Kompas.com - 24/02/2014, 17:07 WIB
Komisioner Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman menunjukkan contoh template braile yang akan digunakan sebagai alat bantu tuna netra untuk surat suara DPD Pemilu 2009 lalu. KOMPAS.com/Deytri Robekka AritonangKomisioner Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman menunjukkan contoh template braile yang akan digunakan sebagai alat bantu tuna netra untuk surat suara DPD Pemilu 2009 lalu.
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan untuk tidak menyediakan surat suara braille dalam pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Pemilih tunanetra akan didampingi saat memilih di tempat pemungutan suara.

"(Alat bantu braille) memang hanya untuk (surat suara) DPD. Nanti pas memilih anggota DPR dan DPRD, pemilih (tunanetra) itu akan didampingi oleh seorang yang akan membantunya," ujar Komisioner KPU, Arief Budiman, di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2014).

Ia menuturkan, pemilih tersebut akan dibantu oleh petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) atau oleh orang yang telah ditunjuknya sendiri. Yang pasti, katanya, pendamping tersebut harus menandatangani pernyataan. Menurutnya, pendamping tunanetra harus menjamin tidak akan memengaruhi pemilih tersebut.

"Yang kedua, dia tidak boleh memberitahukan kepada siapa pun soal pilihan pemilih itu. Ancamannya, pidana," ujarnya.

Arief mengatakan, KPU hanya menyediakan surat suara braille untuk pemilihan anggota DPD karena lebih mudah, dan ukurannya lebih memungkinkan. Jumlah calon anggota legislatif (caleg) DPD di setiap provinsi lebih sedikit dibandingkan jumlah caleg DPR.

"Paling banyak kan hanya 30 caleg DPD di satu provinsi, sedangkan kalau DPR bisa sampai 80-an caleg. Itu butuh ruang yang besar sekali," kata mantan anggota KPU Jawa Timur itu.

Ia mengklaim bahwa KPU sudah berkonsultasi soal alat bantu tunanetra itu dengan Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca). "Mereka menyebutkan, cukup template surat suara DPD saja, dan cukup satu template saja," kata Arief.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, KPU mengaku menggunakan anggaran Rp 3,7 miliar untuk pengadaan alat bantu tunanetra pada surat suara pemilihan anggota DPD. KPU menghemat anggaran sekitar Rp 1,6 miliar untuk pengadaan logistik itu.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Agama Baha'i, YLBHI Tegaskan Semua Penganut Dapat Pengakuan dan Perlindungan Sama

Soal Agama Baha'i, YLBHI Tegaskan Semua Penganut Dapat Pengakuan dan Perlindungan Sama

Nasional
Menteri PPPA Dukung Vaksinasi Covid-19 Baik untuk Ibu Hamil, Menyusui, dan Anak Usia 12 Tahun ke Atas

Menteri PPPA Dukung Vaksinasi Covid-19 Baik untuk Ibu Hamil, Menyusui, dan Anak Usia 12 Tahun ke Atas

Nasional
Ini Spesifikasi Minimal Laptop untuk Siswa di Sekolah yang Diatur Kemendikbud Ristek

Ini Spesifikasi Minimal Laptop untuk Siswa di Sekolah yang Diatur Kemendikbud Ristek

Nasional
Pasar Tanah Abang, Digadang-gadang Jusuf Kalla sebagai Simbol Kekuatan Ekonomi dan Nasibnya Kini

Pasar Tanah Abang, Digadang-gadang Jusuf Kalla sebagai Simbol Kekuatan Ekonomi dan Nasibnya Kini

Nasional
Sesalkan Praktik Pemotongan Bansos, Pimpinan Komisi VIII: Harus Diusut Tuntas

Sesalkan Praktik Pemotongan Bansos, Pimpinan Komisi VIII: Harus Diusut Tuntas

Nasional
Airlangga Sebut Penyakit Komorbid TBC dan Diabetes Harus Jadi Perhatian

Airlangga Sebut Penyakit Komorbid TBC dan Diabetes Harus Jadi Perhatian

Nasional
Menkes: Pandemi Covid-19 Dapat Berubah Jadi Epidemi jika Pengobatannya Baik

Menkes: Pandemi Covid-19 Dapat Berubah Jadi Epidemi jika Pengobatannya Baik

Nasional
Menkes Disomasi akibat Ketentuan Vaksin Berbayar dalam Permenkes 19/2021 yang Tak Kunjung Dicabut

Menkes Disomasi akibat Ketentuan Vaksin Berbayar dalam Permenkes 19/2021 yang Tak Kunjung Dicabut

Nasional
UPDATE 30 Juli: 20,1 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 30 Juli: 20,1 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Perseteruan Moeldoko dengan ICW: Tudingan soal Ivermectin, Bantahan, dan Tuntutan Maaf

Perseteruan Moeldoko dengan ICW: Tudingan soal Ivermectin, Bantahan, dan Tuntutan Maaf

Nasional
Kunjungi Pasar Tanah Abang, Wakil Ketua DPR: Pedagang Tak Ingin Kibarkan Bendera Putih

Kunjungi Pasar Tanah Abang, Wakil Ketua DPR: Pedagang Tak Ingin Kibarkan Bendera Putih

Nasional
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Diharapkan Perkecil Kesenjangan

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Diharapkan Perkecil Kesenjangan

Nasional
Bloomberg Nilai Indonesia Jadi Negara Terburuk soal Ketahanan Covid-19 Selama Juli 2021

Bloomberg Nilai Indonesia Jadi Negara Terburuk soal Ketahanan Covid-19 Selama Juli 2021

Nasional
Jokowi Teken Perpres Baru, Atur Jabatan Wakil Menteri Dikbud Ristek

Jokowi Teken Perpres Baru, Atur Jabatan Wakil Menteri Dikbud Ristek

Nasional
1,5 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Datang Lagi, untuk Vaksinasi Gotong-royong

1,5 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Datang Lagi, untuk Vaksinasi Gotong-royong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X