Kompas.com - 02/03/2014, 20:07 WIB
Ilustrasi KONTAN/AHMAD FAUZIEIlustrasi
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menjadi partai terakhir yang melaporkan dana kampanye tahap kedua menjelang penutupan yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari ini, Minggu (2/3/2014).

Partai Golkar, Partai Hanura, dan Partai Demokrat melaporkan dana kampanye tahap kedua. Sebelumnya Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan juga melaporkan dana kampanye hari ini.

Partai Golkar yang diwakili oleh Ketua Divisi Keuangan Partai Golkar, Poniman mengatakan, partainya melaporkan dana sekitar Rp 99 miliar pada pelaporan dana kampanye sehingga total dana kampanye partai berlambang beringin itu mencapai Rp 174 miliar.

"Total partai Golkar laporan dana kampanye (tahap kedua) sebesar Rp 99 miliar," ujar Poniman di Gedung KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Jakarta.

Poniman mengatakan, seluruh dana tersebut berasal dari calon legislatif (caleg) Golkar. Namun menjelang kampanye nanti kemungkinan dana bertambah meski tak dari kader yang mencalonkan diri (Caleg).

Sementara itu, Partai Hanura juga melaporkan hasil dana kampanye mereka sore ini melalui Wakil Bendahara Umum Partai Hanura, Beni Pranoto. Total dana kampanye yang dilaporkan partai besutan Mantan Panglima ABRI, Wiranto itu berjumlah Rp 104 miliar.

"Ada 447 caleg yang menyumbang, kurang lebih totalnya Rp 85 miliar (tahap kedua)," imbuh Beni Dia mengatakan pengeluaran terbesar yang digelontorkan partainya adalah untuk memproduksi atribut. Terkait iklan, Beni mengatakan partainya menghabiskan dana sekitar Rp 200 juta. Total saldo sisa, kata dia, sekitar Rp 6,3 miliar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Terakhir, Partai Demokrat menjadi partai terakhir yang menyambangi KPU perihal penyampaian saldo kampanye. Diwakili Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Nurpati, partai berlambang bintang mercy itu melaporkan dana sekitar Rp 129 miliar sehingga total dana kampanyenya berjumlah Rp 268 miliar.

"Saya sampaikan pada periode kedua ini DPP Partai Demokrat untuk caleg DPR RI kita melaporkan sebanyak sekitar 129 miliar dana kampanye yang sempat dilaporkan pada periode kedua ini," ucap mantan komisioner KPU itu.

Andi menuturkan, alasan partainya menjadi peserta terakhir penyampaian dana kampanye karena masalah komunikasi yang dihadapi oleh kader-kadernya di daerah.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Nasional
Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Nasional
Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Nasional
Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Nasional
Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Nasional
Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Nasional
Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Nasional
Puan: Indonesia Harus Siap Siaga Cegah Corona Varian Omicron

Puan: Indonesia Harus Siap Siaga Cegah Corona Varian Omicron

Nasional
UPDATE: Sebaran 176 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE: Sebaran 176 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
Kopassus-Brimob Bentrok akibat Rokok, Polda Papua: Tindakan Disiplin Tetap Dilakukan

Kopassus-Brimob Bentrok akibat Rokok, Polda Papua: Tindakan Disiplin Tetap Dilakukan

Nasional
UPDATE 29 November: Vaksinasi Covid-19 Baru 45,65 Persen dari Target Herd Immunity

UPDATE 29 November: Vaksinasi Covid-19 Baru 45,65 Persen dari Target Herd Immunity

Nasional
Antisipasi Varian Omicron, PPP Minta Pemerintah Awasi Dugaan Mafia Karantina

Antisipasi Varian Omicron, PPP Minta Pemerintah Awasi Dugaan Mafia Karantina

Nasional
Komnas HAM Minta Kemenkominfo Evaluasi Pejabat KPI Pusat

Komnas HAM Minta Kemenkominfo Evaluasi Pejabat KPI Pusat

Nasional
Cegah Varian Omicron, Ketua DPR Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Karantina

Cegah Varian Omicron, Ketua DPR Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Karantina

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.