Kompas.com - 11/03/2014, 10:29 WIB
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI-PPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan
EditorSandro Gatra


BOGOR, KOMPAS.com — Partai Persatuan Pembangunan berharap dapat berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Pemilihan Presiden 2014. Koalisi itu diharapkan mampu memunculkan sistem politik yang stabil. PPP juga membuka kemungkinan berkoalisi dengan partai menengah, seperti Partai Amanat Nasional, Partai Hati Nurani Rakyat, atau Partai Kebangkitan Bangsa.

Ketua Umum PPP Suryadharma Ali menyatakan, masalah koalisi ini akan diputuskan setelah Pemilu Legislatif 2014.

”Kami akan menentukan arah koalisi setelah kondisi politik Indonesia matang, yaitu setelah pemilu legislatif,” kata Suryadharma, Senin (10/3), di Bogor.

Namun, Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuziy menyatakan, koalisi partainya dengan partai nasionalis, seperti PDI-P, dapat menunjang kestabilan politik. ”Kami menilai politik Indonesia akan stabil apabila ditopang pilar nasionalisme, agama, dan TNI,” katanya.

PPP, lanjut Romahurmuziy, juga menyusun skenario koalisi dengan partai menengah. Hal itu karena koalisi dengan partai besar berpotensi memunculkan konflik internal karena umumnya kepentingan partai yang lebih kecil kurang diakomodasi partai dominan dalam koalisi.

Selain itu, Romahurmuziy menyatakan, PPP tidak mengejar perolehan suara, tetapi perolehan kursi di DPR. ”Kami menargetkan mendapat 67 kursi di DPR,” kata Romahurmuziy. Saat ini PPP memiliki 38 kursi di DPR.

Juru kampanye

Menghadapi kampanye rapat umum Pemilu 2014 yang akan dimulai pada 16 Maret, Romahurmuziy menyatakan, partainya belum menentukan tokoh yang akan menjadi juru kampanye nasional.

Namun, lanjut Romahurmuziy, PPP telah mendapat dukungan dari 29 tokoh agama dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Untuk merebut suara pemilih muda, PPP merekrut 32 pemuda yang merupakan pengurus dan mantan pengurus badan eksekutif mahasiswa sejumlah perguruan tinggi di Jakarta untuk bergabung dalam tim juru kampanye partai itu.

Para pemuda tersebut, lanjut Romahurmuziy, akan dikirim ke beberapa daerah pemilihan yang belum memiliki juru kampanye nasional sehingga tidak hanya berpusat di Jakarta.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Nasional
Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Nasional
Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Nasional
Aplikasi Perpanjang SIM dari Rumah Diapresiasi, Kompolnas: Menekan Potensi Pungli

Aplikasi Perpanjang SIM dari Rumah Diapresiasi, Kompolnas: Menekan Potensi Pungli

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.656 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat 1.568

UPDATE: Sebaran 5.656 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat 1.568

Nasional
Pimpinan Komisi IX Sebut Tak Ada Kesepakatan Kolektif Ikuti Uji Klinis Vaksin Nusantara

Pimpinan Komisi IX Sebut Tak Ada Kesepakatan Kolektif Ikuti Uji Klinis Vaksin Nusantara

Nasional
UPDATE 14 April: 74.158 Spesimen Covid-19 Diperiksa Dalam Sehari

UPDATE 14 April: 74.158 Spesimen Covid-19 Diperiksa Dalam Sehari

Nasional
UPDATE 14 April: Suspek Covid-19 Ada 58.580 Orang

UPDATE 14 April: Suspek Covid-19 Ada 58.580 Orang

Nasional
UPDATE 14 April: Ada 108.384 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 14 April: Ada 108.384 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, Satgas Covid-19: Harus Ikuti Kaidah Ilmiah dan Standar WHO

Soal Vaksin Nusantara, Satgas Covid-19: Harus Ikuti Kaidah Ilmiah dan Standar WHO

Nasional
Ditawari Terawan, Gatot Nurmantyo Jadi Relawan Vaksin Nusantara

Ditawari Terawan, Gatot Nurmantyo Jadi Relawan Vaksin Nusantara

Nasional
Mengaku Sempat Diminta Gabung Kabinet Jokowi, Presiden KSPSI: Lebih Nyaman di Luar

Mengaku Sempat Diminta Gabung Kabinet Jokowi, Presiden KSPSI: Lebih Nyaman di Luar

Nasional
Satgas Covid-19 Tegaskan Kewenangan Penghentian Uji Vaksin Nusantara di Tangan BPOM

Satgas Covid-19 Tegaskan Kewenangan Penghentian Uji Vaksin Nusantara di Tangan BPOM

Nasional
IDI Pertanyakan Jaminan Prosedur Pengujian Vaksin Nusantara

IDI Pertanyakan Jaminan Prosedur Pengujian Vaksin Nusantara

Nasional
Kata Ketua Fraksi PAN Usai Ikut Uji Klinis Vaksin Nusantara: Banyak Peminat, tapi Dibatasi

Kata Ketua Fraksi PAN Usai Ikut Uji Klinis Vaksin Nusantara: Banyak Peminat, tapi Dibatasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X