Kompas.com - 27/02/2014, 16:25 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi VIII dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Raihan Iskandar, mengatakan, fraksinya menginginkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetap terlibat dalam sertifikasi produk halal. Alasannya ialah karena MUI yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa untuk menetapkan suatu produk halal atau tidak.

"Kami juga ingin menyertakan MUI. Kan hak-hal fatwa kan ada di dia. Ini memang sedang mencari bentuk sih. Kita belum mutusin, baru Selasa besok. Nanti kita lihat yang lebih maslahatnya di mana," kata Raihan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2014) sore.

Akan tetapi, lanjutnya, MUI harus bisa membangun kepercayaan mengenai sertifikasi produk halal ini sehingga tak menimbulkan persoalan.

"Pada dasarnya, selama ada lembaga yang dipercaya, bentuknya independen. Kalau di Kemenag ini kan boleh dikatakan kalau isu yang berkembang sekarang kan agak kurang sehat. Artinya selalu dibahasakan kalau pemerintah ini masyarakat agak kurang percaya. Tapi, kalau pemerintah bisa membenahi diri dan bisa membangun sebuah kepercayaan, ya pada dasarnya kita juga enggak banyak masalah. Ini kan kita ingin gimana lembaga ini bisa dipercaya, bekerja profesional, itu yang kita harapkan," ujarnya.

Belum selesainya pembahasan RUU tentang Jaminan Produk Halal, menurutnya, karena masih ada perdebatan antara DPR dan pemerintah. Perdebatan itu mengenai apakah sertifikasi produk halal itu diwajibkan atau bisa dilakukan secara sukarela.

"Secara umum sebetulnya sudah tidak banyak masalah ya. Karena masih ada perbedaan pendapat saja dengan pemerintah soal ya apakah ini mandatory atau voluntary. Apakah diwajibkan untuk semua produk atau sukarela," katanya.

Seperti diberitakan, masalah pemberian sertifikasi halal masih menuai sorotan. RUU Jaminan Produk Halal yang diusulkan atas inisiatif DPR sejak 2006 belum juga diselesaikan pembahasannya hingga akhir masa tugas periode 2009-2014.

Selain mengatur mengenai tarif dan PNBP, RUU itu juga akan mengatur mengenai lembaga yang akan memberikan sertifikasi halal. Usulan mengenai lembaga inilah yang menciptakan perdebatan panjang di internal Komisi VII maupun dengan pemerintah dan akhirnya RUU tersebut tak kunjung disahkan menjadi undang-undang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terminal Kijing Mampu Tampung 8 Juta Ton Peti Kemas, DPR Apresiasi Jokowi

Terminal Kijing Mampu Tampung 8 Juta Ton Peti Kemas, DPR Apresiasi Jokowi

Nasional
Harun Masiku Disebut Bisa Jadi Pintu Masuk untuk Jerat Politisi Lain

Harun Masiku Disebut Bisa Jadi Pintu Masuk untuk Jerat Politisi Lain

Nasional
Irjen Ferdy Sambo Jadi Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J

Irjen Ferdy Sambo Jadi Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
6 Jenderal Dampingi Kapolri Umumkan Tersangka Baru Pembunuhan Brigadir J

6 Jenderal Dampingi Kapolri Umumkan Tersangka Baru Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Komnas HAM Pastikan Terus Kawal Kasus Brigadir J Sesuai Prinsip 'Fair Trail'

Komnas HAM Pastikan Terus Kawal Kasus Brigadir J Sesuai Prinsip "Fair Trail"

Nasional
Citra Baik KPK Rendah, Pengamat: Diserang dari Luar dan Dalam

Citra Baik KPK Rendah, Pengamat: Diserang dari Luar dan Dalam

Nasional
Soal Revisi UU ITE, Anggota Komisi I: Jangan Buat Hukum Berdasarkan Kasihan

Soal Revisi UU ITE, Anggota Komisi I: Jangan Buat Hukum Berdasarkan Kasihan

Nasional
Rumah Pribadi Irjen Ferdy Sambo Digeledah

Rumah Pribadi Irjen Ferdy Sambo Digeledah

Nasional
Jawab Gugatan Pelapor Suharso Monoarfa, KPK Singgung 'Legal Standing'

Jawab Gugatan Pelapor Suharso Monoarfa, KPK Singgung "Legal Standing"

Nasional
BREAKING NEWS - Konferensi Pers Polri atas Kasus Penembakan Brigadir J

BREAKING NEWS - Konferensi Pers Polri atas Kasus Penembakan Brigadir J

Nasional
Penyesalan Bharada E, Menangis hingga Lama Berdoa Setelah Tembak Brigadir J

Penyesalan Bharada E, Menangis hingga Lama Berdoa Setelah Tembak Brigadir J

Nasional
Jawab Gugatan Nizar Dahlan, KPK Sebut Laporan Dugaan Korupsi Bukan Objek Praperadilan

Jawab Gugatan Nizar Dahlan, KPK Sebut Laporan Dugaan Korupsi Bukan Objek Praperadilan

Nasional
UPDATE 8 Agustus 2022: Bertambah 6.276, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.255.679

UPDATE 8 Agustus 2022: Bertambah 6.276, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.255.679

Nasional
Bertambah Satu, Jemaah Haji yang Wafat Kini 86 Orang

Bertambah Satu, Jemaah Haji yang Wafat Kini 86 Orang

Nasional
Dua Kali Ditunda, Pemeriksaan Puslabfor Polri di Komnas HAM Dijadwalkan Lagi Rabu

Dua Kali Ditunda, Pemeriksaan Puslabfor Polri di Komnas HAM Dijadwalkan Lagi Rabu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.