Bawaslu: Partai Nasdem Sudah Izin Gelar Apel Siaga

Kompas.com - 26/02/2014, 20:53 WIB
Ketua Badan Pengawas Pemilu, Muhammad memberikan keterangan usai melakukan pertemuan tertutup dengan Komisi Pemilihan Umum di kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (23/10). Bawaslu mendesak KPU untuk memberikan informasi secara terbuka mengenai proses verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2014 yang dinilai saat ini masih tertutup. Kompas/Lucky Pransiska (UKI) 23 Oktober 2012 Kompas/Lucky PransiskaKetua Badan Pengawas Pemilu, Muhammad memberikan keterangan usai melakukan pertemuan tertutup dengan Komisi Pemilihan Umum di kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (23/10). Bawaslu mendesak KPU untuk memberikan informasi secara terbuka mengenai proses verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2014 yang dinilai saat ini masih tertutup. Kompas/Lucky Pransiska (UKI) 23 Oktober 2012
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Muhammad mengatakan, Partai Nadem telah mengajukan izin kepada pihaknya untuk menggelar konsolidasi partai yang diberi nama apel siaga. Namun, pihaknya tetap mengkaji dugaan pelanggaran kampanye dalam apel siaga tersebut.

"Nasdem, sebelum kegiatan itu sudah bersurat, meminta bagaimana pertimbangan Bawaslu. Dia sudah sowan memang, sudah minta izin atas kegiatan apel itu," ujar Ketua Bawaslu Muhammad di Gedung RRI, Jakarta, Rabu (26/2/2014).

Ia mengatakan, merespons Partai Nasdem, Bawaslu memberi lampu hijau pada perhelatan yang melibatkan ribuan orang tersebut. Hanya, kata dia, pihaknya hanya memberi izin pada pelaksanaan konsolidasi internal partai, dan bukan kampanye rapat umum terbuka.

"Tapi surat kami mengatakan, silakan saja, sepanjang tidak ada kegiatan-kegiatan kampanye terbuka yang melanggar aturan," kata Muhammad.

Ia mengatakan, saat ini ada laporan dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) terhadap acara tersebut karena diduga merupakan kegiatan kampanye. Untuk itu, ujarnya, Bawaslu sedang mengkaji laporan dan dokumen kegiatan tersebut.

"Kami sudah mendapat rekaman dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Masih dalam proses kajian yang lengkap," katanya.

Sebelumnya, Bawaslu mengatakan, Partai Nasdem dapat dipidana atas apel siaga itu.

"Kalau ditemukan unsur kampanye, (apel siaga) bisa dikategorikan sebagai kampanye rapat umum dan ini di ruang terbuka, maka bisa jadi kasus PKPI (Ketua Umum PKPI Sutiyoso dipidana) yang lalu terjadi di Jawa Tengah bisa terulang lagi saat ini," ujar anggota Bawaslu, Nasrullah, Senin (24/2/2014) malam. 

Apel tersebut diikuti sekitar 150.000 kader partai. Dalam pergelaran tersebut, Paloh meminta kadernya bekerja keras dalam Pemilu 2014.

"Insya Allah kita akan memberikan catatan sejarah. Sebagai partai baru dan menghasilkan hasil luar biasa," kata Paloh.

Surya Paloh memerintahkan seluruh jajaran Partai Nasdem di daerah yang hadir untuk terus melakukan konsolidasi agar bisa berbicara banyak pada Pemilu 2014.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Beli Vaksin Covid-19 yang Belum Lolos Uji Klinis

Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Beli Vaksin Covid-19 yang Belum Lolos Uji Klinis

Nasional
Libur Panjang, Ahli Ingatkan Bahaya Penularan Covid-19

Libur Panjang, Ahli Ingatkan Bahaya Penularan Covid-19

Nasional
Ketua KPK dan Deputi Penindakan Dilaporkan ke Dewan Pengawas Terkait OTT UNJ

Ketua KPK dan Deputi Penindakan Dilaporkan ke Dewan Pengawas Terkait OTT UNJ

Nasional
Jokowi: Vaksinasi Tak Hanya Terkait Keselamatan Manusia, tapi Juga Ekonomi

Jokowi: Vaksinasi Tak Hanya Terkait Keselamatan Manusia, tapi Juga Ekonomi

Nasional
Jokowi Minta Harga Vaksin Covid-19 Terjangkau

Jokowi Minta Harga Vaksin Covid-19 Terjangkau

Nasional
MK Tolak Permohonan Uji Materi Ketentuan soal Wakil Menteri

MK Tolak Permohonan Uji Materi Ketentuan soal Wakil Menteri

Nasional
Menurut Puan, TNI Atasi Terorisme Bagian dari Sishankamrata

Menurut Puan, TNI Atasi Terorisme Bagian dari Sishankamrata

Nasional
Peluang Sandiaga Uno hingga Khofifah Dicalonkan sebagai Ketum PPP Terbentur Aturan

Peluang Sandiaga Uno hingga Khofifah Dicalonkan sebagai Ketum PPP Terbentur Aturan

Nasional
Menko PMK Ingatkan Setiap Keluarga Bisa Adaptasi di Masa Pandemi Covid-19

Menko PMK Ingatkan Setiap Keluarga Bisa Adaptasi di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
Penyuap Eks Kalapas Sukamiskin Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Penyuap Eks Kalapas Sukamiskin Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Jokowi Ingin Vaksinasi untuk Cegah Covid-19 Tak Melanggar Kaidah Kesehatan

Jokowi Ingin Vaksinasi untuk Cegah Covid-19 Tak Melanggar Kaidah Kesehatan

Nasional
Jelang Libur Panjang, Pemerintah Diminta Gencar Ingatkan Risiko Penularan Covid-19

Jelang Libur Panjang, Pemerintah Diminta Gencar Ingatkan Risiko Penularan Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Ormas Islam Dilibatkan dalam Sosialisasi Vaksin Covid-19

Jokowi Minta Ormas Islam Dilibatkan dalam Sosialisasi Vaksin Covid-19

Nasional
Jokowi: Vaksin Covid-19 Harus Lewati Uji Klinis yang Benar

Jokowi: Vaksin Covid-19 Harus Lewati Uji Klinis yang Benar

Nasional
Pandemi Covid-19, Pemerintah Klaim Lakukan Lompatan Besar di Sektor Kesehatan

Pandemi Covid-19, Pemerintah Klaim Lakukan Lompatan Besar di Sektor Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X