Seskab: Presiden Tak Akan Gegabah Meratifikasi Konvensi Pengendalian Tembakau

Kompas.com - 08/03/2014, 05:41 WIB
Pekerja mengangkat daun tembakau yang telah dijemur di rumah salah satu pengepul tembakau di Dusun Mranggen, Kelurahan Mranggen, Kecamatan Bansari, Temanggung, Jawa Tengah, Sabtu (18/9/2010). KOMPAS IMAGES / KRISTIANTO PURNOMOPekerja mengangkat daun tembakau yang telah dijemur di rumah salah satu pengepul tembakau di Dusun Mranggen, Kelurahan Mranggen, Kecamatan Bansari, Temanggung, Jawa Tengah, Sabtu (18/9/2010).
Penulis Icha Rastika
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Dipo Alam meluruskan pernyataan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi yang mengatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menyetujui rencana ratifikasi konvensi internasional tentang pengendalian tembakau (FCTC). Dipo menegaskan, hingga kini Presiden belum setuju untuk meratifkasi FCTC.

"Presiden tidak akan gegabah dalam ratifikasi, akan dilihat semua aspek, kepentingan ekonomi maupun sosial masyarakat kita. Jadi hendak saya luruskan, belum ada dan tidak ada yang mengatakan bahwa presiden telah menyetujui untuk meratifikasi FCTC itu," kata Dipo di Kantor Presiden Jakarta, Jumat (7/3/2014).

Karenanya, Dipo meminta para petani tembakau dan cengkeh tidak khawatir dan tidak melakukan aksi unjuk rasa terkait ratifikasi FCTC ini. Menurut Dipo, industri rokok kretek masih dianggap penting oleh Pemerintah. Pendapat dari cukai tembakau saja, kata dia mencapai Rp 110 triliun.

"(Pendapatan dari cukai itu masuk dalam) total Rp 150 triliun penerimaan negara baik dari pajak PPh, pajak daerah. Jadi saya kira barangkali kita tidak akan gegabah untuk itu. Petani tembakau, cengkeh, kita sudah berikan kemampuan, apa namanya, technical assistant untuk ekonominya jadi saya kira barang kali perlu dipertimbangkan sangat signifikan bagi Indonesia," papar Dipo.

Selain itu, lanjut Dipo, dilihat dari segi kesehatan, masih banyak masalah lain yang lebih membunuh dibandingkan rokok. "Kan banyak masalah kesehatan yang lebih membunuh saya kira. Andai kata contoh seperti penyakit sekarang, stroke, saya kira itu juga banyak," tambahnya.

Dengan alasan mempertimbangkan kepentingan petani, dan buruh tembakau, Dipo menjanjikan Pemerintah tidak akan cepat-cepat meratifikasi FCTC. "Jadi saya lihat memang dari lima item FCTC itu yang kelihtannya paling akan membunuh itu yang cengkeh. Jadi saya kira perlu pertimbangan masak-masak, enggak perlu terburu-buru untuk menyatakan bahwa (FCTC) telah disetujui Presiden," ujar Dipo.

Diberitakan sebelumnya, Menkes menyatakan saat ini sudah ada kesepahaman bersama antarkementerian tentang perlunya ratifikasi FCTC. Pemerintah tinggal menyusun beberapa kebijakan teknis yang bakal diberlakukan setelah ratifikasi ditandatangani.

Presiden, kata Nafsiah, sejak awal sudah menyatakan dukungan terhadap ratifikasi konvensi FCTC. Namun diakui Nafsiah, dukungan resmi berupa penandatanganan naskah belum dilakukan.

Hingga kini, Indonesia adalah satu dari dua negara di Asia yang belum meratifikasi FCTC. Ratifikasi FCTC ini ditentang sejumlah pengusaha tembakau dan asosiasi yang mengatasnamakan petani tembakau.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lili: KPK Tak Bisa Jalan Sendirian, Butuh Sinergi Aparat Penegak Hukum

Lili: KPK Tak Bisa Jalan Sendirian, Butuh Sinergi Aparat Penegak Hukum

Nasional
Moeldoko Klaim Mahasiswa yang Unjuk Rasa Akan Nikmati Dampak Positif UU Cipta Kerja

Moeldoko Klaim Mahasiswa yang Unjuk Rasa Akan Nikmati Dampak Positif UU Cipta Kerja

Nasional
Komisi X Soroti Lambannya Kemendikbud Rilis Kurikulum Adaptif di Tengah Pandemi

Komisi X Soroti Lambannya Kemendikbud Rilis Kurikulum Adaptif di Tengah Pandemi

Nasional
Jelang Libur Panjang, Masyarakat Diminta Pertimbangkan Rencana Keluar Rumah

Jelang Libur Panjang, Masyarakat Diminta Pertimbangkan Rencana Keluar Rumah

Nasional
Perempuan Didorong Terlibat dan Kawal Proses Pilkada Serentak 2020

Perempuan Didorong Terlibat dan Kawal Proses Pilkada Serentak 2020

Nasional
Setahun Nadiem Jadi Mendikbud, Ketua Komisi X: Zonasi PPDB Belum Baik

Setahun Nadiem Jadi Mendikbud, Ketua Komisi X: Zonasi PPDB Belum Baik

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Lemahnya Oposisi dan Tumbuhnya Suara Jalanan

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Lemahnya Oposisi dan Tumbuhnya Suara Jalanan

Nasional
Buruh di Bogor Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law, Desak Jokowi Terbitkan Perppu

Buruh di Bogor Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law, Desak Jokowi Terbitkan Perppu

Nasional
Satgas PEN Sebut Subsidi Upah Karyawan Gelombang 2 Cair November dan Desember

Satgas PEN Sebut Subsidi Upah Karyawan Gelombang 2 Cair November dan Desember

Nasional
Menkes Terawan: Angka Kesembuhan dan Kematian Covid-19 RI Lampaui Persentase Global

Menkes Terawan: Angka Kesembuhan dan Kematian Covid-19 RI Lampaui Persentase Global

Nasional
Bio Farma Bantah Harga Vaksin Covid-19 Sinovac untuk Indonesia Lebih Mahal dari Brasil

Bio Farma Bantah Harga Vaksin Covid-19 Sinovac untuk Indonesia Lebih Mahal dari Brasil

Nasional
Serapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Belum Capai 50 Persen

Serapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Belum Capai 50 Persen

Nasional
JPU Minta Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki

JPU Minta Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki

Nasional
Siapkan Langkah Preventif, KPU Harap Pilkada Tak Lonjakkan Covid-19 seperti Malaysia

Siapkan Langkah Preventif, KPU Harap Pilkada Tak Lonjakkan Covid-19 seperti Malaysia

Nasional
Setahun Jokowi-Maruf Amin: Ironi Tim Mawar di Lingkaran Pemerintah

Setahun Jokowi-Maruf Amin: Ironi Tim Mawar di Lingkaran Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X