KPU: Tunanetra Akan Didampingi Saat Memilih Anggota DPR dan DPRD

Kompas.com - 24/02/2014, 17:07 WIB
Komisioner Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman menunjukkan contoh template braile yang akan digunakan sebagai alat bantu tuna netra untuk surat suara DPD Pemilu 2009 lalu. KOMPAS.com/Deytri Robekka AritonangKomisioner Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman menunjukkan contoh template braile yang akan digunakan sebagai alat bantu tuna netra untuk surat suara DPD Pemilu 2009 lalu.
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan untuk tidak menyediakan surat suara braille dalam pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Pemilih tunanetra akan didampingi saat memilih di tempat pemungutan suara.

"(Alat bantu braille) memang hanya untuk (surat suara) DPD. Nanti pas memilih anggota DPR dan DPRD, pemilih (tunanetra) itu akan didampingi oleh seorang yang akan membantunya," ujar Komisioner KPU, Arief Budiman, di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2014).

Ia menuturkan, pemilih tersebut akan dibantu oleh petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) atau oleh orang yang telah ditunjuknya sendiri. Yang pasti, katanya, pendamping tersebut harus menandatangani pernyataan. Menurutnya, pendamping tunanetra harus menjamin tidak akan memengaruhi pemilih tersebut.

"Yang kedua, dia tidak boleh memberitahukan kepada siapa pun soal pilihan pemilih itu. Ancamannya, pidana," ujarnya.

Arief mengatakan, KPU hanya menyediakan surat suara braille untuk pemilihan anggota DPD karena lebih mudah, dan ukurannya lebih memungkinkan. Jumlah calon anggota legislatif (caleg) DPD di setiap provinsi lebih sedikit dibandingkan jumlah caleg DPR.

"Paling banyak kan hanya 30 caleg DPD di satu provinsi, sedangkan kalau DPR bisa sampai 80-an caleg. Itu butuh ruang yang besar sekali," kata mantan anggota KPU Jawa Timur itu.

Ia mengklaim bahwa KPU sudah berkonsultasi soal alat bantu tunanetra itu dengan Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca). "Mereka menyebutkan, cukup template surat suara DPD saja, dan cukup satu template saja," kata Arief.

Sebelumnya, KPU mengaku menggunakan anggaran Rp 3,7 miliar untuk pengadaan alat bantu tunanetra pada surat suara pemilihan anggota DPD. KPU menghemat anggaran sekitar Rp 1,6 miliar untuk pengadaan logistik itu.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

Nasional
Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Nasional
Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Nasional
KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Nasional
KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

Nasional
KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

Nasional
Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Nasional
KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

Nasional
Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Nasional
Kronologi Penangkapan Bupati Kutai Timur dan Istrinya hingga Jadi Tersangka

Kronologi Penangkapan Bupati Kutai Timur dan Istrinya hingga Jadi Tersangka

Nasional
Meski Pandemi Covid-19, Ketua MPR Minta Pemerintah Tak Lupakan soal Karhutla

Meski Pandemi Covid-19, Ketua MPR Minta Pemerintah Tak Lupakan soal Karhutla

Nasional
Bupati Kutai Timur Jadi Tersangka Kasus Suap, Begini Konstruksi Perkaranya

Bupati Kutai Timur Jadi Tersangka Kasus Suap, Begini Konstruksi Perkaranya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X