Seskab: Presiden Tak Akan Gegabah Meratifikasi Konvensi Pengendalian Tembakau

Kompas.com - 08/03/2014, 05:41 WIB
Pekerja mengangkat daun tembakau yang telah dijemur di rumah salah satu pengepul tembakau di Dusun Mranggen, Kelurahan Mranggen, Kecamatan Bansari, Temanggung, Jawa Tengah, Sabtu (18/9/2010). KOMPAS IMAGES / KRISTIANTO PURNOMOPekerja mengangkat daun tembakau yang telah dijemur di rumah salah satu pengepul tembakau di Dusun Mranggen, Kelurahan Mranggen, Kecamatan Bansari, Temanggung, Jawa Tengah, Sabtu (18/9/2010).
Penulis Icha Rastika
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Dipo Alam meluruskan pernyataan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi yang mengatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menyetujui rencana ratifikasi konvensi internasional tentang pengendalian tembakau (FCTC). Dipo menegaskan, hingga kini Presiden belum setuju untuk meratifkasi FCTC.

"Presiden tidak akan gegabah dalam ratifikasi, akan dilihat semua aspek, kepentingan ekonomi maupun sosial masyarakat kita. Jadi hendak saya luruskan, belum ada dan tidak ada yang mengatakan bahwa presiden telah menyetujui untuk meratifikasi FCTC itu," kata Dipo di Kantor Presiden Jakarta, Jumat (7/3/2014).

Karenanya, Dipo meminta para petani tembakau dan cengkeh tidak khawatir dan tidak melakukan aksi unjuk rasa terkait ratifikasi FCTC ini. Menurut Dipo, industri rokok kretek masih dianggap penting oleh Pemerintah. Pendapat dari cukai tembakau saja, kata dia mencapai Rp 110 triliun.

"(Pendapatan dari cukai itu masuk dalam) total Rp 150 triliun penerimaan negara baik dari pajak PPh, pajak daerah. Jadi saya kira barangkali kita tidak akan gegabah untuk itu. Petani tembakau, cengkeh, kita sudah berikan kemampuan, apa namanya, technical assistant untuk ekonominya jadi saya kira barang kali perlu dipertimbangkan sangat signifikan bagi Indonesia," papar Dipo.

Selain itu, lanjut Dipo, dilihat dari segi kesehatan, masih banyak masalah lain yang lebih membunuh dibandingkan rokok. "Kan banyak masalah kesehatan yang lebih membunuh saya kira. Andai kata contoh seperti penyakit sekarang, stroke, saya kira itu juga banyak," tambahnya.

Dengan alasan mempertimbangkan kepentingan petani, dan buruh tembakau, Dipo menjanjikan Pemerintah tidak akan cepat-cepat meratifikasi FCTC. "Jadi saya lihat memang dari lima item FCTC itu yang kelihtannya paling akan membunuh itu yang cengkeh. Jadi saya kira perlu pertimbangan masak-masak, enggak perlu terburu-buru untuk menyatakan bahwa (FCTC) telah disetujui Presiden," ujar Dipo.

Diberitakan sebelumnya, Menkes menyatakan saat ini sudah ada kesepahaman bersama antarkementerian tentang perlunya ratifikasi FCTC. Pemerintah tinggal menyusun beberapa kebijakan teknis yang bakal diberlakukan setelah ratifikasi ditandatangani.

Presiden, kata Nafsiah, sejak awal sudah menyatakan dukungan terhadap ratifikasi konvensi FCTC. Namun diakui Nafsiah, dukungan resmi berupa penandatanganan naskah belum dilakukan.

Hingga kini, Indonesia adalah satu dari dua negara di Asia yang belum meratifikasi FCTC. Ratifikasi FCTC ini ditentang sejumlah pengusaha tembakau dan asosiasi yang mengatasnamakan petani tembakau.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Nasional
HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

Nasional
Pada HUT IDI, Jokowi Sampaikan Dukacita untuk Dokter yang Gugur karena Covid-19

Pada HUT IDI, Jokowi Sampaikan Dukacita untuk Dokter yang Gugur karena Covid-19

Nasional
HUT IDI, Presiden Jokowi: Covid-19 Jadi Momentum Transformasi Sistem Kesehatan

HUT IDI, Presiden Jokowi: Covid-19 Jadi Momentum Transformasi Sistem Kesehatan

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Ada 63.556 Kasus Aktif Covid-19

UPDATE 24 Oktober: Ada 63.556 Kasus Aktif Covid-19

Nasional
Hingga 24 Oktober, Pemerintah Telah Periksa 4.293.347 Spesimen dari 2.711.239 Orang Terkait Covid-19

Hingga 24 Oktober, Pemerintah Telah Periksa 4.293.347 Spesimen dari 2.711.239 Orang Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Capai 166.380

UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Capai 166.380

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.119, Pasien Covid-19 Sembuh Kini Ada 309.219 Orang

UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.119, Pasien Covid-19 Sembuh Kini Ada 309.219 Orang

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 13.205

UPDATE 24 Oktober: Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 13.205

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.070, Kasus Positif Covid-19 Jadi 385.980

UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.070, Kasus Positif Covid-19 Jadi 385.980

Nasional
Wapres Sebut Perkembangan Industri Halal Harus Seiring Kebijakan Pro-UMKM

Wapres Sebut Perkembangan Industri Halal Harus Seiring Kebijakan Pro-UMKM

Nasional
Hingga Oktober 2020, Realisasi Anggaran BP3S Capai 61,47 Persen

Hingga Oktober 2020, Realisasi Anggaran BP3S Capai 61,47 Persen

Nasional
KSPI Akan Demo Besar-besaran 1 November jika Jokowi Teken UU Cipta Kerja

KSPI Akan Demo Besar-besaran 1 November jika Jokowi Teken UU Cipta Kerja

Nasional
Jumlah Halaman UU Cipta Kerja Berubah Lagi, KSPI: Seperti Sinetron Kejar Tayang

Jumlah Halaman UU Cipta Kerja Berubah Lagi, KSPI: Seperti Sinetron Kejar Tayang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X