Kompas.com - 04/03/2014, 12:50 WIB
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com — Hakim agung Suwardi resmi menjabat Wakil Ketua Mahkamah Agung setelah dilantik di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/3/2014). Pelantikan disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, jajaran kabinet, dan pimpinan lembaga negara.

Suwardi dilantik berdasarkan surat Keputusan Presiden RI nomor 2/P tahun 2014 tanggal 24 Februari 2014. Dalam proses pelantikan ini, Suwardi diambil sumpahnya sesuai keyakinan dan ajaran agama Islam. Suwardi bersumpah tidak akan menerima pemberian apa pun terkait jabatannya dari siapa pun juga.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, langsung atau tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tiada memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapa pun juga. Bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada menerima dari siapa pun juga, langsung ataupun tidak langsung, suatu janji atau pemberian," ucapnya.

Mantan Ketua Hakim Perdata ini juga berjanji setia pada Undang-Undang Dasar 1945 dan akan melakukan segala undang-undang dan peraturan yang berlaku bagi negara RI. Suwardi menyatakan dirinya akan setia pada nusa dan bangsa dan akan memenuhi segala kewajiban yang akan diembannya.

"Bahwa saya akan menjalankan tugas dan kewajiban dengan rasa penuh tanggung jawab pada bangsa dan negara," katanya.

Suwardi terpilih menjadi Wakil Ketua MA bidang Non-yudisial melalui pemilihan yang diselenggarakan secara langsung oleh MA pada 21 Januari 2014 dengan meraih 28 suara. Suwardi memulai kariernya sebagai pegawai negeri sipil pada Universitas Lampung (1970-1979).

Pria kelahiran Metro, 19 Mei 1947, ini berganti karier menjadi calon hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tahun 1980. Dua tahun kemudian, dia diangkat sebagai hakim pada PN Kotabaru.

Sejak itu, secara berturut-turut menempuh jenjang karier di pengadilan negeri sebagai Hakim PN Banyuwangi (1987), Hakim PN Samarinda (1983), Wakil Ketua PN Palu (1996), Ketua PN Jakarta Utara (2000), Hakim Tinggi PT Medan (2003), Wakil Ketua PT Banten (2005), Ketua PT Tanjungkarang (2007), dan Wakil Ketua PT Jakarta (2008).

Setelah lebih kurang 29 tahun menempuh karier sebagai hakim pengadilan, pada tahun 30 Desember 2008 Suwardi diangkat sebagai hakim agung MA RI. Selama berkarier sebagai hakim agung, alumnus Fakultas Hukum Universitas Lampung ini bergabung di tim Perdata. Ketika MA menerapkan sistem kamar, dia ditempatkan di kamar Perdata.

Pada 30 Mei 2012, berdasarkan surat Keputusan Presiden nomor 51/P tahun 2012 tanggal 11 Mei 2012, Suwardi dilantik oleh Ketua MA sebagai Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jenderal Andika Akui Butuh Kehadiran F-15IDN Perkuat Pertahanan Udara RI

Jenderal Andika Akui Butuh Kehadiran F-15IDN Perkuat Pertahanan Udara RI

Nasional
Mahfud Sebut Surpres DOB Papua Sudah Diserahkan ke DPR

Mahfud Sebut Surpres DOB Papua Sudah Diserahkan ke DPR

Nasional
ICW Sebut Kejagung Banyak Beri Tuntutan Ringan ke Koruptor, Komjak: Kasus Harus Dilihat Secara Utuh

ICW Sebut Kejagung Banyak Beri Tuntutan Ringan ke Koruptor, Komjak: Kasus Harus Dilihat Secara Utuh

Nasional
Nasdem Tak Mau Buru-Buru Tentukan Arah Koalisi untuk Pilpres 2024

Nasdem Tak Mau Buru-Buru Tentukan Arah Koalisi untuk Pilpres 2024

Nasional
KPK Duga Auditor BPK Jabar Terima Suap dari Sejumlah Pihak

KPK Duga Auditor BPK Jabar Terima Suap dari Sejumlah Pihak

Nasional
Ngabalin: Tak Ada Keterlibatan Istana dalam Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu

Ngabalin: Tak Ada Keterlibatan Istana dalam Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu

Nasional
Menlu Retno Sebut Serbia Sepakat Tingkatkan Ekspor Gandum ke Indonesia

Menlu Retno Sebut Serbia Sepakat Tingkatkan Ekspor Gandum ke Indonesia

Nasional
Perintah Jokowi ke Mahfud: Tindak Tegas Mafia Tanah, Negara Mesti Patuh pada Hukum

Perintah Jokowi ke Mahfud: Tindak Tegas Mafia Tanah, Negara Mesti Patuh pada Hukum

Nasional
Ngabalin Sebut Istana Belum Terima Nama Calon Pj Gubernur Pengganti Anies

Ngabalin Sebut Istana Belum Terima Nama Calon Pj Gubernur Pengganti Anies

Nasional
Mahfud: Ada yang Suka dan Tidak soal DOB Itu Hal yang Biasa

Mahfud: Ada yang Suka dan Tidak soal DOB Itu Hal yang Biasa

Nasional
Kasus Bupati Langkat, 2 Kaki Tangan Terbit Rencana Perangin-angin Dihadirkan dalam Persidangan

Kasus Bupati Langkat, 2 Kaki Tangan Terbit Rencana Perangin-angin Dihadirkan dalam Persidangan

Nasional
Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Dilaporkan ke KPK

Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Dilaporkan ke KPK

Nasional
Panglima TNI 'Sowan' ke Ketum PBNU Gus Yahya

Panglima TNI "Sowan" ke Ketum PBNU Gus Yahya

Nasional
Pemerhati Pendidikan Kedokteran: Dokter Lebih Khawatir IDI daripada Kemenkes

Pemerhati Pendidikan Kedokteran: Dokter Lebih Khawatir IDI daripada Kemenkes

Nasional
ICW Sebut Tuntutan Untuk Koruptor Ringan, Ini Respons Kejagung

ICW Sebut Tuntutan Untuk Koruptor Ringan, Ini Respons Kejagung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.