Kompas.com - 27/02/2014, 14:35 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  dalam acara silaturahmi dengan penerima beasiswa Bidik Misi di Hotel Bidakara, Rabu (27/2/2014). KOMPAS.com/Sabrina AsrilPresiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam acara silaturahmi dengan penerima beasiswa Bidik Misi di Hotel Bidakara, Rabu (27/2/2014).
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar tak ada satu pun anak yang berprestasi dari keluarga miskin yang tidak bisa menyelesaikan pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Oleh karena itu, Presiden menilai program Bidikmisi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditujukan untuk beasiswa siswa miskin yang berprestasi untuk terus diperluas.

"Saya bukan hanya terus mendorong program bidikmisi, ingin terus meningkatkan dan memperluas jangkauan program Bidikmisi. Saya instruksikan Mendikbud dan menteri terkait sejalan dengan anggaran pendidikan, tolong diperbanyak dan diperluas jangkauan program Bidikmisi ini," ujar Presiden dalam acara silaturahim dengan siswa penerima beasiswa Bidikmisi di Hotel Bidakara, Kamis (27/2/2014).

Dengan adanya program Bidikmisi ini, Presiden yakin angka kemiskinan dan pengangguran berkurang. Presiden menuturkan siswa miskin harus tetap memiliki akses kepada pendidikan.

"Semua harus terangkat. Kalau ada hasil pembangunan, semua harus merasakan hasil pembangunan itu. Pendidikan pun juga pendidikan untuk semua. Mereka punya peluang dna hak yang sama," kata Presiden.

Presiden menuturkan Indonesia memiliki Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang memadai. Saat ini, Indonesia pun masuk sebagai 16 besar negara dengan tingkat perekonomian yang tinggi. Maka dari itu, SBY yakin pada tahun 2045, Indonesia akan menjadi negara maju. Dia pun yakin salah satu penerima beasiswa Bidikmisi bisa menjadi salah satu pemimpin negeri ini.

Menteri Pendidikan Muhammad Nuh menambahkan pemenuhan hak bagi siswa miskin awalnya diatur dalam peraturan pemerintah. Aturan ini kemudian diperkuat dengan pemberlakuan Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Di dalam UU itu, mengatur tentang setiap perguruan tinggi memberikan kursi minimal 20 persen bagi kelauarga tidak mampu, daerah tertinggal, dan daerah terpencil.

Pada tahun 2007, Nuh menuturkan hanya 1,4 persen mahasiswa dari keluarga tidak mampu. Pada tahun 2014, jumlahnya meningkat menjadi 4,7 persen. Nuh menargetkan dengan program Bidikmisi, angka mahasiswa dari keluarga tidak mampu bisa meningkat sampai 15 persen pada tahun 2015. Sejak diluncurkan pada tahun 2010, setidaknya sudah ada 150.000 mahasiswa penerima Bidikmisi.

"Kalau memandang dengan mata hati, akan mendapatkan betapa besarnya talenta yang tersimpan. Mereka adalah mutiara yang terpendam yang harus kita angkat," kata Nuh. \

Dari jumlah itu, sudah banyak lulusan Bidikmisi yang diterima di perguruan tinggi top di luar negeri. Banyak pula yang lulus dengan nilai cum laude. Ke depan, Nuh menuturkan pemerintah akan menjalankan program beasiswa kepresidenan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima TNI: Dharma Pertiwi Turut Berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional

Panglima TNI: Dharma Pertiwi Turut Berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional

Nasional
Kalapas Gunung Sindur: Napi Teroris Awalnya Hormat Bendera Saja Tidak Mau

Kalapas Gunung Sindur: Napi Teroris Awalnya Hormat Bendera Saja Tidak Mau

Nasional
Dua Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Segera Disidang

Dua Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Segera Disidang

Nasional
Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Nasional
Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Nasional
Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Nasional
Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Nasional
Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Nasional
Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Nasional
Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Nasional
Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Nasional
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Nasional
Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Nasional
Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Nasional
Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X