Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 11/03/2014, 10:29 WIB


BOGOR, KOMPAS.com — Partai Persatuan Pembangunan berharap dapat berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Pemilihan Presiden 2014. Koalisi itu diharapkan mampu memunculkan sistem politik yang stabil. PPP juga membuka kemungkinan berkoalisi dengan partai menengah, seperti Partai Amanat Nasional, Partai Hati Nurani Rakyat, atau Partai Kebangkitan Bangsa.

Ketua Umum PPP Suryadharma Ali menyatakan, masalah koalisi ini akan diputuskan setelah Pemilu Legislatif 2014.

”Kami akan menentukan arah koalisi setelah kondisi politik Indonesia matang, yaitu setelah pemilu legislatif,” kata Suryadharma, Senin (10/3), di Bogor.

Namun, Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuziy menyatakan, koalisi partainya dengan partai nasionalis, seperti PDI-P, dapat menunjang kestabilan politik. ”Kami menilai politik Indonesia akan stabil apabila ditopang pilar nasionalisme, agama, dan TNI,” katanya.

PPP, lanjut Romahurmuziy, juga menyusun skenario koalisi dengan partai menengah. Hal itu karena koalisi dengan partai besar berpotensi memunculkan konflik internal karena umumnya kepentingan partai yang lebih kecil kurang diakomodasi partai dominan dalam koalisi.

Selain itu, Romahurmuziy menyatakan, PPP tidak mengejar perolehan suara, tetapi perolehan kursi di DPR. ”Kami menargetkan mendapat 67 kursi di DPR,” kata Romahurmuziy. Saat ini PPP memiliki 38 kursi di DPR.

Juru kampanye

Menghadapi kampanye rapat umum Pemilu 2014 yang akan dimulai pada 16 Maret, Romahurmuziy menyatakan, partainya belum menentukan tokoh yang akan menjadi juru kampanye nasional.

Namun, lanjut Romahurmuziy, PPP telah mendapat dukungan dari 29 tokoh agama dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Untuk merebut suara pemilih muda, PPP merekrut 32 pemuda yang merupakan pengurus dan mantan pengurus badan eksekutif mahasiswa sejumlah perguruan tinggi di Jakarta untuk bergabung dalam tim juru kampanye partai itu.

Para pemuda tersebut, lanjut Romahurmuziy, akan dikirim ke beberapa daerah pemilihan yang belum memiliki juru kampanye nasional sehingga tidak hanya berpusat di Jakarta.

Suryadharma berharap 32 pemuda itu membuat sebuah diskusi panel pada 16 Maret 2014. Menurut rencana, calon presiden, calon wakil presiden, ilmuwan, dan panelis akan hadir dalam acara tersebut untuk bertukar pikiran mengenai Indonesia pada masa depan.

Diskusi tersebut, lanjut Suryadharma, akan mengenalkan program-program capres kepada publik, mengenalkan pemikiran sejumlah ahli, dan meningkatkan popularitas PPP. Cara ini diharapkan akan membantu kampanye terbuka PPP.

Sebanyak 32 pemuda itu diharapkan menyebarkan pengaruh PPP melalui pertemuan-pertemuan ilmiah, acara seni, atau kegiatan olahraga universitas. Mereka juga diharapkan dapat mendekatkan diri pada organisasi siswa intrasekolah di sejumlah sekolah menengah atas.

Gagasan kebangsaan

Kemarin malam, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh meluncurkan buku Biografi berjudul Surya Paloh, Sang Ideolog. Buku itu ditulis Usamah Hisyam, yang adalah juga penulis buku SBY Sang Demokrat.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com