Kompas.com - 03/03/2014, 12:13 WIB
Anggota Komisi III DPR Dimyati Natakusuma KOMPAS.com/Indra AkuntonoAnggota Komisi III DPR Dimyati Natakusuma
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali mengaku menyesal telah mengizinkan salah satu kader PPP, Dimyati Natakusuma, maju sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, ia khawatir pencalonan Dimyati akan memengaruhi perolehan kursi PPP di parlemen.

Suryadharma menjelaskan, sebelum resmi mendaftar sebagai calon hakim konstitusi, Dimyati telah meminta izin kepada partai. Saat itu, Dimyati diberikan izin walaupun Suryadharma sadar Dimyati lebih potensial menjadi caleg DPR dari PPP di daerah pemilihan DKI Jakarta III.

"Pak Dimyati pernah minta izin, saya bilang silakan saja. Tapi saya bilang juga Pak Dimyati lebih baik konsentrasi di caleg saja," kata Suryadharma di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/3/2014).

Kini, Suryadharma mengaku khawatir dengan majunya Dimyati sebagai calon penjaga konstitusi. Selain mengancam perolehan jumlah kursi di parlemen, ia juga mengkhawatirkan adanya alergi dari masyarakat pada hakim konstitusi yang berasal dari partai politik.

"Setelah dipikir-pikir, sayang kalau Pak Dimyati jadi hakim konstitusi. Pak Dimyati itu caleg potensial, kalau jadi hakim konstitusi, saya khawatir potensi itu hilang," pungkasnya.

Beberapa waktu lalu, Dimyati mengaku bahwa Suryadharma sempat tak memberikannya izin mengikuti seleksi calon hakim konstitusi. Setelah ia menjelaskan, izin itu akhirnya ia peroleh. Secara pribadi Dimyati mengaku lebih senang menjadi anggota DPR. Namun, ia memilih mengikuti seleksi calon hakim konstitusi karena adanya desakan dan kewajiban untuk membantu mendirikan marwah MK yang sempat hancur setelah Akil Mochtar ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ada 11 calon hakim konstitusi yang mengikuti seleksi dan Dimyati menjadi satu-satunya peserta yang berasal dari partai politik. Uji kelayakan dan uji kepatutan calon hakim konstitusi dimulai pada Senin (3/3/2014). Hasilnya akan diputuskan dalam pleno Komisi III DPR pada Rabu (5/3/2014), dan dibawa ke sidang paripurna pada Kamis (6/3/2014).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dua Warga Jakarta Selatan Masuk DPO Terduga Teroris

Dua Warga Jakarta Selatan Masuk DPO Terduga Teroris

Nasional
Kemensos Cegah Korupsi dengan Sistem Elektronik, Risma: Publik Bisa Koreksi Data

Kemensos Cegah Korupsi dengan Sistem Elektronik, Risma: Publik Bisa Koreksi Data

Nasional
Rabu Besok, Komisi IX DPR Akan Disuntik Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto

Rabu Besok, Komisi IX DPR Akan Disuntik Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto

Nasional
BMKG Deteksi Bibit Siklon Tropis 94W, Masyarakat Diimbau Waspada Potensi Cuaca Ekstrem

BMKG Deteksi Bibit Siklon Tropis 94W, Masyarakat Diimbau Waspada Potensi Cuaca Ekstrem

Nasional
Menpan RB: Capaian Pencegahan Korupsi di Perizinan dan Tata Niaga Cukup Tinggi

Menpan RB: Capaian Pencegahan Korupsi di Perizinan dan Tata Niaga Cukup Tinggi

Nasional
Kemenko PMK Dorong RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Disahkan

Kemenko PMK Dorong RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Disahkan

Nasional
Polisi Virtual Sudah Kirim Peringatan ke 200 Akun Media Sosial

Polisi Virtual Sudah Kirim Peringatan ke 200 Akun Media Sosial

Nasional
MUI: Vaksinasi Covid-19 Tidak Batalkan Puasa, Kondisi Kesehatan Tetap Diperhatikan

MUI: Vaksinasi Covid-19 Tidak Batalkan Puasa, Kondisi Kesehatan Tetap Diperhatikan

Nasional
Keaslian Rumah Achmad Soebardjo Diharapkan Tidak Berubah Setelah Ganti Pemilik

Keaslian Rumah Achmad Soebardjo Diharapkan Tidak Berubah Setelah Ganti Pemilik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kemenag Gelar Sidang Isbat | Gatot Nurmantyo dan Rizieq Shihab Dinilai Layak Jadi Presiden

[POPULER NASIONAL] Kemenag Gelar Sidang Isbat | Gatot Nurmantyo dan Rizieq Shihab Dinilai Layak Jadi Presiden

Nasional
Latar Belakang Seragam Baru Satpam Berwarna Coklat seperti Seragam Polisi...

Latar Belakang Seragam Baru Satpam Berwarna Coklat seperti Seragam Polisi...

Nasional
Cerita tentang Menteri yang Menangis, Mengiba, Minta Masuk dalam Kabinet Jokowi

Cerita tentang Menteri yang Menangis, Mengiba, Minta Masuk dalam Kabinet Jokowi

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Mencapai 15,1 Juta Dosis

Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Mencapai 15,1 Juta Dosis

Nasional
Puan Ajak Masyarakat Jadikan Ibadah Puasa sebagai Momentum Tingkatkan Takwa dan Kepedulian

Puan Ajak Masyarakat Jadikan Ibadah Puasa sebagai Momentum Tingkatkan Takwa dan Kepedulian

Nasional
Jokowi: Selamat Menunaikan Ibadah Puasa, Semoga Negeri ini Dijauhkan dari Penyakit dan Bencana

Jokowi: Selamat Menunaikan Ibadah Puasa, Semoga Negeri ini Dijauhkan dari Penyakit dan Bencana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X