Kabinet Bayangan Dinilai untuk Redam Kasus Risma yang Merugikan PDI-P

Kompas.com - 28/02/2014, 17:06 WIB
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI-PPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Direktur Eksekutif Pol Tracking Hanta Yudha menilai PDI Perjuangan sengaja mengumumkan arsitektur kabinet pemerintahan untuk meredam tingginya perhatian publik terhadap masalah yang dihadapi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan penyadapan yang menimpa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi.

Menurut Hanta, PDI-P sangat dirugikan dengan mencuatnya masalah Risma dan perlu ada respons cepat agar kasusnya tak terus menjadi konsumsi publik atau dipolitisasi.

"Catatan saya, (kabinet bayangan PDI-P) ini dimunculkan karena sebelumnya ada isu penyadapan Jokowi bersamaan dengan Risma yang lagi ramai. Paling tidak (kabinet bayangan) bisa mengimbang karena kasus Risma ini cukup merugikan PDI-P," kata Hanta saat dijumpai di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (28/2/2014).

KOMPAS.com/Sandro Gatra Pengamat politik Hanta Yuda


Hanta menuturkan, dirinya tetap mengapresiasi kabinet bayangan yang dibuat oleh PDI-P. Secara ide, hal itu dinilainya baik. Meski demikian, Hanta mengingatkan agar PDI-P sebaiknya tidak tergesa membeberkan kabinet bayangan yang dibuat untuk diterapkan ketika menang dalam pemilu nanti. Karena sebelumnya, ada beberapa tahapan yang terlewati oleh PDI-P.

Ia menjelaskan, seharusnya PDI-P lebih dulu menyampaikan kepada publik mengenai bentuk dan wajah pemerintahannya ketika nanti akan berkuasa. Sejalan dengan itu, platform pemerintahannya juga harus diperjelas seiring dengan disosialisasikannya program-program yang akan dikerjakan.

"Kalau kebutuhan Indonesia ke depan sudah diketahui, buat formasi kabinetnya. Setelah itu baru bicara nama," ujarnya.

Seperti diberitakan, PDI-P telah menyusun dan menyampaikan kabinet bayangan yang akan digunakan jika menang dalam Pilpres 2014. Kabinet bayangan itu banyak diisi oleh kader PDI-P berdasarkan identifikasi dan inventarisasi yang dilakukan oleh tim internal.

Sejumlah nama politisi diproyeksikan sebagai menteri yang sesuai dengan bidang yang dikuasai. Sedangkan nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Ketua Fraksi PDI-P Puan Maharani tak dicantumkan karena disimpan sebagai kartu truf.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tak Berpihak ke KPK, ICW Pesimistis Ada Perppu Batalkan Revisi UU KPK

Jokowi Tak Berpihak ke KPK, ICW Pesimistis Ada Perppu Batalkan Revisi UU KPK

Nasional
Pakar Tata Negara: Tahun 2019 Bencana Legislasi

Pakar Tata Negara: Tahun 2019 Bencana Legislasi

Nasional
Yasonna Laoly: Presiden Berwenang Penuh Tentukan Dewan Pengawas KPK

Yasonna Laoly: Presiden Berwenang Penuh Tentukan Dewan Pengawas KPK

Nasional
Jokowi Ditantang Keluarkan Perppu Mengoreksi Revisi UU KPK seperti SBY

Jokowi Ditantang Keluarkan Perppu Mengoreksi Revisi UU KPK seperti SBY

Nasional
Uji Materi UU KPK, ICW dan Koalisi Masyarakat Sipil Masih Kumpulkan Bukti

Uji Materi UU KPK, ICW dan Koalisi Masyarakat Sipil Masih Kumpulkan Bukti

Nasional
DPR-Pemerintah Sepakat Bawa Revisi UU tentang PPP ke Rapat Paripurna

DPR-Pemerintah Sepakat Bawa Revisi UU tentang PPP ke Rapat Paripurna

Nasional
ICW Sebut Ada Benang Merah Revisi UU dengan Kasus yang Ditangani KPK

ICW Sebut Ada Benang Merah Revisi UU dengan Kasus yang Ditangani KPK

Nasional
Komisi III: Napi yang Ditangani KPK Lebih Sulit Dapat Rekomendasi Bebas Bersyarat

Komisi III: Napi yang Ditangani KPK Lebih Sulit Dapat Rekomendasi Bebas Bersyarat

Nasional
Selain ke MK, Surpres Pembahasan Revisi UU KPK Akan Digugat ke PTUN

Selain ke MK, Surpres Pembahasan Revisi UU KPK Akan Digugat ke PTUN

Nasional
Dewan Pengawas KPK Dinilai Berpotensi Ganggu Proses Penyelidikan

Dewan Pengawas KPK Dinilai Berpotensi Ganggu Proses Penyelidikan

Nasional
Pembebasan Bersyarat Koruptor Dilonggarkan, Begini Komentar KPK

Pembebasan Bersyarat Koruptor Dilonggarkan, Begini Komentar KPK

Nasional
Bakal Banyak Proyek Strategis Nasional, ICW: Jokowi Seharusnya Perkuat KPK

Bakal Banyak Proyek Strategis Nasional, ICW: Jokowi Seharusnya Perkuat KPK

Nasional
Rapat Paripurna Luar Biasa DPD Ricuh, Senator Sulbar: Ada Akal-akalan Tim OSO

Rapat Paripurna Luar Biasa DPD Ricuh, Senator Sulbar: Ada Akal-akalan Tim OSO

Nasional
Pembebasan Bersyarat Dipermudah Dinilai Tak Sejalan dengan Semangat Antikorupsi

Pembebasan Bersyarat Dipermudah Dinilai Tak Sejalan dengan Semangat Antikorupsi

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Imam Nahrawi Serahkan Nasibnya ke Presiden

Jadi Tersangka KPK, Imam Nahrawi Serahkan Nasibnya ke Presiden

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X