Kompas.com - 27/02/2014, 09:26 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Persoalan memastikan kehalalan produk makanan, minuman, dan produk turunan yang dapat dikonsumsi kembali mencuat belakangan ini. Salah satu pertanyaan yang mencuat adalah, apa kabar RUU Jaminan Produk Halal?

"Belum ada kemajuan signifikan," aku Ketua Panitia Kerja RUU Jaminan Produk Halal di DPR, Ledia Hanifa, lewat pembicaraan telepon, Kamis (27/2/2014). Kendala terbesar, ujar dia, adalah keinginan pemerintah untuk mendapatkan kewenangan penuh dalam pengaturan dan pemberian sertifikasi halal sebagaimana diusulkan dalam RUU.

"Belum juga masuk substansi apa pun, sudah buntu di masalah kewenangan," kata Ledia. Dia mengatakan, persoalan serupa terjadi pada periode DPR sebelumnya sehingga RUU tersebut tak rampung.

RUU Jaminan Produk Halal adalah inisiatif DPR yang pertama kali muncul pada 2006, alias periode DPR sebelum masa para anggota dewan saat ini. Pembahasan saat itu tak selesai, tutur Ledia, juga karena kendala yang sama. "Saya dapat informasi itu dari anggota DPR yang sebelumnya sudah di DPR saat RUU itu dibahas," kata dia.

Memasuki periode baru DPR, karena tak ada konsep pewarisan RUU yang tak selesai di program legislasi nasional periode sebelumnya, RUU ini kembali diajukan sebagai inisiatif baru oleh DPR. "Baru diajukan pada Desember 2011, mulai lagi dari nol," kata dia.

Sertifikasi dan kewenangan

Semangat dari RUU ini, papar Ledia, adalah harus adanya standar yang menjadi patokan bersama untuk menentukan suatu produk makanan, minuman, dan produk turunannya memenuhi kriteria halal menurut syariah Islam.

Ledia mengatakan, RUU ini penting karena mayoritas penduduk Indonesia masih orang Islam yang menurut ajaran agamanya harus memenuhi kehalalan makanan, minuman, maupun bahan lain yang dikonsumsi. "Bagian dari menjalankan ibadah, bahkan," kata dia.

Karenanya, Ledia mengatakan sertifikasi halal bukan sekadar pemberian atau pemasangan stempel halal, melainkan lebih pada sistem menyeluruh bahwa produk yang dipasarkan untuk konsumen beragama Islam harus halal. Artinya, produsen yang ingin menyasar konsumen dengan kesadaran soal kehalalan produk harus meyakinkan halal atau tidaknya barang tersebut.

"Ini bagian dari memberi jaminan kepada konsumen yang butuh kepastian halal," kata Ledia. Bagi konsumen dengan kesadaran soal produk halal, produk itu tak hanya harus dipastikan memenuhi standar kesehatan maupun berbahan produk halal, tetapi seluruh proses hingga sampai ke tangan konsumen harus dipastikan halal.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PBHI: Kasus Brigadir J Jangan Jadi Ajang Politik Kelompok Internal Polri

PBHI: Kasus Brigadir J Jangan Jadi Ajang Politik Kelompok Internal Polri

Nasional
Setara Institute: Proses Hukum maupun Etik terhadap Polisi yang Diduga Terlibat Kematian Brigadir J mesti Terbuka

Setara Institute: Proses Hukum maupun Etik terhadap Polisi yang Diduga Terlibat Kematian Brigadir J mesti Terbuka

Nasional
Tanggal 18 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 18 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Beda Paminal dan Provos

Beda Paminal dan Provos

Nasional
Kejagung Bidik Aset Surya Darmadi di Luar Negeri

Kejagung Bidik Aset Surya Darmadi di Luar Negeri

Nasional
Prabowo Kembali Puji Jokowi, Kali Ini Soal 'Team Work'

Prabowo Kembali Puji Jokowi, Kali Ini Soal "Team Work"

Nasional
Selain di Jambi, Densus 88 Juga Tangkap 3 Terduga Teroris di Jakarta dan Sumsel

Selain di Jambi, Densus 88 Juga Tangkap 3 Terduga Teroris di Jakarta dan Sumsel

Nasional
JPPR Nilai Antusiasme Publik Bentuk Partai Belum Diimbangi Keseriusan Bangun Jaringan

JPPR Nilai Antusiasme Publik Bentuk Partai Belum Diimbangi Keseriusan Bangun Jaringan

Nasional
UPDATE 16 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,68 Persen, Ketiga 25,10 Persen

UPDATE 16 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,68 Persen, Ketiga 25,10 Persen

Nasional
Diretas “Indian Cyber Mafia”, Situs Web Kostrad Kini dalam Perbaikan

Diretas “Indian Cyber Mafia”, Situs Web Kostrad Kini dalam Perbaikan

Nasional
Densus 88 Tangkap 2 Terduga Teroris Jaringan Anshor Daulah di Jambi

Densus 88 Tangkap 2 Terduga Teroris Jaringan Anshor Daulah di Jambi

Nasional
UPDATE 16 Agustus 2022: Bertambah 5.869, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.292.231

UPDATE 16 Agustus 2022: Bertambah 5.869, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.292.231

Nasional
ICW Kritik Pidato Jokowi Terkait Isu Pemberantasan Korupsi

ICW Kritik Pidato Jokowi Terkait Isu Pemberantasan Korupsi

Nasional
Soal Penanganan Kasus Kematian Brigadir J, Puan: Ini Momentum Polri Perbaiki Kinerja

Soal Penanganan Kasus Kematian Brigadir J, Puan: Ini Momentum Polri Perbaiki Kinerja

Nasional
Komisi III DPR Berkomitmen Segera Selesaikan RUU KUHP

Komisi III DPR Berkomitmen Segera Selesaikan RUU KUHP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.