Kompas.com - 04/03/2014, 13:48 WIB
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa Kompas.com/SABRINA ASRILMenteri Luar Negeri Marty Natalegawa
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyatakan, Kedutaan Besar RI akan segera mengevakuasi 60 warga negara Indonesia di Ukraina. Hal ini menyusul invansi tentara Rusia di Semenanjung Krimea yang telah mengepung militer Ukraina dari berbagai sisi.

"Kami akan ambil langkah antisipatif untuk warga negara kita di Ukraina. Lebih kurang ada 60 orang dan sudah saya laporkan ke Bapak Presiden. Bagi warga kita yang non-essential, misalnya keluarga-keluarga KBRI akan kita relokasikan," ujar Marty di Istana Negara, Selasa (4/3/2014).

Marty mengatakan, sebagian besar WNI berada di pusat Kota Kyief, Ukraina, dan tidak ada yang berada di Semenanjung Krimea yang menjadi pusat pergolakan. Akan tetapi, demi keselamatan para WNI, kedutaan akan segera membawa 60 WNI keluar Ukraina menuju negara-negara di sekitar bekas jajahan Uni Soviet tersebut. Saat ini, lanjutnya, sudah ada beberapa orang di antaranya yang telah berhasil keluar Ukraina. Menurut Marty, pemerintah Indonesia juga belum berencana menarik para diplomat RI di Ukraina.

"Kami belum ada langkah ke sana. Justru diplomat tetap harus bekerja," kata Marty.

Marty menambahkan, Indonesia tetap menghormati kedaulatan kedua negara tersebut. Indonesia mendorong agar penyelesaian konflik ditempuh melalui jalur damai dan tetap menghormati hukum internasional.

"Kami juga serukan ke Dewan Kehormatan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memikul tanggung jawabnya sesuai piagam untuk memelihara perdamaian internasional," ucap Marty.

Pemerintah baru Ukraina, yang bersandar ke Barat, menuding Rusia telah menggelar invasi de facto dengan mengerahkan pasukan di tanah Ukraina di Semenanjung Krimea. Moskwa telah membantah tuduhan itu. Mereka menyatakan bahwa bisa jadi pasukan tersebut hanya berupaya melindungi etnis Rusia di Ukraina, setelah kerusuhan dan penggulingan Viktor Yanukovych dari kursi Presiden Ukraina.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Negara-negara Barat tengah mempertimbangkan sanksi untuk menghukum Rusia atas dugaan intervensi itu. Presiden Amerika Serikat Barack Obama telah mengatakan kepada Rusia bahwa jika negara beruang merah itu tetap berjalan dengan alur seperti ini, maka akan ada serangkaian langkah diplomatik dan ekonomi untuk mengisolasi Rusia.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Tegaskan Biaya Penanganan KIPI Akibat Vaksin Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Satgas Tegaskan Biaya Penanganan KIPI Akibat Vaksin Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Buronan Adelin Lis Tertangkap di Singapura | Ridwan Kamil Minta Libur Panjang Idul Adha Ditiadakan

[POPULER NASIONAL] Buronan Adelin Lis Tertangkap di Singapura | Ridwan Kamil Minta Libur Panjang Idul Adha Ditiadakan

Nasional
Sederet Fakta Pemeriksaan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron oleh Komnas HAM

Sederet Fakta Pemeriksaan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron oleh Komnas HAM

Nasional
Informasi Terbaru soal Pembelajaran Tatap Muka Terbatas yang Perlu Diketahui Orangtua...

Informasi Terbaru soal Pembelajaran Tatap Muka Terbatas yang Perlu Diketahui Orangtua...

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Lockdown dan Percepat Vaksinasi

Kasus Covid-19 Meningkat, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Lockdown dan Percepat Vaksinasi

Nasional
Tak Setuju Pembongkaran Jalur Sepeda, Ulil: Simbol Teladan dalam Penataan Kota

Tak Setuju Pembongkaran Jalur Sepeda, Ulil: Simbol Teladan dalam Penataan Kota

Nasional
Kemenkes Percepat Vaksinasi untuk Tekan Penularan Covid-19 akibat Varian Virus Corona Delta

Kemenkes Percepat Vaksinasi untuk Tekan Penularan Covid-19 akibat Varian Virus Corona Delta

Nasional
Menpan-RB Serahkan Kebijakan Bekerja dari Rumah dan Kantor ke Masing-masing Kementerian dan Lembaga

Menpan-RB Serahkan Kebijakan Bekerja dari Rumah dan Kantor ke Masing-masing Kementerian dan Lembaga

Nasional
Terawan Ngotot Pengembangan Vaksin Nusantara Dilanjutkan, Epidemiolog: Harus Didasarkan Bukti Ilmiah

Terawan Ngotot Pengembangan Vaksin Nusantara Dilanjutkan, Epidemiolog: Harus Didasarkan Bukti Ilmiah

Nasional
Polisi Ungkap Modus Pinjol Ilegal 'Rp Cepat': Tawarkan Bunga Pinjaman Rendah tetapi Tagihan Tak Wajar

Polisi Ungkap Modus Pinjol Ilegal "Rp Cepat": Tawarkan Bunga Pinjaman Rendah tetapi Tagihan Tak Wajar

Nasional
KSP: Pembangunan IKN Hanya 10 Persen dari APBN, Sisanya Investasi

KSP: Pembangunan IKN Hanya 10 Persen dari APBN, Sisanya Investasi

Nasional
Soal Calon Panglima TNI Pengganti Hadi Tjahjanto, Istana: Hak Prerogatif Presiden

Soal Calon Panglima TNI Pengganti Hadi Tjahjanto, Istana: Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Kasus Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Epidemiolog: Kombinasi Mobilitas Penduduk dan Varian Baru Virus Corona

Kasus Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Epidemiolog: Kombinasi Mobilitas Penduduk dan Varian Baru Virus Corona

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Panglima TNI Minta Semua Pihak Putus Rantai Penularan Bersama

Kasus Covid-19 Meningkat, Panglima TNI Minta Semua Pihak Putus Rantai Penularan Bersama

Nasional
Pemerintah Diminta Terapkan Pembatasan Berskala Besar agar Sistem Kesehatan Tak Kolaps

Pemerintah Diminta Terapkan Pembatasan Berskala Besar agar Sistem Kesehatan Tak Kolaps

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X