Kompas.com - 26/02/2014, 20:53 WIB
Ketua Badan Pengawas Pemilu, Muhammad memberikan keterangan usai melakukan pertemuan tertutup dengan Komisi Pemilihan Umum di kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (23/10). Bawaslu mendesak KPU untuk memberikan informasi secara terbuka mengenai proses verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2014 yang dinilai saat ini masih tertutup. Kompas/Lucky Pransiska (UKI) 23 Oktober 2012 Kompas/Lucky PransiskaKetua Badan Pengawas Pemilu, Muhammad memberikan keterangan usai melakukan pertemuan tertutup dengan Komisi Pemilihan Umum di kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (23/10). Bawaslu mendesak KPU untuk memberikan informasi secara terbuka mengenai proses verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2014 yang dinilai saat ini masih tertutup. Kompas/Lucky Pransiska (UKI) 23 Oktober 2012
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Muhammad mengatakan, Partai Nadem telah mengajukan izin kepada pihaknya untuk menggelar konsolidasi partai yang diberi nama apel siaga. Namun, pihaknya tetap mengkaji dugaan pelanggaran kampanye dalam apel siaga tersebut.

"Nasdem, sebelum kegiatan itu sudah bersurat, meminta bagaimana pertimbangan Bawaslu. Dia sudah sowan memang, sudah minta izin atas kegiatan apel itu," ujar Ketua Bawaslu Muhammad di Gedung RRI, Jakarta, Rabu (26/2/2014).

Ia mengatakan, merespons Partai Nasdem, Bawaslu memberi lampu hijau pada perhelatan yang melibatkan ribuan orang tersebut. Hanya, kata dia, pihaknya hanya memberi izin pada pelaksanaan konsolidasi internal partai, dan bukan kampanye rapat umum terbuka.

"Tapi surat kami mengatakan, silakan saja, sepanjang tidak ada kegiatan-kegiatan kampanye terbuka yang melanggar aturan," kata Muhammad.

Ia mengatakan, saat ini ada laporan dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) terhadap acara tersebut karena diduga merupakan kegiatan kampanye. Untuk itu, ujarnya, Bawaslu sedang mengkaji laporan dan dokumen kegiatan tersebut.

"Kami sudah mendapat rekaman dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Masih dalam proses kajian yang lengkap," katanya.

Sebelumnya, Bawaslu mengatakan, Partai Nasdem dapat dipidana atas apel siaga itu.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau ditemukan unsur kampanye, (apel siaga) bisa dikategorikan sebagai kampanye rapat umum dan ini di ruang terbuka, maka bisa jadi kasus PKPI (Ketua Umum PKPI Sutiyoso dipidana) yang lalu terjadi di Jawa Tengah bisa terulang lagi saat ini," ujar anggota Bawaslu, Nasrullah, Senin (24/2/2014) malam. 

Apel tersebut diikuti sekitar 150.000 kader partai. Dalam pergelaran tersebut, Paloh meminta kadernya bekerja keras dalam Pemilu 2014.

"Insya Allah kita akan memberikan catatan sejarah. Sebagai partai baru dan menghasilkan hasil luar biasa," kata Paloh.

Surya Paloh memerintahkan seluruh jajaran Partai Nasdem di daerah yang hadir untuk terus melakukan konsolidasi agar bisa berbicara banyak pada Pemilu 2014.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Nasional
YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

Nasional
Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Nasional
Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Nasional
Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Nasional
Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X