Kompas.com - 25/02/2014, 16:56 WIB
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini usai kosultasi soal pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2014). Warta Kota/Henry LopulalanWali Kota Surabaya, Tri Rismaharini usai kosultasi soal pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2014).
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Arif Wibowo mengaku tidak setuju masalah di Pemerintahan Kota Surabaya dibahas di DPR. Menurut Arif, usulan itu terlalu berlebihan dan kental nuansa politik.

"Saya tidak setuju, enggak ada urgensinya. Kalau begini terus, bisa jadi preseden," kata Arif di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2014), ketika dimintai tanggapan rencana pembahasan keluhan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di DPR.

Ia mengatakan, masalah di Kota Surabaya hanya dinamika daerah yang sebenarnya dapat diselesaikan segera. Kalaupun dirasa ada masalah dalam penetapan Wisnu Sakti Buana sebagai Wakil Wali Kota Surabaya, ia menyarankan masalahnya dibawa ke Pangadilan Tata Usaha Negara atau ke pihak kepolisian untuk menyelesaikan dugaan manipulasi tanda tangan dalam proses penetapan tersebut.

Politisi PDI Perjuangan itu mengaku tengah melakukan konfirmasi terkait legalitas agenda rapat di Komisi II untuk membahas masalah yang dihadapi Risma. Sesuai penyataan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, pimpinan DPR telah mengundang Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, pimpinan DPRD Kota Surabaya, dan pihak lain yang terkait untuk hadir dalam rapat yang rencananya akan digelar pada Rabu (26/2/2014), di ruang rapat Komisi II DPR.

KOMPAS.com/Indra Akuntono Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo


"Ini bukan soal PDI-P, Komisi II saja enggak ngerti. Pimpinan (Komisi II) lain juga enggak ngerti, ini sedang kita investigasi apakah ada kesalahan prosedur. DPR ini bekerja atas kewenangn institusional, bukan orang per orang. Jadi kita imbau tidak perlu ada campur tangan siapa pun, termasuk DPR," katanya.

Arif menilai permasalahan yang dihadapi Risma sengaja terus diramaikan pihak tertentu demi mencari keuntungan secara politik. Namun, dia tak menyebut siapa yang dinilainya tengah bermain.

"Ini politisasi, cenderung lebay. Kalau mau naikin popularitas dan elektabilitas berjuang saja untuk rakyat, jangan ganggu rakyat Surabaya," tandasnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Seperti diberitakan, Risma mengaku sempat ingin mundur sebagai Wali Kota Surabaya karena hubungannya tak harmonis dengan Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana. Risma menilai proses pemilihan Wisnu tidak sesuai prosedur. Hal itu telah disampaikan Risma kepada pimpinan DPR.

Priyo mengusulkan agar masalah Risma ini dibahas dan diselesaikan di Komisi II DPR. Pada Senin (24/2/2014), Priyo mengaku telah melayangkan undangan rapat kepada seluruh pihak terkait untuk hadir dalam rapat tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegang Presidensi G20, Indonesia Akan Beri Perhatian Khusus ke Negara Pasifik Selatan

Pegang Presidensi G20, Indonesia Akan Beri Perhatian Khusus ke Negara Pasifik Selatan

Nasional
Hidupkan Ekonomi Nasional, Wapres: Perlu Fokus pada Sektor Berpeluang Tumbuh Positif

Hidupkan Ekonomi Nasional, Wapres: Perlu Fokus pada Sektor Berpeluang Tumbuh Positif

Nasional
Pemerintah Siapkan Skenario Booster Vaksin Covid-19 untuk 2022

Pemerintah Siapkan Skenario Booster Vaksin Covid-19 untuk 2022

Nasional
Kabareskrim Sebut Polisi Sudah Ungkap 13 Kasus Pinjol Ilegal, Total Ada 57 Tersangka

Kabareskrim Sebut Polisi Sudah Ungkap 13 Kasus Pinjol Ilegal, Total Ada 57 Tersangka

Nasional
Dewas Diminta Segera Investigasi Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

Dewas Diminta Segera Investigasi Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

Nasional
Hari Santri Nasional, Berawal dari Resolusi Jihad yang Kelak Memicu Pertempuran 10 November

Hari Santri Nasional, Berawal dari Resolusi Jihad yang Kelak Memicu Pertempuran 10 November

Nasional
Syarat PCR untuk Naik Pesawat, Pimpinan Komisi IX: Lebih Baik Mencegah daripada Mengobati

Syarat PCR untuk Naik Pesawat, Pimpinan Komisi IX: Lebih Baik Mencegah daripada Mengobati

Nasional
Dilaporkan ke Dewas Lagi, Lili Pintauli Didesak Mundur sebagai Pimpinan KPK

Dilaporkan ke Dewas Lagi, Lili Pintauli Didesak Mundur sebagai Pimpinan KPK

Nasional
Mahfud MD Pastikan Tak Akan Berhenti Tindak Tegas Pinjol Ilegal

Mahfud MD Pastikan Tak Akan Berhenti Tindak Tegas Pinjol Ilegal

Nasional
Pacaran Pakai Mobil Patroli, Bripda Arjuna Bagas Segera Disidang

Pacaran Pakai Mobil Patroli, Bripda Arjuna Bagas Segera Disidang

Nasional
Warga Didorong Berani Lapor Polisi jika Diteror Pinjol Ilegal, LPSK Akan Dilibatkan

Warga Didorong Berani Lapor Polisi jika Diteror Pinjol Ilegal, LPSK Akan Dilibatkan

Nasional
Mahfud Terima Laporan Warga Bunuh Diri karena Diteror Pinjol Ilegal

Mahfud Terima Laporan Warga Bunuh Diri karena Diteror Pinjol Ilegal

Nasional
Imparsial Kritik Surat Peringatan Plt Bupati Sintang soal Pembongkaran Masjid Ahmadiyah

Imparsial Kritik Surat Peringatan Plt Bupati Sintang soal Pembongkaran Masjid Ahmadiyah

Nasional
Dukung Pemerintah Perangi Mafia Tanah, LPSK Siap Lindungi Korban

Dukung Pemerintah Perangi Mafia Tanah, LPSK Siap Lindungi Korban

Nasional
MAKI: Jika Laporan Novel Terbukti, Lili Pintauli telah Berkhianat terhadap Amanah

MAKI: Jika Laporan Novel Terbukti, Lili Pintauli telah Berkhianat terhadap Amanah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.