Kompas.com - 28/02/2014, 14:42 WIB
Sesama peserta konvensi Partai Demokrat Dahlan Iskan (kiri) berdiskusi bersama Anies Baswedan (kanan) dan tokoh nasional lainnya di Studio Orange Kompas TV, Jakarta, Rabu (30/10/2013). TRIBUN / DANY PERMANASesama peserta konvensi Partai Demokrat Dahlan Iskan (kiri) berdiskusi bersama Anies Baswedan (kanan) dan tokoh nasional lainnya di Studio Orange Kompas TV, Jakarta, Rabu (30/10/2013).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Presiden Konvensi Partai Demokrat Anies Baswedan setuju dengan moratorium iklan politik. Menurutnya, iklan politik harus dibatasi karena sebuah iklan tidak bisa menggambarkan kompetensi dan kemampuan seseorang yang sebenarnya.

"Setuju, bukan hanya setuju bahkan, tapi juga saya dukung. Soalnya iklan itu kan tidak bisa menggambarkan kemampuan seseorang ke arah yang sebenarnya," kata Anies di Jakarta, Jumat (28/2/2014) siang.

Rektor Universitas Paramadina itu menilai, iklan merupakan suatu produk yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga dapat menggambarkan tokoh calon presiden sebagai tokoh yang luar biasa. Padahal, lanjut dia, belum tentu kemampuan yang mereka miliki bisa sebaik iklan yang ditayangkan.

Iklan juga, menurutnya memiliki durasi yang sangat singkat, paling lama hanya sekitar 5 menit. Meski iklan itu digambarkan dengan benar, Anies menilai durasi yang sangat singkat tidak akan mampu membuat masyarakat mengetahui kompetensi capres yang diiklankan.

Anies menambahkan, untuk membuat masyarakat mengetahui dengan baik kompetensi seorang capres, maka debat terbuka seperti yang dilakukan capres Konvensi Demokrat akan lebih efektif. Dia pun menyayangkan, debat Konvensi Demokrat yang dielenggarakan di berbagai kota itu tidak disiarkan oleh stasiun televisi manapun.

"Saya berharap sesuai surat keputusan majelis tinggi semua debat disiarkan melalui televisi nasional. Kalau tidak disiarkan sayang sekali," kata Anies.

Komisi I DPR bersama gugus tugas pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilihan legislatif akhirnya menyepakati moratorium iklan kampanye maupun iklan politik di lembaga penyiaran. Dengan adanya keputusan ini, semua lembaga penyiaran dilarang menayangkan iklan yang berbau politik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Moratorium dilaksanakan hingga tanggal 15 Maret 2014. Gugus tugas yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Komisi Informasi Pusat (KIP) akan menyosialisasikan kesepakatan bersama kepada peserta pemilu dan lembaga penyiaran. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan berjalannya aturan main yang sudah dibuat untuk memenuhi prinsip keadilan dan akses yang sama bagi peserta pemilu.

Keputusan moratorium ini disepakati setelah diskusi alot tentang iklan-iklan berbau politik yang tayang di sejumlah lembaga penyiaran. Beberapa lembaga penyiaran itu sebagian besar bahkan dimiliki oleh pimpinan partai politik.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.