Akan tetapi, lanjutnya, MUI harus bisa membangun kepercayaan mengenai sertifikasi produk halal ini sehingga tak menimbulkan persoalan.
Belum selesainya pembahasan RUU tentang Jaminan Produk Halal, menurutnya, karena masih ada perdebatan antara DPR dan pemerintah. Perdebatan itu mengenai apakah sertifikasi produk halal itu diwajibkan atau bisa dilakukan secara sukarela.
"Secara umum sebetulnya sudah tidak banyak masalah ya. Karena masih ada perbedaan pendapat saja dengan pemerintah soal ya apakah ini mandatory atau voluntary. Apakah diwajibkan untuk semua produk atau sukarela," katanya.
Seperti diberitakan, masalah pemberian sertifikasi halal masih menuai sorotan. RUU Jaminan Produk Halal yang diusulkan atas inisiatif DPR sejak 2006 belum juga diselesaikan pembahasannya hingga akhir masa tugas periode 2009-2014.
Selain mengatur mengenai tarif dan PNBP, RUU itu juga akan mengatur mengenai lembaga yang akan memberikan sertifikasi halal. Usulan mengenai lembaga inilah yang menciptakan perdebatan panjang di internal Komisi VII maupun dengan pemerintah dan akhirnya RUU tersebut tak kunjung disahkan menjadi undang-undang.