Soal Transjakarta, KPK Koordinasi dengan Wagub DKI

Kompas.com - 21/02/2014, 19:48 WIB
Logo KPK KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Logo KPK
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi telah berkoordinasi dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait pengadaan bus transjakarta yang bermasalah.

"Sudah ada koordinasi bagian Pengaduan Masyarakat (dumas) KPK dengan Basuki Tjahaja Purnama berkaitan dengan transjakarta," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Jumat (21/2/2014).

Terkait rincian mengenai koordinasi tersebut, Johan mengaku tidak tahu. Dia juga mengatakan bahwa sejauh ini belum ada laporan masyarakat yang masuk ke KPK terkait pengadaan bus gandeng transjakarta dan bus kota terintegrasi busway (BKTB) itu.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan bahwa KPK bisa saja mengusut pengadaan transjakarta yang diduga bermasalah tersebut. "Semua tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kewenangan Pasal 11 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi bisa ditangani KPK, termasuk bus transjakarta," kata Bambang, Kamis (20/2/2014).

Johan sebelumnya juga meminta Inspektorat DKI Jakarta untuk melaporkan temuannya kepada KPK agar bisa ditelaah lebih jauh.

Seperti diberitakan sebelumnya, Inspektorat DKI Jakarta menemukan indikasi kecurangan dalam prosedur lelang pengadaan bus gandeng dan BKTB. Adapun dari sisi administrasi, dokumen pengadaan sudah benar dan memenuhi prosedur aturan yang berlaku. Temuan lainnya adalah secara fisik bus terbukti memiliki komponen yang berkarat dan ada yang rusak, meski penggunaannya belum sampai satu pekan.

Inspektorat menemukan kejanggalan, antara lain pintu otomatis macet, tutup filter oli berkarat, dan spidometer tidak jalan. Data yang diperoleh Kompas.com, sebanyak 5 unit bus baru transjakarta dan 10 unit baru BKTB mengalami kerusakan pada sejumlah komponennya.

Sementara itu, Kepala Bidang Teknologi Sarana dan Prasarana Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Setio Margo Utomo mengatakan, dari 180 unit bus transjakarta dan BKTB baru yang diawasi BPPT, sebanyak 90 unit di antaranya telah berfungsi dengan baik. Adapun sisanya belum berfungsi baik.

KPK pernah usut pengadaan transjakarta 2003-2004

Berdasarkan catatan Kompas, KPK pernah mengusut pengadaan bus transjakarta koridor I jurusan Blok M-Kota oleh Dinas Perhubungan DKI tahun 2003-2004. Lembaga antikorupsi itu menetapkan mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Rustam Effendy Sidabutar sebagai tersangka.

Selain Rustam, KPK juga telah menetapkan beberapa tersangka dari kalangan pejabat Dishub DKI dan pihak swasta. Diduga, ada penggelembungan harga dalam pengadaan bus tersebut. Dalam APBD tahun 2003 harga bus dihitung Rp 925 juta per unit, sementara pada APBD 2004 tercantum dalam mata anggaran pengadaan 44 unit bus untuk jalus bus khusus sebesar Rp 37,7 miliar atau Rp 856 juta per unit.

DPRD DKI Jakarta juga pernah berencana membuat panitia khusus untuk menyelidiki penyimpangan dalam proyek yang menggunakan APBD DKI tahun 2002 sebesar Rp 2,4 miliar, tahun 2003 sebesar Rp 118 miliar, dan tahun 2004 dan Rp 120 miliar. Namun, rencana itu tidak terealisasi.

Dalam APBD disebutkan, harga satu bus Rp 850 juta. Namun, dalam penelusuran selanjutnya ke perusahaan karoseri PT New Armada (Magelang) dan PT Restu Ibu (Bogor), harga satu bus Hino Rp 821,7 juta, sedangkan bus Mercedes Rp 846,5 juta. Harga itu sudah termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).

KPK juga memeriksa proyek pembangunan halte transjakarta yang diduga juga dimanipulasi. Manipulasi terletak pada penggunaan bahan bangunan jalur bus khusus (busway) berupa aluminium. Selain itu, penunjukan langsung rekanan proyek pembangunan busway juga dipersoalkan.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes Terjunkan Tim Kesehatan untuk Dampingi WNI yang Diobservasi di Sebaru Kecil

Kemenkes Terjunkan Tim Kesehatan untuk Dampingi WNI yang Diobservasi di Sebaru Kecil

Nasional
Pemerintah Anggarkan Rp 72 Miliar untuk Bayar Influencer demi Tingkatkan Pariwisata

Pemerintah Anggarkan Rp 72 Miliar untuk Bayar Influencer demi Tingkatkan Pariwisata

Nasional
'Outbreak' Virus Corona di Korea Selatan, Ini Langkah yang Dilakukan KBRI Seoul

"Outbreak" Virus Corona di Korea Selatan, Ini Langkah yang Dilakukan KBRI Seoul

Nasional
Mahfud Akan Panggil Jaksa Agung soal Kasus Pelanggaran HAM Berat di Paniai

Mahfud Akan Panggil Jaksa Agung soal Kasus Pelanggaran HAM Berat di Paniai

Nasional
Mahfud: Indonesia Nol Kasus Corona sampai Sekarang, Harus Bersyukur

Mahfud: Indonesia Nol Kasus Corona sampai Sekarang, Harus Bersyukur

Nasional
Wakil Ketua DPR Sebut Belum Ada Kesepakatan Bahas Draf RUU Cipta Kerja

Wakil Ketua DPR Sebut Belum Ada Kesepakatan Bahas Draf RUU Cipta Kerja

Nasional
Jumat Ini, 188 WNI Kru Kapal World Dream Diprediksi Tiba di Sebaru Kecil

Jumat Ini, 188 WNI Kru Kapal World Dream Diprediksi Tiba di Sebaru Kecil

Nasional
Pemerintah Bahas Inpres Pembangunan Papua yang Lebih Komprehensif

Pemerintah Bahas Inpres Pembangunan Papua yang Lebih Komprehensif

Nasional
Terkait Evakuasi, Istana Minta WNI di Kapal Diamond Princess Bersabar

Terkait Evakuasi, Istana Minta WNI di Kapal Diamond Princess Bersabar

Nasional
Soal 9 WNI dari Diamond Princess Positif Corona, Menkes: Yang Merawat Sekelas Jepang Lho...

Soal 9 WNI dari Diamond Princess Positif Corona, Menkes: Yang Merawat Sekelas Jepang Lho...

Nasional
Soal Posisi Amien Rais di PAN, Yandri: Tak Tergantikan

Soal Posisi Amien Rais di PAN, Yandri: Tak Tergantikan

Nasional
Ini 12 Poin yang Diatur dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Ini 12 Poin yang Diatur dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Jakarta Banjir, Megawati Perintahkan Kadernya Buka Dapur Umum

Jakarta Banjir, Megawati Perintahkan Kadernya Buka Dapur Umum

Nasional
Moeldoko Ingatkan Lembaga Survei Tak Ganggu Kerja Menteri

Moeldoko Ingatkan Lembaga Survei Tak Ganggu Kerja Menteri

Nasional
'Outbreak' Virus Corona di Korsel, KBRI Imbau WNI Tetap Tenang

"Outbreak" Virus Corona di Korsel, KBRI Imbau WNI Tetap Tenang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X