Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

4 Alasan Pengadaan Bus Transjakarta Dilaporkan ke KPK

Kompas.com - 24/02/2014, 13:02 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Warga yang tergabung dalam Forum Warga Kota (Fakta) mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (24/2/2014) siang. Mereka melaporkan indikasi kecurangan dalam pengadaan bus transjakarta tahun 2013.

"Hari ini kita masukkan laporan resmi ke KPK dan menyerahkan bukti dan informasi yang didapat oleh forum ini," kata Ketua Fakta Azas Tigor Nainggolan seusai menyerahkan laporannya kepada KPK.

Tigor menjelaskan, ada empat alasan yang melatarbelakangi kecurigaan mereka. Pertama, bus transjakarta baru terlihat seperti bus bekas karena banyak bagian yang berkarat. Kedua, serah terima barang juga tidak dilakukan secara sah.

Ketiga, pemenang hanya cenderung mengarah ke satu pabrikan. Terakhir, spesifikasi tabung BBG tidak sesuai dengan rekomendasi BPPT.

Dari empat hal tersebut, pihaknya menemukan terdapat indikasi permainan antara PT San Abadi, selaku agen pemegang merek (APM) bus ANKAI di Indonesia, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Selain itu, kata dia, ada dugaan campur tangan dari mantan pegawai PT Mekar Jaya Abadi (pemegang merek New Armada) yang sudah jadi terpidana dalam pengadaan bus transjakarta tahun 2004.

"Bukti yang diserahkan ada foto dan macam-macam, seperti dokumen. Juga ada informasi saksi yang berkaitan, yakni dia (saksi) dikalahkan secara semena-mena karena ada arah pemenangan pada perusahaan tertentu," ujarnya.

Dia mengatakan, indikasi kerugian negara dalam pengadaan bus ini ialah Rp 3,8 miliar. Selain itu, menurutnya, terdapat juga kerugian nonmateri, berupa keselamatan warga Kota Jakarta yang menggunakan transjakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com