Yusril: Undang-Undang Ditafsirkan Semau-maunya Penegak Hukum

Kompas.com - 07/03/2014, 15:56 WIB
Yusril Izha Mahendra KOMPAS.COM/Sandro GatraYusril Izha Mahendra
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com- Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyayangkan banyaknya Undang-Undang di Indonesia yang saling bertabrakan antara satu dengan lainnya. Buntutnya, banyak terjadi ketidakpastian hukum dan dapat membuat orang baik terjerat dalam tindak pidana tertentu.

Yusril menjelaskan, dirinya baru saja mengajukan peninjauan kembali (PK) untuk kasus yang menimpa seseorang karena didakwa korupsi dan merugikan negara sebesar Rp 7 miliar. Salah satu dasar dakwaan itu adalah hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan.

"Tapi setelah diaudit (auditor selain BPK), tidak ada kerugian satu rupiah pun. Ini bagaimana, seperti saya dituduh mencuri motor, tapi yang memiliki motor tak merasa kehilangan," kata Yusril dalam acara Serial Seminar Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, di Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (7/3/2014).

Yusril juga mengambil contoh mengenai kurang tegasnya aturan mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia mengaku tak heran banyak pejabat yang diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi karena definisi tindak pidana korupsi memungkinkan seseorang diciduk meski belum ada bukti yang jelas.

"Undang-Undang ditafsirkan semau-maunya penegak hukum. Di (Lapas) suka miskin, banyak pejabat, gubernur yang dipenjara. Tapi dalam kenyataannya enggak ada kerugian negara sepeserpun," ujarnya.

Atas alasan itu, Yusril mengaku lebih memilih akan membuat sistem yang kuat ketimbang memiliki orang yang baik seandainya dipercaya menjadi Presiden. Ia berkeyakinan, sistem yang kuat dapat memaksa seseorang yang buruk sekalipun untuk berbuat baik.

"Sebaliknya, orang yang baik dapat menjadi buruk jika sistemnya yang tidak kuat. Buktinya kita bisa berakhlak kalau ke Singapura, dan orang Singapura ikut-ikutan kita kalau lagi di Indonesia. Ini tugasnya negara membuat sistem," tandasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Nasional
Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Nasional
Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Nasional
Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Nasional
Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Nasional
582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

Nasional
CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Nasional
Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X