Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BIN: Untuk Apa Negara Menyadap Jokowi?

Kompas.com - 24/02/2014, 17:13 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Intelijen Negara (BIN) membantah pihaknya melakukan aksi penyadapan terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Hal ini menyusul pernyataan politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Sidarto Danusubroto yang mengatakan pelaku penyadapan terhadap Jokowi berasal dari kalangan profesional.

"Bukan, untuk apa BIN dan instansi intelijen negara menyadap Jokowi? Jokowi itu pilihan rakyat Jakarta, masa kita sadap, ya enggak ada," ujar Kepala BIN Marciano Norman di Kompleks Parlemen, Senin (24/2/2014).

Marciano mengaku tidak tahu siapa pelaku penyadapan terhadap Jokowi. Dia hanya menyebutkan pelakunya bisa saja orang di luar fungsi intelijen resmi yang ada.

"(Pelaku) bisa di mana saja, bisa saja dengan alat komunikasi saat ini. Saya hanya harapkan mereka optimalkan keamanan informasi internal," kata Marciano.

Mantan Panglima Kodam Jaya itu pun memastikan BIN menjelang pelaksanaan Pemilu 2014 tidak akan berpihak pada kepentingan politik mana pun.

"Enggak mungkin pemerintah sadap itu. Dijamin. Saya selaku kepala BIN menjamin itu," ujar Marciano.

Sebelumnya, politisi senior PDI-P Sidarto Danusubroto mengungkapkan pihaknya mencurigai kelompok profesional sebagai pihak yang menyadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Dia membantah bahwa alat sadap untuk menguntit Jokowi berasal dari pasaran.

"Itu betul-betul orang yang profesional yang pasang itu dan sekarang sudah dibersihkan juga oleh orang profesional," ujar Sidarto.

Dia menuturkan, dugaan penyadap Jokowi dari kelompok profesional terlihat dari lokasi penyembunyian alat sadap dan cara pemasangannya.

"Itu profesional. Saya sudah dengar dua bulan lalu dari Jokowi sendiri," katanya.

Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat RI ini pun berkeyakinan motif penyadapan terhadap Jokowi karena masalah kepentingan politik. Jokowi, lanjutnya, dianggap sebagai kompetitor kuat. Namun, hal tersebut diakui Sidarto cukup janggal. Pasalnya, penyadapan seyogianya hanya dilakukan terkait kepentingan nasional.

"Dia belum declare kok sudah disadap itu bagaimana. Penyadapan itu pada teroris, separatis, pemimpin gerakan, koruptor. Bukan pada orang-orang baik begitu, dong," protes Sidarto.

Apakah ada indikasi pelaku penyadapan merupakan intelijen negara?

"Saya enggak mau komentar soal itu. Tapi itu dilakukan oleh profesional. Bukan beli lalu pasang, dari Glodok dipasang, enggak lah. Penyadapan ini keterlaluan, bukan omong kosong," kata mantan ajudan Presiden pertama RI Soekarno itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com