Kompas.com - 10/03/2014, 21:35 WIB
Anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari KOMPAS.com/Indra AkuntonoAnggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari kecewa dengan iklan politik Partai Nasdem yang mempermasalahkan kembali majunya mayoritas anggota DPR periode 2009-2014 pada pemilu legislatif 2014. Menurut Eva, iklan tersebut adalah upaya membunuh karakter para caleg petahana yang kembali mencalonkan diri. Ia mengatakan, saat ini masyarakat sudah jauh lebih cerdas dalam menyikapi dan menggunakan hak pilihnya.  

"Tanyakan saja ke pemilih yang menunggu tawaran program cerdas rasional, bukan character asassination lawan yang memobilisasi kebencian, tidak mencerdaskan. Kasihan saja, pendek nalar, kalap," kata Eva, melalui pesan singkat, Senin (10/3/2014).

Eva meminta Nasdem melakukan kroscek mengenai data anggota legislatif periode 2009-2014 yang berprestasi. Politisi PDI Perjuangan itu kemudian membeberkan sejumlah penghargaan yang diterimanya dari sejumlah pihak. Di antaranya anggota legislatif inspiratif, pluralis, dan pembela kaum tertindas serta antikorupsi.

Sebaliknya, ia tak yakin kualitas kader Nasdem lebih baik daripada kader PDI-P. Eva mengungkapkan, dalam proses rekrutmen, semua kader PDI-P harus melewati uji psikologis dan wawancara, uji kesehatan dan uji bebas narkoba, sampai monitoring elektabilitas masing-masing kader di daerah pemilihannya.

"Yang sekarang dicalegkan PDI-P, petahana dan baru sudah teruji, memenuhi kapasitas, dan kapabilitas," katanya. 

Seperti diberitakan sebelumnya, Salah satu iklan kampanye Nasdem menyatakan sekitar 90 persen anggota DPR petahana kembali mencalonkan diri. Mereka dianggap tak kompeten. 

"Lebih dari 240 juta rakyat Indonesia, banyak yang lebih kompeten duduk sebagai anggota parlemen," demikian narasi dalam iklan tersebut.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Nasional
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Nasional
Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Nasional
Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Nasional
Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Nasional
500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Nasional
Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Nasional
Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Nasional
Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku 'Kampung Perikanan Budi Daya'

Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku "Kampung Perikanan Budi Daya"

Nasional
PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

Nasional
Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Nasional
KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

Nasional
BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

Nasional
Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X