Presiden Instruksikan BNPB Atasi Asap di Riau

Kompas.com - 26/02/2014, 18:19 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono KOMPAS.COM/Sandro GatraPresiden Susilo Bambang Yudhoyono
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menginstruksikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif untuk segera menangani asap di Riau dampak dari kebakaran lahan. Hal itu disampaikan melalui akun Twitter @SBYudhoyono, Rabu (26/2/2014).

Secara terpisah, berbagai kalangan mengharapkan Presiden SBY segera membantu Provinsi Riau yang berstatus tanggap darurat kabut asap.

"Pemerintah harus bertanggungjawab dan segera menurunkan bantuan karena kabut asap sudah sampai ke provinsi tetangga yang diyakini daerah ini akan sulit mengatasi kejadian ini sendiri," kata Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi dan Kerjasama Internasional Kadin Provinsi Riau Viator Butar Butar di Pekanbaru seperti dikutip dari Antara.

Menurut Viator, dampak kabut asap ini sudah banyak menimbulkan kerugian sebagai akibat pembakaran lahan dan hutan untuk perkebunan baru. Sedangkan pembukaan lahan perkebunan, katanya, terkait kebijakan pertanahan dan kehutanan yang masih menjadi kewenangan pusat.

"Kasus kabut asap di Riau sudah terus menerus terjadi sejak sepuluh tahun terakhir, bahkan sudah banyak perusahaan yang dicabut izinnya oleh Menhut dan LH (Lingkungan Hidup). Tetapi hingga kini belum ada vonis hukum bagi pelaku pembakar hutan dan lahan itu," katanya.

Gubernur, ujar Viaktor, memang tidak memiliki kewenangan penuh mencabut izin perusahaan yang terbukti sebagai dalang pelaku pembakaran. Gubernur hanya memiliki kewenangan memberikan izin prinsip dan rekomendasi. Kasus yang sama diyakini akan terulang kembali tiap tahun.

Oleh karena itu, lanjutnya, kebijakan Presiden sangat dibutuhkan karena kabut asap juga berdampak terhadap terganggunya iklim investasi lokal di Riau dan nasional umumnya.

"Apa perlu menunggu dulu komplain dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang pernah mengecam Provinsi Riau dan Presiden baru bersedia menurunkan bantuan itu?" pungkasnya.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Sumber Antara
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Nasional
Tito Karnavian Sindir Kepala Daerah yang Tak Peduli pada Perpustakaan

Tito Karnavian Sindir Kepala Daerah yang Tak Peduli pada Perpustakaan

Nasional
Audiensi dengan Korban First Travel, Komisi VIII: Negara Bisa Digugat

Audiensi dengan Korban First Travel, Komisi VIII: Negara Bisa Digugat

Nasional
Anggota Komisi I Sebut Ada Potensi 'Abuse of Power' dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Anggota Komisi I Sebut Ada Potensi "Abuse of Power" dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Politikus Demokrat Usul Panja Harun Masiku, KPK Fokus Tuntaskan Penyidikan

Politikus Demokrat Usul Panja Harun Masiku, KPK Fokus Tuntaskan Penyidikan

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Korupsi di Kemenag, Ini yang Didalami KPK

Periksa Tersangka Kasus Korupsi di Kemenag, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Airlangga Tak Persoalkan Jokowi Bicara Reshuffle Kabinet ke Pegiat Medsos

Airlangga Tak Persoalkan Jokowi Bicara Reshuffle Kabinet ke Pegiat Medsos

Nasional
Ini Hasil Penggeledahan Rumah Warga di Batan Indah Terkait Radiasi Nuklir

Ini Hasil Penggeledahan Rumah Warga di Batan Indah Terkait Radiasi Nuklir

Nasional
KPK Geledah Apartemen yang Diduga Tempat Nurhadi Bersembunyi, tetapi Nihil

KPK Geledah Apartemen yang Diduga Tempat Nurhadi Bersembunyi, tetapi Nihil

Nasional
Telusuri Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan 17 Bank

Telusuri Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan 17 Bank

Nasional
Mendagri Ungkap Ada Anggaran Daerah yang Disimpan di Bank, Berharap Deposito

Mendagri Ungkap Ada Anggaran Daerah yang Disimpan di Bank, Berharap Deposito

Nasional
Menkominfo: Ada 127 Hoaks di Indonesia soal Virus Corona, Salah Satunya Menular Lewat Nyamuk

Menkominfo: Ada 127 Hoaks di Indonesia soal Virus Corona, Salah Satunya Menular Lewat Nyamuk

Nasional
Mahfud Sebut Koordinasi Pembangunan Papua Akan Lebih Terarah

Mahfud Sebut Koordinasi Pembangunan Papua Akan Lebih Terarah

Nasional
Polisi Periksa 17 Saksi Terkait Limbah Radioaktif di Tangerang Selatan

Polisi Periksa 17 Saksi Terkait Limbah Radioaktif di Tangerang Selatan

Nasional
Malaysia Belajar Pengelolaan Laporan Harta Pejabat ke KPK

Malaysia Belajar Pengelolaan Laporan Harta Pejabat ke KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X