Kompas.com - 11/03/2014, 19:19 WIB
Komisioner Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman menunjukkan contoh template braile yang akan digunakan sebagai alat bantu tuna netra untuk surat suara DPD Pemilu 2009 lalu. KOMPAS.com/Deytri Robekka AritonangKomisioner Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman menunjukkan contoh template braile yang akan digunakan sebagai alat bantu tuna netra untuk surat suara DPD Pemilu 2009 lalu.
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah setuju untuk menambah anggaran Pemilu 2014 sebesar Rp 1,3 triliun. Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap pemerintah segera mencairkan dana tersebut paling lambat pekan ini.

"Kami minta cepat untuk memproses ini. Misal hari ini disetujui, tapi ketika pencairannya terlambat itu juga tidak memberi arti apa-apa. Minggu ini lah," ujar Komisioner KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2014).

Ia meminta pemerintah bergerak cepat mulai dari meminta persetujuan DPR hingga melakukan transfer dana ke KPU kabuten/kota. "Hari ini melengkapi administrasi, minta persetujuan DPR, besok langsung dikeluarkan keputusannya, lalu transfer ke kabupaten/kota. Sudah mepet sekali," kata Arief.

Dia menuturkan, transfer anggaran lebih baik langsung dikirim ke KPU kabupaten/kota. Dengan demikian, pengelolaan uang lebih efisian dan efektif. "KPU mengusulkan uangnya jangan ditransfer ke KPU tapi langsung ke KPU kabupaten/kota. Karena kalau masuk ke kami, kami transfer lagi, butuh waktu," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, KPU mendapatkan tambahan anggaran penyelenggaraan pemilu sebesar Rp 1,3 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk pengadaan satuan perlindungan masyarakat (satlinmas) dan biaya tambahan pembangunan tempat pemungutan suara (TPS).

"Iya, sudah disetujui melalui Standar Biaya Umum (SBU) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jumat (7/3/2014) yang lalu," ujar Sekretaris Jenderal KPU Arif Rahman Hakim, Senin (10/3/2014).

Dia menuturkan, KPU mengajukan tambahan anggaran Rp 1,7 triliun, tetapi yang disetujui Rp 1,3 triliun. Arif menjabarkan, nilai tersebut dianggarkan untuk dua jenis kebutuhan. Pertama, katanya, pengadaan dua orang personel satlinmas di setiap TPS. Tak hanya untuk honor, tambahan anggaran juga digunakan untuk seleksi personel dan biaya konsumsi pada hari pemungutan suara.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Nasional
YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

Nasional
Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Nasional
Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Nasional
Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Nasional
Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X