Kompas.com - 03/03/2014, 19:02 WIB
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com
- Sertifikasi halal masih menjadi rebutan antara Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kementerian Agama menginginkan agar sertikasi halal dikeluarkan oleh kementerian. Namun, MUI menginginkan sistem yang ada saat ini tetap berjalan.

Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, sertifikasi halal seharusnya masuk kewenangan pemerintah. Suryadharma memprotes organisasi masyarakat memungut biaya ke perusahaan tanpa ada dasar hukumnya.

"Pemerintah itu kan pelaksana undang-undang, tidak ada ormas sebagai pelaksana undang-undang. Karena sertifikasi halal itu berkaitan dengan hukum, maka otoritas pelaksananya harus ada pada pemerintah," ujar Suryadharma Ali di kantor Presiden beberapa waktu lalu.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan, jika kewenangan sertifikasi halal ada pada pemerintah, maka Kemenag akan tetap menetapkan tarif kepada perusahaan-perusahaan. Akan tetapi, biaya sertifikasi ini akan masuk sebagai pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Sementara itu, MUI meminta agar sertifikasi halal dilakukannya sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan fatwa. Selama ini, sertifikasi halal memang dilakukan MUI dengan menetapkan tarif sebesar Rp 1 juta hingga Rp 5 juta untuk perusahaan menengah ke atas dan Rp 0-Rp 2,5 juta untuk perusahaan kecil-menengah. Jumlah itu cukup besar mengingat Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika MUI telah menerima 300 permohonan sertifikasi halal setiap bulan. Persoalan pungutan biaya sertifikasi ini ternyata tak pernah dilaporkan ke Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat dan Kementerian Agama.

Bisakah sebenarnya sebuah ormas menarik sejumlah biaya dari masyarakat? Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang menjadi pengawas ormas enggan berbicara. "Bukan ranah saya. Karena itu khusus sertifikasi, lebih baik itu ditanyakan ke Menteri Agama," kata Gamawan.

Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, disebutkan bahwa keuangan ormas dapat bersumber dari iuran anggota, bantuan/sumbangan masyarakat, hasil usaha ormas, bantuan/sumbangan dari orang asing atau lembaga asing, kegiatan lain yang sah menurut hukum, dan/atau anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah. Seluruh sumber dana itu harus dikelola secara transparan dan akuntabel.

Dalam hal ormas yang mendapatkan dana dari bantuan masyarakat, ormas wajib mengumumkan laporan keuangan kepada publik secara berkala. Adapun jika ormas tersebut mendapatkan dana dari hasil usahanya, maka akan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat berikutnya.

Masih menjadi perdebatan tentang boleh dan tidaknya MUI menetapkan tarif tersebut. Bagi Suryadharma, hal ini tidak menjadi masalah meski pemerintah tak mendapatkan apa pun dari hasil pemunguatan biaya sertifikasi halal. "Aturannya saja enggak ada," kata Suryadhama.

Suryadharma mengibaratkan MUI sebagai rumah sakit swasta, yang mengeluarkan dana untuk investasi pembelian alat dan pembiayaan ahli yang diterjunkan dalam proses pemberian sertifikasi halal. Atas dasar itu, tidak ada kewajiban bagi MUI untuk melaporkan pendapatannya dari proses tersebut.

Anggota Komisi VIII DPR, Hasrul Azwar, mengatakan bahwa MUI tidak pernah melaporkan pendapatan pemberian sertifikasi halal. Padahal, pendapatan dari pemberian sertifikasi halal masuk ke kantong MUI dan tak dialihkan ke kas negara melalui pendapatan negara bukan pajak (PNBP). "Enggak ada, belum pernah melaporkan dan (pendapatan) itu ke kantong MUI," kata Hasrul di kompleks Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2014).

Hasrul menjelaskan, pendapatan dari pemberian sertifikasi halal seharusnya dikontrol ketat dan dimasukkan ke dalam kas negara. Hal ini merupakan salah satu semangat dalam Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang masih terus dibahas di Komisi VIII.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 8 Agustus 2022: Bertambah 6.276, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.255.679

UPDATE 8 Agustus 2022: Bertambah 6.276, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.255.679

Nasional
Bertambah Satu, Jemaah Haji yang Wafat Kini 86 Orang

Bertambah Satu, Jemaah Haji yang Wafat Kini 86 Orang

Nasional
Dua Kali Ditunda, Pemeriksaan Puslabfor Polri di Komnas HAM Dijadwalkan Lagi Rabu

Dua Kali Ditunda, Pemeriksaan Puslabfor Polri di Komnas HAM Dijadwalkan Lagi Rabu

Nasional
Komnas HAM Analisis Data Komunikasi 15 HP Terkait Kasus Brigadir J

Komnas HAM Analisis Data Komunikasi 15 HP Terkait Kasus Brigadir J

Nasional
Jika Dipertahankan, Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Harus Dibuat Lebih Rigid

Jika Dipertahankan, Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Harus Dibuat Lebih Rigid

Nasional
Cek Data Komunikasi 15 Ponsel, Komnas HAM Duga Ada Pengaburan Fakta Tewasnya Brigadir J

Cek Data Komunikasi 15 Ponsel, Komnas HAM Duga Ada Pengaburan Fakta Tewasnya Brigadir J

Nasional
Lima Partai Pendaftar Pemilu 2024 Belum Lengkapi Berkas

Lima Partai Pendaftar Pemilu 2024 Belum Lengkapi Berkas

Nasional
Hari Ini, 81.612 Orang Jemaah Haji Sudah Tiba di Indonesia

Hari Ini, 81.612 Orang Jemaah Haji Sudah Tiba di Indonesia

Nasional
LPSK Belum Bisa Temui Bharada E, Sebut Permohonan 'Justice Collaborator' Masih Didalami

LPSK Belum Bisa Temui Bharada E, Sebut Permohonan "Justice Collaborator" Masih Didalami

Nasional
Beberapa Personel Propam Polri Bersarung Tangan Latex Masuki Rumah Ferdy Sambo

Beberapa Personel Propam Polri Bersarung Tangan Latex Masuki Rumah Ferdy Sambo

Nasional
PPP Sebut KIB Pertimbangkan Figur Internal Lebih Dulu untuk Jadi Capres

PPP Sebut KIB Pertimbangkan Figur Internal Lebih Dulu untuk Jadi Capres

Nasional
Empat Kali Wanti-wanti Jokowi soal Pengungkapan Kasus Kematian Brigadir J

Empat Kali Wanti-wanti Jokowi soal Pengungkapan Kasus Kematian Brigadir J

Nasional
Kondisi Terkini Kediaman Ferdy Sambo, Belasan Personel Brimob Lengkap dengan Laras Panjang Disiagakan

Kondisi Terkini Kediaman Ferdy Sambo, Belasan Personel Brimob Lengkap dengan Laras Panjang Disiagakan

Nasional
Wakil Ketua KPK: Sulit Membayangkan Anggota Parpol Bersih dari Korupsi

Wakil Ketua KPK: Sulit Membayangkan Anggota Parpol Bersih dari Korupsi

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Partai Kongres Terima Akses Sipol KPU

UPDATE 9 Agustus: Partai Kongres Terima Akses Sipol KPU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.