Prabowo Kembali Sesali Batal Kudeta Habibie

Kompas.com - 01/03/2014, 22:35 WIB
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto KOMPAS.com/Indra AkuntonoKetua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto
|
EditorGlori K. Wadrianto
JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk kedua kalinya, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto kembali mengungkapkan penyesalannya karena batal melakukan kudeta terhadap Presiden ketiga RI, BJ Habibie. 

Hal ini disampaikan Prabowo saat berpidato di hadapan Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia di Jakarta, Sabtu (1/3/2014). 

Prabowo mengawali ceritanya soal kritik dari sistem ekonomi neo liberal yang dianggapnya hanya akan dirasakan golongan tertentu saja. Prabowo mengaku kritiknya itu kerap ditertawakan.

Banyak orang yang mempertanyakan kapasitas Prabowo bicara soal ekonomi. Namun, dia menuturkan kritik soal sistem neoliberal ini sudah sejak 20 tahun lalu dia diskusikan. Bahkan, saat dirinya berpangkat mayor dan letkol.

"Makanya saya mendukung adanya reformasi, karena saya juga termasuk korban reformasi. Saya dituduh macam-macam. Dituduh mau megkudeta. Mau, tapi enggak kudeta. Terus terang aja di hati kecil saya, lebih bagus mau kudeta saat itu," ujar Prabowo. 

Prabowo mengritik proses demokrasi yang saat ini berlangsung. Menurutnya, demokrasi sudah kebablasan. Demokrasi sudah membuat ribuan surat kabar, banyaknya partai politik, dan semakin merajalelanya kasus korupsi. 

"Maling tambah maling, tambah banyak hakim konstitusi yang juga maling. Luar biasa bangsa kita ini," kata mantan Panglima Komando Pasukan Khusus tersebut. 

Selorohan Prabowo soal kudeta terhadap Habibie ini setidaknya sudah dua kali disampaikannya. Pertama kali, Prabowo menyinggung soal isu kudeta itu saat menjadi pembicara dalam public lecture Soegeng Sarjadi Syndicate pada 18 Desember 2012 lalu. 

"Kalau orang dengar nama Prabowo pasti akan tergambar bekas tentara, komandan Kopassus, dan kudeta, serta kejadian 1998. Itu kan urut urutannya," ujar Prabowo ketika itu.

Terkait isu kudeta itu, Prabowo bahkan mengutarakan penyesalannya tidak jadi melakukan kudeta tahun 1998 silam. Pernyataannya itu diucapkan Prabowo sambil berseloroh.

"Saya letnan jenderal purnawirawan, mantan Panglima Kostrad yang hampir kudeta. Tapi, kudeta enggak jadi, nyesel juga saya sekarang, ha-ha-ha...," ujarnya. 

Hubungan antara Prabowo dan BJ Habibie pada tahun 1998 silam dikabarkan sempat memanas. Di dalam buku Detik-detik yang Menentukan karya BJ Habibie diceritakan bagaimana Prabowo sempat meminta bertemu Habibie yang ketika itu menjadi Presiden setelah Soeharto mundur.

Pertemuan akhirnya dilakukan pada 22 Mei 1998 di Istana Negara. Di dalam pertemuan itu, Habibie akhirnya memecat Prabowo dari posisinya sebagai Pangkostrad. Prabowo dikabarkan sempat tidak terima akan keputusan Habibie.

Namun, Habibie tetap bertahan dengan alasan adanya pergerakan pasukan TNI AD masuk ke arah Kuningan dan menuju Istana Negara. Prabowo berdalih bahwa itu untuk mengamankan Presiden. 

Namun, Habibie tidak lantas percaya dan tetap pada keputusannya mencopot Prabowo. Menurut Prabowo, ketika itu, dia tidak jadi melakukan kudeta lantaran sumpahnya di masa remaja dulu.

Pada umur 18 tahun, Prabowo menyatakan dirinya sudah bersumpah untuk membela negara Indonesia yang bersendikan Pancasila. 

"Gara-gara sumpah sih jadi enggak jadi, karena saya ingat itu. Saya takutnya sama buku kecil yang berisi UUD 1945. Takutnya hanya satu buku itu, yang di dalamnya ada satu ayat yang menyebutkan presiden pegang kekuasaan tertinggi atas angkatan perang. Jadi, sudah dikunci dengan satu kalimat itu," ujar pria yang kini tengah meniti jalan menuju calon presiden pada 2014 ini.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Nasional
UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada 'Imported Case' Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada "Imported Case" Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Nasional
Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Nasional
Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Nasional
Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Nasional
Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Nasional
Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Nasional
KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

Nasional
Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Nasional
Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Nasional
KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Nasional
ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X