Kompas.com - 12/03/2014, 14:11 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
EditorSandro Gatra


SURABAYA, KOMPAS.com
- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat membuka sidang pertama Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), Rabu (12/3/2014), mengatakan, setiap negara memerlukan pertahanan yang cukup, termasuk Indonesia.

"Saya tidak percaya dan saya kurang setuju jika ada yang mengatakan dunia masa kini tidak lagi diperlukan kekuatan pertahanan karena katanya dunia akan lebih damai, demokrasi akan hadir dimana-mana, setiap konflik dapat diselesaikan secara damai," kata Presiden selaku Ketua KKIP di Ruang Majapahit, Markas Komando Armada RI Kawasan Timur, di Surabaya seperti dikutip dari Antara.

Menurut Presiden, meskipun negeri ini tidak lagi menganut geo politik pasca-Perang Dunia II dan tidak lagi hidup dalam suasana perang dingin, tetapi sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memerlukan kekuatan pertahanan yang tangguh.

Ia kemudian mengapresiasi sidang pertama KKIP yang bertujuan untuk merencanakan, mengembangkan kebijakan, dan kemudian mengimplementasi kebijakan itu untuk kepentingan industri pertahananan secara khusus dan untuk kepentingan pertahanan secara umum.

"Sebagaimana yang kita saksikan hari ini, kita melihat hasil modernisasi dan pembangunan kekuatan matra laut. Beberapa saat yang lalu kita juga menyaksikan hal yang sama di jajaran Angkatan Udara dan Insya Allah dalam waktu dekat kita akan melihat langsung apa yg dilakukan oleh TNI AD," kata SBY merujuk pada acara gelar alutsista dan demo kekuatan alutsista TNI AL.

Presiden mengatakan, krisis keuangan yang dialami Indonesia 15 tahun lalu telah menyebabkan lambatnya modernisasi kekuatan pertahanan.

"Karena krisis ekonomi yang dalam, kita tidak memiliki resources (sumber daya), sumber finansial untuk melakukan modernisasi dan pembangunan kekuatan," katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Justru di saat ekonomi global mengalami gejolak dan krisis, kata Presiden, ekonomi Indonesia tumbuh positif, bahkan tergolong tinggi di antara negara-negara G-20. Dengan demikian, bisa dilakukan modernisasi kekuatan dan peningkatan serta penambahan alutsista, baik untuk darat, laut, udara, dan sekaligus pembangunan kekuatan dan peningkatan profesionalitas jajaran kepolisian.

Sementara itu, dalam kurun waktu 2010-2013, KKIP telah merumuskan berbagai kebijakan nasional yang bersifat strategis di bidang industri pertahanan. KKIP juga telah menetapkan beberapa program nasional, menerbitkan cetak biru riset Alpalhankam serta merumuskan cetak biru produk Alpalhankam.

Menurut Kementerian Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, terkait strategi mewujudkan kemandirian pertahanan, telah disusun master plan pembangunan industri pertahanan tahun 2010-2029 yang mencakup dua target utama, yaitu alutsista dan industri pertahanan.

Halaman:


Video Pilihan

Sumber Antara
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko PMK Sebut Lapangan Pekerjaan Tantangan Realisasikan Indonesia Emas 2045

Menko PMK Sebut Lapangan Pekerjaan Tantangan Realisasikan Indonesia Emas 2045

Nasional
Luhut: Vaksinasi Dosis Dua RI Tertinggal Dibanding Singapura-Malaysia

Luhut: Vaksinasi Dosis Dua RI Tertinggal Dibanding Singapura-Malaysia

Nasional
Azis Bantah Sejumlah Kesaksian, Hakim: Berarti Ada yang Bohong

Azis Bantah Sejumlah Kesaksian, Hakim: Berarti Ada yang Bohong

Nasional
Dua Kabupaten Luar Jawa-Bali Berkategori Level 4, Ada Kenaikan Kasus Kematian

Dua Kabupaten Luar Jawa-Bali Berkategori Level 4, Ada Kenaikan Kasus Kematian

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Sebut Fikih Bantu Atasi Dampak Covid-19

Wapres Ma’ruf Amin Sebut Fikih Bantu Atasi Dampak Covid-19

Nasional
Mobilitas Warga di Jawa-Bali Meningkat, Luhut: Jika Tak Patuh Prokes Tingkatkan Risiko

Mobilitas Warga di Jawa-Bali Meningkat, Luhut: Jika Tak Patuh Prokes Tingkatkan Risiko

Nasional
UPDATE: Ada 460 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jakarta

UPDATE: Ada 460 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jakarta

Nasional
Situs Badan Siber dan Sandi Negara Diretas?

Situs Badan Siber dan Sandi Negara Diretas?

Nasional
Kerja Sama Indonesia-China Berjalan Baik, Gus Muhaimin Berikan Apresiasi

Kerja Sama Indonesia-China Berjalan Baik, Gus Muhaimin Berikan Apresiasi

Nasional
'Database' Pengaduan Diduga Dicuri, KPAI Lapor Bareskrim Polri

"Database" Pengaduan Diduga Dicuri, KPAI Lapor Bareskrim Polri

Nasional
Luhut Sebut Presiden Minta Perketat Pengawasan Prokes di Tempat Umum yang Mulai Melemah

Luhut Sebut Presiden Minta Perketat Pengawasan Prokes di Tempat Umum yang Mulai Melemah

Nasional
Waspadai Varian Corona AY.4.2, Menkes: Belum Ada di Indonesia, tapi sudah Merebak di Inggris

Waspadai Varian Corona AY.4.2, Menkes: Belum Ada di Indonesia, tapi sudah Merebak di Inggris

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Positivity Rate Kasus Covid-19 0,33 Persen

UPDATE 25 Oktober: Positivity Rate Kasus Covid-19 0,33 Persen

Nasional
PPP Berharap Jokowi Pilih Jubir yang Jago Komunikasi, Bukan Miskomunikasi

PPP Berharap Jokowi Pilih Jubir yang Jago Komunikasi, Bukan Miskomunikasi

Nasional
Sebaran 13.554 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 25 Oktober 2021

Sebaran 13.554 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 25 Oktober 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.