Kompas.com - 10/03/2014, 18:58 WIB
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Indra. Kompas.com/SABRINA ASRILKetua DPP Partai Keadilan Sejahtera Indra.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Indra menilai, iklan Nasdem yang mempermasalahkan kembali majunya mayoritas anggota DPR periode 2009-2014 di Pileg 2014 adalah sesuatu yang wajar. Sebagai partai baru yang belum pernah masuk parlemen, kata dia, Nasdem ingin mencitrakan diri sebagai partai yang bersih.

"Apalagi partai baru, kan mereka ingin mengesankan dia baik, dia mampu, dia bersih. Padahal belum tentu seperti itu juga," kata Indra saat dihubungi Kompas.com, Senin (3/10/2014).

Indra menjelaskan, meskipun partai baru, Nasdem tidak seluruhnya diisi oleh orang-orang yang baru dan bersih. Indra menyinggung para politisi lama dari parpol lama yang kini berada di parpol yang dipimpin Surya Paloh itu.

"Hanya, mereka sebelumnya tidak berhasil dapat kepercayaan publik, akhirnya pindah partai," tambahnya.

Menurut Indra, dari 560 anggota DPR yang ada, tidak semuanya bisa semudah itu disamaratakan. Anggota Komisi IX DPR itu menilai, tetap ada anggota DPR yang baik, jujur, dan mau bekerja keras. Namun, memang ada juga anggota DPR yang memiliki rekam jejak buruk.

"Mana yang amanah, silakan dipilih. Yang tidak, jangan dipilih lagi. Yang sering bolos tidak jelas kontribusinya, tidak usah dipilih lagi. Ini saatnya memberikan reward atau punishment terhadap anggota DPR yang sekarang. Saya yakin rakyat sudah cerdas," ujarnya.

Nasdem terus gencar berkampanye menjelang pileg, terutama di TV. Salah satu iklan kampanye Nasdem mengangkat sekitar 90 persen anggota DPR petahana yang maju kembali di pileg. "Lebih dari 240 juta rakyat Indonesia, banyak yang lebih kompeten duduk sebagai anggota parlemen," demikian narasi dalam iklan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Nasional
Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Nasional
PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

Nasional
Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Nasional
UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: Sebaran 7.465 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jakarta

Update: Sebaran 7.465 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jakarta

Nasional
UPDATE 12 Juni: Ada 106.894 Kasus Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Ada 106.894 Kasus Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 12 Juni: Ada 108.324 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Update 12 Juni: Ada 108.324 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X