Kompas.com - 24/02/2014, 16:39 WIB
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul di sela melakukan perawatan rambut di Plaza Senayan, Jakarta, Selasa (3/5/2011). Selain sebagai pengacara ia juga menjabat sebagai Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Informasi.  KOMPAS IMAGES/BANAR FIL ARDHI Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul di sela melakukan perawatan rambut di Plaza Senayan, Jakarta, Selasa (3/5/2011). Selain sebagai pengacara ia juga menjabat sebagai Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Informasi.
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Juru Bicara DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyindir acara Apel Siaga Perubahan yang digelar Partai Nasdem di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (23/2/2014). Pasalnya, apel tersebut berjalan di luar ekspektasi karena jumlah peserta yang hadir jauh dari yang ditargetkan.

Ruhut menuturkan, pada 2004 dan 2009, partainya berhasil menggalang 150.000 massa di Stadion GBK. Hal ini berbanding terbalik dengan Partai Nasdem. Sepengetahuan Ruhut, acara Nasdem itu hanya berhasil mendatangkan massa di bawah 50.000 orang.

"Mestinya kayak kami di 2004 atau 2009, yang hadir 150.000 (orang). (Nasdem) ini di dalam enggak sampai 30.000 orang. Ya, mirip kayak tokoh dulu yang mau menggerakkan massa banyak tapi enggak ada. Kan berarti jin, mirip-miriplah itu," kata Ruhut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2014).

Anggota Komisi III DPR itu melanjutkan, pihaknya sama sekali tak khawatir dengan pergerakan yang dilakukan Nasdem. Ia menganggap Apel Siaga itu tak memiliki tujuan jelas dalam upaya pemenangan pemilu.

"Ya, enggak gentarlah, di mana gentarnya? Bang Surya Paloh (Ketua Umum DPP Partai Nasdem) kan cuma berpidato di depan panitia dan pengurus, lucu kan? Bilang mau bawa kader 180.000 orang, mana? 30.000 pun enggak sampai. Dikira gampang ngumpulin massa," tandasnya.

Seperti diberitakan, awalnya Nasdem menargetkan kehadiran 180.000 kader dari 34 Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Nasdem di seluruh Indonesia pada Apel Siaga. Acara itu digelar untuk menunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Nasdem sebagai partai baru sudah memiliki struktur organisasi yang teratur dan kader-kader yang solid.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Nasional
KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

Nasional
Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Nasional
Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Nasional
Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Nasional
[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

Nasional
Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Nasional
Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Nasional
Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Nasional
Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Nasional
Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Nasional
Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Nasional
Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Nasional
75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

Nasional
Wadah Pegawai Sebut TWK Bisa Singkirkan Sosok Berintegritas di KPK

Wadah Pegawai Sebut TWK Bisa Singkirkan Sosok Berintegritas di KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X