Kompas.com - 03/03/2014, 12:43 WIB
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Tim Pengawas Bank Century dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI, Indra, menilai upaya pemakzulan terhadap Wakil Presiden Boediono sangat sulit dilakukan karena membutuhkan proses panjang. Oleh karena itu, Indra menilai lebih baik Boediono mundur dari jabatannya supaya bisa memenuhi panggilan Timwas Century.

"Wapres harusnya mundur saja untuk pelajaran ketatanegaraan. Jadi, dia bisa datang, ini akan menjadi kado sejarah yang baik," ujar Indra di Kompleks Gedung Parlemen, Senin (3/3/2014).

Indra menuturkan, keputusan Boediono yang selalu menolak panggilan Timwas Century mengesankan mantan Gubernur Bank Indonesia itu tidak amanah dalam menjalankan konstitusi. Sebagai pemimpin negara, kata Indra, Boediono harus menjadi contoh publik terhadap ketaatan undang-undang. "Wapres diduga melanggar UU, tidak menaati, tidak layak sebagai wapres," kata anggota Komisi IX DPR tersebut.

Indra berpendapat pilihan memakzulkan Boediono, yang dilontarkan Fraksi Partai Amanat Nasional, sangat sulit terealisasi. Menurut dia, pemakzulan memerlukan proses panjang, sementara masa aktif kerja DPR sudah semakin singkat.

Sebelumnya, anggota Timwas Bank Century dari Fraksi PAN, Chandra Tirta Wijaya, mendorong Timwas Century untuk melakukan pemanggilan ketiga terhadap Wakil Presiden Boediono sebelum pemilu legislatif digelar. Jika Boediono kembali tidak memenuhi panggilan, kata Chandra, Fraksi PAN akan mendorong pemakzulan Boediono.

"PAN mendorong, mendesak, untuk pemanggilan ketiga sebelum pileg (pemilihan anggota legislatif). Kami meminta tak ada pemanggilan paksa. Tapi, apabila Boediono tak hadir, PAN akan memelopori hak menyatakan pendapat untuk pemakzulan Boediono," ujar Chandra dalam jumpa pers di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/2/2014).

Dia menjelaskan, PAN menolak pemanggilan paksa karena ingin etika baik dikedepankan dalam berbangsa dan bernegara. Menurutnya, Boediono berasal dari lembaga kepresidenan yang merupakan lembaga tinggi negara. Begitu juga Fraksi PAN yang berasal dari DPR. Oleh karena itu, kata dia, keduanya harus saling menghormati. "Tapi, kalau tidak juga digubris, maka mekanisme selanjutnya dimungkinkan (pemakzulan) karena ini sudah berlarut-larut selama lima tahun bahwa ada penyalahgunaan kekuasaan," kata Chandra.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PDI-P soal Deklarasi Capres 2024: Tunggu Ibu Ketum, Sabar, Jangan Grasah-grusuh

PDI-P soal Deklarasi Capres 2024: Tunggu Ibu Ketum, Sabar, Jangan Grasah-grusuh

Nasional
35 Partai Sudah Diberi Akses Sipol untuk Daftar Pemilu 2024

35 Partai Sudah Diberi Akses Sipol untuk Daftar Pemilu 2024

Nasional
Anggota DPR Usul Jokowi Terbitkan Perppu soal Pemilu, Imbas DOB Papua dan IKN

Anggota DPR Usul Jokowi Terbitkan Perppu soal Pemilu, Imbas DOB Papua dan IKN

Nasional
Susi Pudjiastuti Pesimistis Diusung Jadi Capres 2024: Harus Rasional, Realistis Dong...

Susi Pudjiastuti Pesimistis Diusung Jadi Capres 2024: Harus Rasional, Realistis Dong...

Nasional
Didukung Maju Jadi Capres, Susi Pudjiastuti: 'There Is No Room' untuk Saya

Didukung Maju Jadi Capres, Susi Pudjiastuti: "There Is No Room" untuk Saya

Nasional
Epidemiolog Sebut Masker, Testing, Vaksinasi Booster Kunci Kendalikan Kenaikan Covid-19

Epidemiolog Sebut Masker, Testing, Vaksinasi Booster Kunci Kendalikan Kenaikan Covid-19

Nasional
Presiden Partai Buruh Kritik Pasal Penghinaan Presiden pada RKHUP, Sebut Bahayakan Demokrasi

Presiden Partai Buruh Kritik Pasal Penghinaan Presiden pada RKHUP, Sebut Bahayakan Demokrasi

Nasional
Koalisi Gerindra-PKB Disebut Putuskan Capres-Cawapres dalam Waktu Dekat

Koalisi Gerindra-PKB Disebut Putuskan Capres-Cawapres dalam Waktu Dekat

Nasional
Kopi Susi Deklarasi Dukung Susi Pudjiastuti Maju Pilpres 2024

Kopi Susi Deklarasi Dukung Susi Pudjiastuti Maju Pilpres 2024

Nasional
Pemerintah dan Masyarakat Diminta Waspadai Subvarian Baru Omicron BA.2.75

Pemerintah dan Masyarakat Diminta Waspadai Subvarian Baru Omicron BA.2.75

Nasional
Bentuk Gugus Tugas Keamanan Sipol, KPU Gandeng BIN hingga BRIN

Bentuk Gugus Tugas Keamanan Sipol, KPU Gandeng BIN hingga BRIN

Nasional
Cerita Puan Soal Bung Karno yang Dijuluki Arsitek Kemerdekaan Bangsa-bangsa

Cerita Puan Soal Bung Karno yang Dijuluki Arsitek Kemerdekaan Bangsa-bangsa

Nasional
Pemerintah Tarik Kebijakan Pelonggaran Masker di Luar Ruangan, Epidemiolog: Keputusan Tepat

Pemerintah Tarik Kebijakan Pelonggaran Masker di Luar Ruangan, Epidemiolog: Keputusan Tepat

Nasional
91.106 Calon Haji Reguler Sudah Diberangkatkan ke Tanah Suci

91.106 Calon Haji Reguler Sudah Diberangkatkan ke Tanah Suci

Nasional
PDI-P Serahkan ke Jokowi soal Pengganti Tjahjo Kumolo, Djarot: Kita Tak Pernah Minta Jatah

PDI-P Serahkan ke Jokowi soal Pengganti Tjahjo Kumolo, Djarot: Kita Tak Pernah Minta Jatah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.