Survei: Demokrasi Indonesia Fokus kepada Tokoh

Kompas.com - 25/02/2014, 15:32 WIB
Peneliti dari Power Welfare and Democracy Universitas Gadjah Mada dan University of Oslo memaparkan hasil penelitiannya tentang potret kondisi demokrasi di Indonesia, Selasa (25/2/2014), di Kompleks Parlemen. Kompas.com/SABRINA ASRILPeneliti dari Power Welfare and Democracy Universitas Gadjah Mada dan University of Oslo memaparkan hasil penelitiannya tentang potret kondisi demokrasi di Indonesia, Selasa (25/2/2014), di Kompleks Parlemen.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah 15 tahun masa reformasi, Indonesia disebutkan telah memiliki sistem demokrasi yang semakin baik secara aturan formal. Namun, demokrasi yang ada di Indonesia masih mengarah pada politik yang berbasis ketokohan. Hal ini terungkap dari hasil temuan penelitian yang dilakukan Power Welfare and Democracy (PWD) Universitas Gadjah Mada dan University of Oslo.

Peneliti UGM, Amalinda Savirani, mengungkapkan survei dilakukan untuk memotret kondisi demokrasi Indonesia saat ini dan kaitannya dengan kesejahteraan. Sebanyak 592 orang menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan di 28 kabupaten/kota dan 2 daerah istimewa. Hasilnya, Amalinda mengungkapkan demokrasi Indonesia telah berkembang menuju ke arah yang lebih baik, tetapi demokrasi yang terbentuk mengarah pada politik berbasis ketokohan.

"Maksudnya jenis politik yang fokus pada figur-figur individual, khususnya mereka yang menduduki posisi seperti pimpinan daerah," ujar Amalinda dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Selasa (25/2/2014).

Amalinda menuturkan, temuan itu diperkuat dengan jenis strategi yang digunakan aktor untuk mendapatkan kekuasaan. Strategi yang kerap dilakukan adalah menggunakan uang dan otoritas individual. Partai politik, sebut Amalinda, ternyata tidak penting lagi dalam politik.


"Kalaupun aktor menggunakan organisasi, dia bersifat pragmatis. Organisasi digunakan untuk memobilisasi pemilih saat pemilu. Saat pemilu usai, organisasi terlupakan," kata Amalinda.

Politisik berbasis figur, lanjutnya, ditandai dengan kebutuhan figur yang populer melalui media massa. Mereka lebih peduli pada upaya memperkuat basis kekuasaan dan popularitasnya daripada membuka dan mengajak perdebatan tentang kebijakan. Contoh paling nyata dari bentuk politik ini adalah politik pencitraan.

Dalam hal penerapan aturan main, Amalinda menuturkan, responden menilai demokrasi Indonesia telah berkembang menuju ke arah yang lebih baik, terutama dalan penerapan aturan main pemilu. Salah satu yang berhasil diterapkan Indonesia adalah pemilu elektoral yang sudah dilakukan sejak 1999.

Di dalam penelitian ini disebutkan, indikator kebebasan dan peluang yang sama untuk mengakses wacana publik dan pengelolaan kehidupan mandiri warga negara yang demokratis adalah dua hal yang ditanggapi positif. Sementara itu, indikator seperti tata pemerintahan yang demokratis dan kemandirian pemerintah dalam membuat dan menerapkan aturan, masih belum dimaknai baik.

"Perbedaan kualitas demokrasi antara satu dan yang lain menunjukkan adanya stagnansi dalam demokrasi di Indonesia," papar Amalinda.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X