Deddy: Ada Olly dan Anas, Sidang Hambalang Jadi Arena Politik

Kompas.com - 25/02/2014, 13:34 WIB
Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek Hambalang Deddy Kusdinar membacakan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (25/2/2014). KOMPAS.com/Dian MaharaniTerdakwa kasus dugaan korupsi proyek Hambalang Deddy Kusdinar membacakan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (25/2/2014).
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek Hambalang Deddy Kusdinar menilai persidangannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta menjadi arena pertarungan politik. Sebab, tak banyak saksi yang dihadirkan ke persidangan berkaitan dengannya. Deddy menuturkan, dari sekitar 70 orang saksi, hanya 20 orang yang mengenalnya dan berkaitan dengannya dalam kasus Hambalang. Saksi lainnya, menurut Deddy bahkan tidak pernah bertemu dengannya.

"Selebihnya (saksi) hanya ikut dan menjadikan arena persidangan saya untuk arena pertarungan politik semata yang akhirnya berdampak negatif dan menambah penderitaan saya," kata Deddy saat membacakan nota pembelaan atau pledoi pribadinya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (25/2/2014).

Saksi yang menurut Deddy tidak berkaitan dengannya yaitu Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Olly Dondokambey, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

"(Menurut saya) kesaksian Bapak Olly dan Anas. Beliau tidak mengenal saya. Pada saat persidangan saja baru melihat saya, apalagi berhubungan dengan saya. Nazarudin juda tidak kenal dan merasa kaget mengapa saya duduk di sini," ujar Deddy.


Deddy juga mengaku terkejut karena dituntut 9 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Ia berharap, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dapat menjatuhkan vonis seadil-adilnya.

Seperti diketahui, Deddy yang merupakan mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) itu dituntut 9 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan penjara. Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Deddy terbukti melakukan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pekan Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Selain itu, jaksa juga menuntut Deddy membayar uang pengganti Rp 300 juta. Apabila tidak dibayarkan, dapat diganti pidana selama 1 tahun penjara.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X