Mendagri: Bawaslu Bisa Tambah Pengawas Pemilu Lapangan

Kompas.com - 21/02/2014, 16:58 WIB
KOMPAS/WAWAN H PRABOWO Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan lebih memungkinkan bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk mengusulkan penambahan pengawas pemilu lapangan (PPL). Pasalnya, program PPL memiliki payung hukum, sedangkan Mitra PPL tidak.

"Mitra PPL belum ada disebutkan di UU, istilah itu dimunculkan belakangan ini.  Kalau Penambahan PPL itu mungkin saja, tetapi harus dari Bawaslu sendiri yang mengusulkan," kata Gamawan di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2014).

Ia mengatakan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu mengatur soal PPL. UU itu menyebutkan, setiap desa/kelurahan dapat diawasi oleh hingga lima orang PPL. Jadi, katanya, Bawaslu tidak perlu lagi membentuk program baru untuk mengisi kekurangan personil pengawas di TPS.

Hanya, ujar Gamawan, wacana penambahan PPL akan menimbulkan pro dan kontra yang lain lagi. Pasalnya pemerintah sudab menganggarkan biaya untuk PPL.


"Memang akan memunculkan perdebatan kenapa harus ditambah melebihi (dari ketentuan) Undang-undang," tambahnya.

Saat ini, draf usulan Bawaslu terkait program Mitra PPL masih dibahas di Kemendagri dan belum ada rekomendasi dikeluarkan Mendagri terkait Mitra PPL tersebut.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorCaroline Damanik

Terkini Lainnya

Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Nasional
Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

Nasional
Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

Nasional
Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

Nasional
Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Nasional
Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

Nasional
KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

Nasional
Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

Nasional
Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Nasional
Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

Nasional
'Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai'

"Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai"

Nasional
Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Nasional
Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

Nasional
Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

Nasional

Close Ads X