Anies Baswedan: Iklan Politik Tak Gambarkan Kompetensi Seseorang

Kompas.com - 28/02/2014, 14:42 WIB
Sesama peserta konvensi Partai Demokrat Dahlan Iskan (kiri) berdiskusi bersama Anies Baswedan (kanan) dan tokoh nasional lainnya di Studio Orange Kompas TV, Jakarta, Rabu (30/10/2013). TRIBUN / DANY PERMANASesama peserta konvensi Partai Demokrat Dahlan Iskan (kiri) berdiskusi bersama Anies Baswedan (kanan) dan tokoh nasional lainnya di Studio Orange Kompas TV, Jakarta, Rabu (30/10/2013).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Presiden Konvensi Partai Demokrat Anies Baswedan setuju dengan moratorium iklan politik. Menurutnya, iklan politik harus dibatasi karena sebuah iklan tidak bisa menggambarkan kompetensi dan kemampuan seseorang yang sebenarnya.

"Setuju, bukan hanya setuju bahkan, tapi juga saya dukung. Soalnya iklan itu kan tidak bisa menggambarkan kemampuan seseorang ke arah yang sebenarnya," kata Anies di Jakarta, Jumat (28/2/2014) siang.

Rektor Universitas Paramadina itu menilai, iklan merupakan suatu produk yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga dapat menggambarkan tokoh calon presiden sebagai tokoh yang luar biasa. Padahal, lanjut dia, belum tentu kemampuan yang mereka miliki bisa sebaik iklan yang ditayangkan.

Iklan juga, menurutnya memiliki durasi yang sangat singkat, paling lama hanya sekitar 5 menit. Meski iklan itu digambarkan dengan benar, Anies menilai durasi yang sangat singkat tidak akan mampu membuat masyarakat mengetahui kompetensi capres yang diiklankan.

Anies menambahkan, untuk membuat masyarakat mengetahui dengan baik kompetensi seorang capres, maka debat terbuka seperti yang dilakukan capres Konvensi Demokrat akan lebih efektif. Dia pun menyayangkan, debat Konvensi Demokrat yang dielenggarakan di berbagai kota itu tidak disiarkan oleh stasiun televisi manapun.

"Saya berharap sesuai surat keputusan majelis tinggi semua debat disiarkan melalui televisi nasional. Kalau tidak disiarkan sayang sekali," kata Anies.

Komisi I DPR bersama gugus tugas pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilihan legislatif akhirnya menyepakati moratorium iklan kampanye maupun iklan politik di lembaga penyiaran. Dengan adanya keputusan ini, semua lembaga penyiaran dilarang menayangkan iklan yang berbau politik.

Moratorium dilaksanakan hingga tanggal 15 Maret 2014. Gugus tugas yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Komisi Informasi Pusat (KIP) akan menyosialisasikan kesepakatan bersama kepada peserta pemilu dan lembaga penyiaran. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan berjalannya aturan main yang sudah dibuat untuk memenuhi prinsip keadilan dan akses yang sama bagi peserta pemilu.

Keputusan moratorium ini disepakati setelah diskusi alot tentang iklan-iklan berbau politik yang tayang di sejumlah lembaga penyiaran. Beberapa lembaga penyiaran itu sebagian besar bahkan dimiliki oleh pimpinan partai politik.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka 'Hotline' Pengaduan

Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka "Hotline" Pengaduan

Nasional
Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan setelah Terbit Peraturan Menteri

Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan setelah Terbit Peraturan Menteri

Nasional
Kemenkes Berharap WNI di Luar Negeri Mendapat Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Setempat

Kemenkes Berharap WNI di Luar Negeri Mendapat Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Setempat

Nasional
Pemerintah Akan Tindak Tegas Praktik Intoleransi di Sekolah

Pemerintah Akan Tindak Tegas Praktik Intoleransi di Sekolah

Nasional
Jumlah Vaksin Terbatas, Pemerintah Tak Prioritaskan Penyintas Covid-19 dalam Vaksinasi

Jumlah Vaksin Terbatas, Pemerintah Tak Prioritaskan Penyintas Covid-19 dalam Vaksinasi

Nasional
Nadiem: Sekolah Tak Boleh Wajibkan Siswa Berseragam Model Pakaian Agama Tertentu

Nadiem: Sekolah Tak Boleh Wajibkan Siswa Berseragam Model Pakaian Agama Tertentu

Nasional
Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren di Megamendung, FPI: Kami Punya Bukti

Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren di Megamendung, FPI: Kami Punya Bukti

Nasional
UPDATE: Sebaran 11.788 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.512 Kasus

UPDATE: Sebaran 11.788 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.512 Kasus

Nasional
UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

Nasional
UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

Nasional
UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

Nasional
UPDATE: Bertambah 11.788, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 989.262

UPDATE: Bertambah 11.788, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 989.262

Nasional
Kematian Anggota FPI Dilaporkan ke Komite Antipenyiksaan Internasional

Kematian Anggota FPI Dilaporkan ke Komite Antipenyiksaan Internasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X