Kompas.com - 26/02/2014, 09:26 WIB
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi HENDRA A SETYAWANMenteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat akan mempertemukan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Rabu (26/2/2014). Pertemuan itu untuk menindaklanjuti pengaduan Risma kepada Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, beberapa waktu lalu.

"Iya, jadi. Nanti malam pukul 19.00 di Komisi II," ujar Wakil Ketua Komisi II Khatibul Umam Wiranu, saat dihubungi pada hari Rabu.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menuturkan, DPR juga mengundang para ketua fraksi di DPRD Surabaya serta panitia pemilihan (panlih) wakil wali kota untuk Surabaya. Pertemuan itu dilakukan untuk membahas protes Risma dan sejumlah anggota panlih yang menyatakan bahwa proses pelantikan Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana tidak sesuai prosedur. Priyo menampik bahwa pemanggilan ini dilakukan karena dia memiliki kepentingan.

"Ada pengaduan masyarakat, dan saya punya kewenangan. Solusinya, mediasi agar semua persoalan menjadi penting. Beliau (Risma) menyampaikan itu secara terbuka. Apakah itu harus kita diamkan?" ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Menurut Priyo, perlu ada solusi yang diambil karena persoalan Risma sudah menjadi perhatian nasional, sampai ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Priyo berkeinginan agar Risma mengurungkan niatnya untuk mundur dari posisi Wali Kota Surabaya. Priyo menuturkan, pihaknya tak berwenang memutuskan pemilihan ulang. Oleh karena itu, solusi atas hal itu akan bergantung pada pertemuan kali ini.

"Ini persoalannya sederhana. Kok jadi ribut. (Saya menunjukkan) simpati, kok. Jangan dimarahin. Biarkan saya mengulurkan tangan," ucap Priyo.

Akan tetapi, rencana pembahasan persoalan Risma di DPR ini mendapat tentangan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PDI-P Arif Wibowo mengaku tidak setuju jika masalah Pemkot Surabaya dibahas di DPR. Menurut Arif, usulan itu terlalu berlebihan dan kental nuansa politik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saya tidak setuju. Enggak ada urgensinya. Kalau begini terus, bisa jadi preseden," kata Arif.

Seperti diberitakan, Risma mengaku sempat ingin mundur sebagai Wali Kota Surabaya karena hubungannya tidak harmonis dengan Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana. Risma menilai, proses pemilihan Wisnu tidak sesuai prosedur. Hal itu disampaikan Risma kepada pimpinan DPR.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menilik Sejarah Terbentuknya Korps Paskhas TNI AU...

Menilik Sejarah Terbentuknya Korps Paskhas TNI AU...

Nasional
KPK Akan Dalami Uang Rp 1,5 Miliar yang Diamankan dari Dodi Alex Noerdin

KPK Akan Dalami Uang Rp 1,5 Miliar yang Diamankan dari Dodi Alex Noerdin

Nasional
Sukses Uji Penyelaman, KRI Cakra-401 Dinilai Penuhi Indikator Kelayakan Operasi

Sukses Uji Penyelaman, KRI Cakra-401 Dinilai Penuhi Indikator Kelayakan Operasi

Nasional
Dodi Reza Alex Noerdin Diduga Rekayasa Proyek, KPK Sebut Fee 10 Persen

Dodi Reza Alex Noerdin Diduga Rekayasa Proyek, KPK Sebut Fee 10 Persen

Nasional
Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

Nasional
Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

Nasional
Hormati Hukum, Partai Golkar Prihatin Kasus Korupsi Menjerat Dodi Alex Noerdin

Hormati Hukum, Partai Golkar Prihatin Kasus Korupsi Menjerat Dodi Alex Noerdin

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Malu Buka Investasi Tak Direspons | Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka KPK

[POPULER NASIONAL] Jokowi Malu Buka Investasi Tak Direspons | Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka KPK

Nasional
Dirgahayu Korps Paskhas TNI AU, Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadatjana

Dirgahayu Korps Paskhas TNI AU, Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadatjana

Nasional
Ingin Konsolidasi, Golkar Bersedia Rangkul Tokoh Politik yang Juga Mantan Kader

Ingin Konsolidasi, Golkar Bersedia Rangkul Tokoh Politik yang Juga Mantan Kader

Nasional
Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional
Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3T untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3T untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

Nasional
KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Nasional
OTT Bupati Musi Banyuasin, KPK Temukan Rp 1,5 Miliar dari Tas dan Rp 270 Juta dari Kantung Plastik

OTT Bupati Musi Banyuasin, KPK Temukan Rp 1,5 Miliar dari Tas dan Rp 270 Juta dari Kantung Plastik

Nasional
BEM UNJ Tolak Rencana Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa ke Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

BEM UNJ Tolak Rencana Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa ke Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.