Di RUU KUHP, Pengaturan Hasil Pertandingan Olahraga Masuk Kategori Korupsi

"Sesuai dengan apa yang terjadi di negara lain, menawarkan atau menerima suap di bidang olahraga atau mengatur hasil pertandingan olahraga juga dikriminalisasikan sebagai tipikor," kata Muladi di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Jumat (28/2/2014).

Ia menjelaskan, RUU KUHP telah mengadopsi Konvensi PBB untuk melawan korupsi. Pasal 691 mengatur mengenai kriminalisasi penggunaan atau memperdagangkan pengaruh. Kemudian, Pasal 693 mengatur mengenai suap kepada pejabat asing atau organisasi internasional dan Pasal 695 yang mengatur korupsi di sektor swasta.

"Dengan ketentuan tersebut, Tim Perumus atau pemerintah justru memperkuat atau memperluas kewenangan KPK," kata Muladi.

Menurut Muladi, RUU KUHP merupakan kodifikasi (penyusunan atau pembukuan) terbuka sehingga masih dimungkinkan pengaturan mengenai tindak pidana yang diatur di luar KUHP dan sebagai bagian dari materi KUHP. Pembahasan RUU KUHP dan KUHAP menuai perdebatan. Salah satunya ialah dengan KPK yang menganggap akan dilemahkan jika RUU KUHP-KUHAP disahkan. Muladi pun membantah bahwa pemerintah maupun DPR telah mengebiri kewenangan KPK dengan RUU KUHP-KUHAP tersebut.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, penyusunan RUU KUHP-KUHAP oleh pemerintah tidak mengikuti prinsip open government atau pemerintahan yang terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Terkait RUU KUHP-KUHAP ini, KPK telah mengirimkan surat kepada Presiden, pimpinan DPR, dan pimpinan Panitia Kerja (Panja) RUU KUHP dan KUHAP di DPR. Surat tersebut berisi rekomendasi agar pembahasan dua RUU itu dihentikan dan dibahas oleh DPR dan pemerintah periode 2014-2019. Namun, menurut Bambang, sampai saat ini KPK belum menerima surat balasan resmi dari Presiden, DPR, maupun Panja.