro GatraYusril Izha Mahendra
Penulis Dani Prabowo
|
EditorGlori K. Wadrianto
JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Pasal 268 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur "peninjauan kembali hanya sekali" tidak akan menghalangi proses eksekusi terhadap terpidana mati.

Jaksa dapat mengeksekusi terpidana jika seluruh upaya hukum yang menjadi hak terpidana sudah ditempuh.

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, PK merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan oleh terpidana, ahli waris maupun kuasa hukum terpidana.

Permohonan PK diberikan untuk memberikan azas keadilan terhadap terpidana. Sehingga, dalam pertimbangannya, MK menyatakan, pengajuan PK tidak dapat dibatasi waktu.

Namun, kata Yusril, pengajuan permohonan PK hanya dapat dilakukan apabila terpidana sudah menjalani pidana atau eksekusi dari pihak kejaksaan. Ia mencontohkan, dalam kasus terorisme, jika di dalam kasasi Mahkamah Agung menyebutkan bahwa terpidana dinyatakan bersalah dan harus dihukum mati, maka jaksa dapat mengeksekusi terpidana tersebut.

“Misalnya dia dipidana hukuman mati sampai dengan putusan kasasi di MA, lalu dia mengajukan PK terus ditunda. Begitu ditolak PK-nya kan tidak langsung bisa hari itu bisa PK,” kata Yusril di Jakarta, Rabu (12/3/2014) kemarin.

Hal itu, dikatakan Yusril, juga berlaku bagi terpidana kasus lain yang telah menjalani masa hukumannya. Begitu eksekusi telah dilakukan, ahli waris maupun kuasa hukum terpidana dapat mengajukan PK.

PK ini dapat diajukan apabila terdapat bukti baru (novum). Dengan harapan, melalui PK ini maka nama baik seseorang dapat dipulihkan. “Jadi andaikata keluarganya sudah meninggal pun, tetap bisa membersihkan nama orang yang sudah mati,” kata Yusril.

Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 268 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur peninjauan kembali hanya sekali. Dengan putusan MK itu, pengajuan PK bisa berkali-kali.

Putusan tersebut atas permohonan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar, Ida Laksmiwaty, dan Ajeng Oktarifka Antasariputri (istri dan anak Antasari). Antasari mendalilkan pembatasan pengajuan PK menghalangi dirinya untuk memperjuangkan hak keadilan di depan hukum yang dijamin Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

Nasional
Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Nasional
50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

Nasional
Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Nasional
Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Nasional
Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Nasional
UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

Nasional
Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Nasional
Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X