PDI-P Punya 29 Hasil Survei

Kompas.com - 20/02/2014, 17:30 WIB
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo KOMPAS.com/Indra AkuntonoSekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memiliki 29 hasil survei yang datanya terus diperbarui. Hasil survei itu akan dijadikan salah satu alat untuk menentukan calon presiden periode 2014-2019.

"PDI-P punya 29 hasil survei yang terus kita update, kita banding-bandingkan karena hasil survei bukan satu-satunya alat untuk mengambil keputusan," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI-P, Tjahjo Kumolo, dalam sebuah diskusi di Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2014).

Tjahjo tak banyak merinci soal hasil survei itu. Tak diperoleh juga informasi mengenai lembaga yang melakukan survei tersebut. Yang pasti, kata Tjahjo, partainya telah memiliki target yang dibidik untuk diusung menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Hanya, figur-figur yang dibidik itu tidak ia sebutkan dengan alasan masih terus mengamati dinamika politik yang berkembang.

"Ibu Mega yang akan menghitung dan menentukan momentum tepat kapan deklarasi itu dilakukan," ujarnya.

Seperti diketahui, calon presiden yang akan diusung PDI-P masih menjadi misteri. Besarnya desakan agar partai tersebut mengajukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presidennya juga belum membuat Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri segera mendeklarasikannya.

Sesuai hasil kongres, Megawati memiliki wewenang penuh dalam memutuskan calon presiden PDI-P. Sementara itu, rapat koordinasi nasional merekomendasikan agar Megawati menentukan calon presiden PDI-P sesuai kesiapan jajaran internal dan mempertimbangkan suasana politik terkini.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X