Konvensi Demokrat, Nasibmu Kini...

Kompas.com - 12/03/2014, 06:35 WIB
Debat kandidat Konvensi Capres Partai Demokrat di Gedung Islamic Center, Ambon, Selasa (11/3/2014). KOMPAS.com/Indra AkuntonoDebat kandidat Konvensi Capres Partai Demokrat di Gedung Islamic Center, Ambon, Selasa (11/3/2014).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary


AMBON, KOMPAS.com
 — Gelaran dan tahapan Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat dihentikan sementara. Demokrat ingin mengerahkan kekuatannya untuk berkonsentrasi pada pemenangan pemilu legislatif pada 9 April mendatang. Apakah ini pertanda adanya kesadaran dari partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu bahwa konvensi tak bisa mendongkrak popularitas partai?

Sejak awal bergulir hingga memasuki tahapan debat kandidat, gaung Konvensi Demokrat tak membahana. Bahkan, ada yang menilai gagal, tak mampu mendongkrak popularitas dan elektabilitas partai.  

Direktur Eksekutif Pol Tracking Institute Hanta Yudha mengatakan, redupnya konvensi terjadi karena internal Demokrat tak solid mendukung kesuksesan gelaran ini. Kader Demokrat yang seharusnya bahu-membahu bersama Komite Konvensi justru seperti mundur teratur.

Dukungan tinggi dirasakan ketika konvensi dipercaya dapat memberikan keuntungan ganda, yaitu hasil yang signifikan di pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Sebaliknya, dukungan itu merosot tajam ketika tak ada lagi keuntungan ganda yang dapat diperoleh.

"Tak ada lagi keuntungan ganda karena di pileg hampir tidak ada harapan bagi kandidat (konvensi) untuk bisa mendongkrak elektabilitas Demokrat," kata Hanta, Selasa (11/3/2014).

Menurut Hanta, kader Demokrat lebih tertarik mengupayakan pemenangan pemilu legislatif ketimbang mengangkat derajat konvensi. Akhirnya, semua berjalan sendiri-sendiri. Komite sibuk mengurusi konvensi dan kader Demokrat fokus mengupayakan pemenangan pemilu. Di sisi lain, kandidat konvensi dianggap tak piawai dalam melontarkan gagasan yang dapat menarik perhatian publik.

Pada Selasa (11/3/2013) kemarin, Komite Konvensi menyatakan, atas permintaan Majelis Tinggi Partai Demokrat, semua kegiatan dihentikan sementara selama masa kampanye terbuka pemilu pada 16 Maret-5 April 2014. Alasannya ialah agar semua potensi dalam konvensi dapat dikerahkan penuh untuk mengupayakan pemenangan pileg.  

Komite yang mayoritas anggotanya berasal dari eksternal Demokrat dibuat tak bertaji. Ibarat seorang tamu, Komite patuh pada aturan yang dibuat oleh "tuan rumah". Imbasnya, tiga kegiatan yang sudah terjadwal terpaksa ditunda pelaksanaannya, yakni debat kandidat di Semarang dan Banjarmasin serta seremoni penutupan konvensi di DKI Jakarta.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Komite Konvensi Capres Demokrat Suaidi Marasabessy membantahnya. Ia mengungkapkan, Komite telah bekerja solid dan penuh perhitungan. Hanya, ada hal-hal yang membuat Komite tetap harus memenuhi permintaan Majelis Tinggi untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan konvensi. Hal-hal apa yang dimaksud, ia tak mau mengungkapkannya. 

Mengenai jadwal kegiatan, kata Suaidi, Komite telah menyusun rapi sejak jauh hari. Sebelumnya, menurut dia, Komite juga tak pernah mendapatkan informasi bahwa kegiatan konvensi tak boleh dilakukan selama masa kampanye. Informasi itu baru diterima pada awal Maret.

"Padahal, Komite bukan Demokrat, tapi Majelis Tinggi berpendapat lain. Permintaan itu dikomunikasikan belakangan karena situasi politik dinamis sekali," ujarnya.

Dengan kondisi ini, tugas Komite semakin berat. Di satu sisi, Komite dituntut menakhodai konvensi secara independen dan transparan, tetapi di sisi lain kendali masih berada di tangan Demokrat.  

Keuntungan tak dapat diraih. Konvensi pun hanya dipandang sebelah mata. 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Nasional
Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Nasional
Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Nasional
Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Nasional
Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Nasional
Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Nasional
Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Nasional
Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Nasional
Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Nasional
Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Nasional
Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Nasional
Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X