Pemilu 2014: Sejarah Baru, Kekhawatiran Baru

Kompas.com - 10/03/2014, 10:47 WIB
Ilustrasi: Pemilu. SERAMBI/M ANSHARIlustrasi: Pemilu.
EditorSandro Gatra

Pengantar Redaksi Pemilu 2014 tinggal sebulan lagi. Terselenggaranya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, seperti diamanatkan UUD 1945, adalah keharusan. Atas dasar itu, Diskusi Indonesia Satu (Seri Ketiga) mengangkat tema ”Pemilu 2014, Kesiapan dan Tantangannya”. Hadir sebagai pembicara: Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik, Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie, Asisten Operasional Polri Irjen Arif Wachyunadi, anggota Badan Pengawas Pemilu Endang Wihdatiningtyas, mantan Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti, dan Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat M Afifuddin. Hasil diskusi ditulis Amir Sodikin, Susana Rita, dan Ilham Khoiri.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) meyakini, pada pemilu legislatif 9 April nanti, banyak sejarah baru yang berhasil mereka torehkan. Inilah pemilu yang secara aturan paling siap dan diikuti semangat transparansi.

KPU memulai transparansi dengan membangun Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) terbesar di dunia. Tak ada negara lain yang mengumpulkan data pemilih hingga ratusan juta pemilih dalam satu sistem basis data yang terkonsolidasi.

KPU bahkan menawarkan basis data daftar pemilih tetap (DPT) ini bisa dimanfaatkan siapa pun, termasuk partai politik (parpol) jika ingin menggunakannya untuk kepentingan perekrutan politik. Semua orang bisa mengecek daftar pemilih hingga level tempat pemungutan suara (TPS) di http://data.kpu.go.id/dpt.php.

Di tengah kepercayaan diri KPU, tetap tebersit kekhawatiran. Kekhawatiran itu mulai dari potensi jual-beli suara di tingkat bawah hingga integritas penyelenggara pemilu di level bawah.

Jual-beli suara tak hanya terjadi antarcalon anggota legislatif (caleg) dengan pemilih, tetapi juga terjadi antarcaleg di daerah pemilihan yang sama. Caleg tak selamanya mencuri suara dari partai lain, mereka juga bisa membeli ke caleg separtai yang sekiranya tak punya harapan menang. Di sinilah, kredibilitas dan integritas petugas penyelenggara pemilu di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan akan diuji.

Pada Pemilu 2009, sebanyak 35 persen suara pemilih diberikan ke parpol. Dari situ, parpol kemudian mendistribusikan suara kepada calon yang direstui parpol. Dengan sistem itu, yang dirugikan adalah caleg yang tak direstui parpolnya, tetapi lebih unggul di mata pemilih.

Jual-beli suara juga rentan dilakukan partai yang tidak mendapat kursi di DPR. Politisi dari parpol seperti ini akan menjajakan suaranya ke caleg potensial yang berani membayar mahal.

Banyak petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bekerja turun-temurun, bahkan ada yang sudah sejak Orde Baru. Hal yang makin mengkhawatirkan, honor mereka pada pemilu kali ini masih sama dengan pemilu lalu, tetapi lebih rendah dibandingkan pilkada. Dengan fakta seperti itu, peluang mereka ”masuk angin” atau disusupi kepentingan parpol tertentu menjadi sangat tinggi.   Transparansi suara   Masalah lama yang masih menggelayuti KPU adalah DPT. Namun, KPU kini lega karena Bawaslu memberi waktu hingga 14 hari sebelum pemungutan suara untuk memutakhirkan DPT.

Dari 3,3 juta pemilih tanpa nomor induk kependudukan, diharapkan bisa segera selesai sebelum tenggat yang ditetapkan Bawaslu.

KPU juga sedang gencar-gencarnya menyosialisasikan sistem penghitungan suara. Di penghitungan suara inilah, KPU berusaha transparan untuk mengejar kepercayaan publik.

Usulan Bawaslu agar formulir rekapitulasi penghitungan suara (C1) bisa dibuka di tingkat desa/kelurahan akhirnya diadopsi KPU. Sebelumnya, C1 hanya dibuka jika ada masalah. Dengan cara itu, akan ada pembanding antara catatan di C1 plano dan C1 sertifikat.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Nasional
Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Nasional
Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Nasional
Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Nasional
Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Nasional
Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Nasional
Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Nasional
Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Nasional
Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Nasional
Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Nasional
Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Nasional
Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Nasional
10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

Nasional
Politisi Gerindra Surati Jokowi, Keluhkan Kelangkaan Solar di Sumbar

Politisi Gerindra Surati Jokowi, Keluhkan Kelangkaan Solar di Sumbar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X