Kompas.com - 02/03/2014, 17:10 WIB
SHUTTERSTOCK
|
EditorKistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com — Tiga partai politik peserta pemilu, yaitu Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melaporkan dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat.

Dalam pelaporan tersebut, Partai Gerindra diwakili bendahara umumnya, Thomas Djiwandono. Dia mengatakan, partainya melaporkan dana sekitar Rp 220 miliar pada pelaporan tahap kedua.
"Jadi total dana kampanye yang sudah kami laporkan senilai Rp 306 miliar," kata Thomas kepada wartawan di Gedung KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Minggu (2/3/2014).

Dia mengatakan, seluruh dana tersebut berasal dari calon legislatif (caleg) Gerindra. Kendati demikian, jumlah tersebut baru 70 persen dari keseluruhan caleg Gerindra. Dengan demikian, masih ada 30 persen lagi yang belum lapor.

Di hari yang sama, PAN juga melaporkan dana kampanye dengan diwakili bendahara umumnya, Jon Erizal. Jon mengatakan, PAN melaporkan sekitar Rp 84 miliar pada pelaporan dana kampanye tahap kedua.

"Totalnya ada Rp 170 miliar. Tahap pertama ada Rp 86 miliar dan tahap kedua ada Rp 84 miliar," kata Jon di Gedung KPU Pusat.

Dia mengatakan, sebagian besar dana tersebut berasal dari caleg. Sementara itu, sisanya berasal dari perusahaan, perorangan, dan simpatisan. Jon juga menambahkan laporan rinci kampanye yang diserahkan hari ini sudah lengkap.

Sementara itu, PPP melaporkan dana kampanye tahap kedua sekitar Rp 51 miliar. Ketua Tim Dana Kampanye PPP, Rachmat Rahmana, mengatakan, pada tahap pertama, partainya sudah melaporkan sekitar Rp 44 miliar. "Secara totalnya, untuk periode ke satu dan kedua Rp 95 miliar," kata Rachmat.

Rachmat mengatakan, sumber dana kampanye berasal dari partai dan caleg. Sumbangan terbesar dari caleg, kata dia, sekitar Rp 1,5 miliar sementara yang terkecil Rp 5 juta.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei LSI: Penyalahgunaan Wewenang, Korupsi yang Paling Banyak Terjadi

Survei LSI: Penyalahgunaan Wewenang, Korupsi yang Paling Banyak Terjadi

Nasional
Menkes: Vaksin Covid-19 Jadi Rebutan Seluruh Negara, Makin Lama Kian Keras

Menkes: Vaksin Covid-19 Jadi Rebutan Seluruh Negara, Makin Lama Kian Keras

Nasional
Mengaku Nabi ke-26, Jozeph Paul Zhang Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Mengaku Nabi ke-26, Jozeph Paul Zhang Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Nasional
Menkes: Vaksinasi Covid-19 Turun Selama Ramadhan, Jadi 200.000-300.000 Suntikan

Menkes: Vaksinasi Covid-19 Turun Selama Ramadhan, Jadi 200.000-300.000 Suntikan

Nasional
Pusat Zeni TNI AD Bantu Perbaikan Jembatan Rusak di Bima

Pusat Zeni TNI AD Bantu Perbaikan Jembatan Rusak di Bima

Nasional
Menkes Minta Lansia Jadi Piroritas Vaksinasi Covid-19 Sebulan ke Depan

Menkes Minta Lansia Jadi Piroritas Vaksinasi Covid-19 Sebulan ke Depan

Nasional
Terjadi Pandemi Covid-19 Gelombang Ketiga di Eropa hingga Asia, Menkes Minta Masyarakat Waspada

Terjadi Pandemi Covid-19 Gelombang Ketiga di Eropa hingga Asia, Menkes Minta Masyarakat Waspada

Nasional
Pemerintah Terima 6 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Covid-19 dari Sinovac

Pemerintah Terima 6 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Covid-19 dari Sinovac

Nasional
KPK: Masih Ada 4 DPO yang Jadi Kewajiban untuk Dituntaskan

KPK: Masih Ada 4 DPO yang Jadi Kewajiban untuk Dituntaskan

Nasional
Bakamla Peringatkan Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku

Bakamla Peringatkan Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku

Nasional
Kemkominfo Targetkan Literasi Digital untuk 1,5 Juta Warga Jawa Timur hingga 2024

Kemkominfo Targetkan Literasi Digital untuk 1,5 Juta Warga Jawa Timur hingga 2024

Nasional
Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Nasional
Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Nasional
Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X