Kompas.com - 20/02/2014, 17:18 WIB
Menteri Agama RI yang juga Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan, Suryadharma Ali, saat berbincang dengan Kompas.com, di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (8/1/2014).  KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Menteri Agama RI yang juga Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan, Suryadharma Ali, saat berbincang dengan Kompas.com, di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (8/1/2014).
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Agama Suryadharma Ali mengklaim pihaknya telah menggratiskan sejumlah komponen biaya haji yang biasanya dibayarkan calon jemaah haji. Sejumlah komponen yang digratiskan tersebut adalah biaya asuransi, biaya pembuatan paspor, biaya makan di asrama haji, serta transportasi lokal dan layanan umum di Arab Saudi.

“Sekarang dari subsidi pengelolaan keuangan, sejumlah komponen biaya haji yang biasa dibayar oleh jemaah haji, sekarang tidak dibayar lagi oleh jemaah haji. Apa itu? Pertama asuransi Rp 100.000, yang kedua biaya pembuatan paspor, minimal Rp 200.000, yang ketiga biaya makan di asrama haji, di Arafah, di Mina, balik lagi ke Jeddah, transportasi lokal, biaya layanan umum yang dibayarkan oleh Pemerintah Arab Saudi sebesar 277 dollar Amerika. Tinggal dua komponen, komponen pertama tiket pesawat dan komponen pemondokan itu yang bayar,” kata Suryadharma di Jakarta, Kamis (20/2/2014).

Selain itu, Suryadharma mengatakan bahwa pemerintah telah mensubsidi biaya pemondokan calon jemaah haji. Pada 2010, katanya, biaya pemondokan yang harus dibayarkan calon jemaah haji hanya 3.150 riyal setelah disubsidi pemerintah sebesar 650 riyal. Kemudian pada 2013, kata Suryadharma, calon jemaah haji hanya dikenakan biaya pemondokan sebesar 3.150 riyal dari biaya yang seharusnya dibayarkan, yakni 5.000 riyal.

“Subsidinya 1.850 riyal. Pada tahun 2014 ada tambahan kualitas yang diberikan jemaah. Tambahan ini sumber uangnya ada yang dari dana haji itu sendiri, ada yang dari wibawa,” tutur Suryadharma.

Dia menambahkan, pemerintah juga telah membebaskan biaya mukena, biaya seragam batik, serta pembayaran dan atau denda yang wajib dibayarkan jika ada pelanggaran amalan. “Pembayaran dam itu nanti ditanggung oleh dana haji, pembayaran dilakukan kepada Islamic Development Bank,” ucap Suryadharma.

Mengenai dugaan penyelewengan terkait proyek pemondokan haji yang kini tengah diselidiki KPK, Suryadharma mengaku telah meminta Inspektorat Jenderal Kemenag untuk menelusuri secara internal. Sejauh ini, Suryadharma mengaku belum mengetahui hasil penyelidikan internal yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kemenag.

“Tapi saya di sini punya itikad yang keras untuk peningkatan kualitas penyelenggaran haji, yang pertama. Kedua, peningkatan kualitas, pengelolaan keuangan haji,” kata Suryadharma.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Seperti diberitakan sebelumnya, jauh sebelum menyelidiki pengelolaan dana haji, KPK telah melakukan kajian terkait penyelenggaraan haji. Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, salah satu hasil kajian tersebut merekomendasikan agar pendaftar haji tidak perlu menyetor uang.

Johan mengatakan, bunga yang dihasilkan dari penyetoran uang haji cukup besar dan pengelolaannya tidak transparan. Untuk tahun 2010, katanya, bunga setoran haji mencapai Rp 1 triliun.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dua Tahun Dikhawatirkan Terlalu Cepat untuk Perbaikan UU Cipta Kerja

Dua Tahun Dikhawatirkan Terlalu Cepat untuk Perbaikan UU Cipta Kerja

Nasional
Tindak Lanjuti Laporan soal Fadli Zon, MKD Bakal Gelar Rapat Pleno

Tindak Lanjuti Laporan soal Fadli Zon, MKD Bakal Gelar Rapat Pleno

Nasional
UPDATE 8 Desember: 378.197 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 0,09 Persen

UPDATE 8 Desember: 378.197 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 0,09 Persen

Nasional
UPDATE 8 Desember: Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jabar

UPDATE 8 Desember: Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jabar

Nasional
Eijkman: Belum Ada Laboratorium WGS yang Laporkan Varian Omicron

Eijkman: Belum Ada Laboratorium WGS yang Laporkan Varian Omicron

Nasional
KSP: 4 Orang di Kabupaten Bekasi Terinfeksi Varian Delta, Bukan Omicron

KSP: 4 Orang di Kabupaten Bekasi Terinfeksi Varian Delta, Bukan Omicron

Nasional
UPDATE 8 Desember: Ada 5.861 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Desember: Ada 5.861 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 8 Desember: Bertambah 351, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.109.068

UPDATE 8 Desember: Bertambah 351, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.109.068

Nasional
UPDATE 8 Desember: Ada 5.363 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Desember: Ada 5.363 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 8 Desember 2021: Bertambah 16, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Kini 143.909

UPDATE 8 Desember 2021: Bertambah 16, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Kini 143.909

Nasional
UPDATE: Bertambah 264, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.258.340

UPDATE: Bertambah 264, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.258.340

Nasional
Kata Farmalab soal Kabar Varian Corona Omicron Terdeteksi di Kabupaten Bekasi

Kata Farmalab soal Kabar Varian Corona Omicron Terdeteksi di Kabupaten Bekasi

Nasional
Baleg Setujui Draf RUU TPKS, Ketua Panja: Kita Punya Satu Etape Lagi

Baleg Setujui Draf RUU TPKS, Ketua Panja: Kita Punya Satu Etape Lagi

Nasional
Optimalkan Pendapatan Daerah, KPK Dukung Pemkab Manggarai Barat Tertibkan Aset Bermasalah

Optimalkan Pendapatan Daerah, KPK Dukung Pemkab Manggarai Barat Tertibkan Aset Bermasalah

Nasional
Pasca-putusan Uji Formil UU Cipta Kerja, Hak Konstitusional Pemohon Dinilai Masih Berpotensi Dilanggar

Pasca-putusan Uji Formil UU Cipta Kerja, Hak Konstitusional Pemohon Dinilai Masih Berpotensi Dilanggar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.