Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pindah ke PDI-P, Jumhur Hidayat Diminta Mundur dari Kepala BNP2TKI

Kompas.com - 11/03/2014, 13:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Bidang Bencana dan Bantuan Sosial, Andi Arief, meminta Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat mundur dari jabatannya. Hal itu terkait langkah Jumhur bergabung ke PDI Perjuangan.

"Selamat kepada rekan saya Jumhur Hidayat yang memilih medan perjuangan baru. Sikap ini harus juga diikuti sikap kesatria untuk menyatakan mundur dari Kepala Badan (BNP2TKI) yang tidak etis kalau dijabat oleh partisan," kata Andi Arief dari akun Facebook milik Andi Arief.

Jumhur pernah mendeklarasikan diri maju sebagai peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Namun, ia tidak lolos dalam penjaringan peserta konvensi itu. Pada Sabtu (8/3/2014), ia mendeklarasikan diri bergabung dengan PDI-P di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta.

Meski demikian, rencana Jumhur bergabung dengan PDI-P belum berjalan mulus. Saat ini DPP PDI-P belum memberikan keputusan menerima atau menolak Jumhur. Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah, Senin (10/3/2013), mengatakan bahwa ia ditugaskan oleh DPP PDI-P untuk menyeleksi Jumhur. Ia belum dapat memastikan apakah partai bisa menerima atau menolak keanggotaan Jumhur.

"Nanti kita lihat proposalnya alasan masuk PDI-P. Sebagai calon kader, kita akan fit and propert test dulu," kata Basarah.

Basarah mengatakan akan mempelajari ideologi, afiliasi pemikirann, dan rekam jejak Jumhur. Seleksi juga dilakukan dengan melihat kinerja Jumhur selaku Kepala BNP2TKI. Menurut dia, seleksi itu perlu dilakukan karena PDI-P tidak mau menerima kader dengan alasan pragmatis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com