Kompas.com - 19/02/2014, 17:29 WIB
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul di sela melakukan perawatan rambut di Plaza Senayan, Jakarta, Selasa (3/5/2011). Selain sebagai pengacara ia juga menjabat sebagai Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Informasi.  KOMPAS IMAGES/BANAR FIL ARDHI Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul di sela melakukan perawatan rambut di Plaza Senayan, Jakarta, Selasa (3/5/2011). Selain sebagai pengacara ia juga menjabat sebagai Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Informasi.
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul membantah ada keterkaitan Partai Demokrat dengan polemik rencana mundurnya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Ruhut menampik tudingan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang menyebutkan Gubernur Jawa Timur Soekarwo menekan Risma supaya menyetujui proyek pembangunan jalan tol tengah di Surabaya.

"Ah... Itu kan jeruk makan jeruk. PDI-P sudah malu karena masalah internalnya. Ini bukan urusan Demokrat, tapi banteng tanduk banteng," ujar Ruhut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2014).

Ruhut beranggapan, di tengah situasi kisruh internal, PDI-P berusaha mencari kambing hitam, salah satunya dengan mengaitkan Soekarwo yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat.

"Sama sekali tidak ada kaitannya sama Soekarwo. Ini urusan PDI-P, kok," kata Ruhut.

Ruhut menyarankan, PDI-P tidak perlu melakukan pencitraan dengan membanggakan diri sebagai partai yang solid, padahal di dalamnya terdapat pertikaian. Dengan kondisi PDI-P yang tengah berkonflik ini, Ruhut yakin Partai Demokrat bisa memetik kemenangan di Jawa Timur pada Pileg 2014.

SURYA/ACHMAD AMRU Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini


Saat ditanyakan kemungkinan Demokrat merekrut Risma jika Risma mundur sebagai wali kota, menurut Ruhut, Partai Demokrat tak tertarik.

"Tanpa dia, Demokrat menang kok. Enggak perlu lah. Kalau Gerindra merasa perlu, karena enggak pede sama Prabowo," ujar anggota Komisi III DPR itu.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristyanto mengakui bahwa Tri Rismaharini tengah menghadapi tekanan terkait jabatan yang diembannya. Namun, Hasto memastikan, tekanan itu bukan berasal dari internal partai.

Berdasarkan keterangan Risma, sebut Hasto, tekanan yang datang dari Soekarwo terkait rencana pembangunan jalan tol tengah kota Surabaya.

"Jadi wali kota itu tidak mudah karena ada tekanan gubernur. Contohnya, saat pembangunan jalan tol tengah. Maksudnya tekanan di sini, lebih pada kepentingan bisnis," ujar Hasto beberapa waktu lalu.

PDI-P, lanjut Hasto, akan mendukung kebijakan yang diambil Risma sepanjang menitikberatkan pada kepentingan masyarakat. Terkait rencana pembangunan jalan tol, Risma menolaknya. Ia lebih condong membenahi transportasi publik untuk mengatasi kemacetan di Surabaya.

Secara terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI-P Jawa Timur Sirmadji Tjondro Pragolo mengakui adanya perbedaan pandangan antara Risma dan Soekarwo terkait pembangunan jalan tol tengah.

"Ini memang belum final, dan pasti ada pendapat macam-macam. Menurut orang punya, dianggap perlu. Tapi bagi saya dan orang lainnya, tidak perlu. Ini biasa dalam argumentasi," kata Sirmadji.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Panggil Sekretaris KONI Bogor hingga Pelajar di Kasus Suap Ade Yasin

KPK Panggil Sekretaris KONI Bogor hingga Pelajar di Kasus Suap Ade Yasin

Nasional
Kepada Menteri-menteri Jokowi, PDI-P: Cetak Prestasi yang Diakui Rakyat, Bukan Pencitraan

Kepada Menteri-menteri Jokowi, PDI-P: Cetak Prestasi yang Diakui Rakyat, Bukan Pencitraan

Nasional
24 Tahun Reformasi, Partai Buruh Desak Pemerintah Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

24 Tahun Reformasi, Partai Buruh Desak Pemerintah Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

Nasional
40 Petani di Bengkulu Ditelanjangi Polisi dan Dikriminalisasi, Komnas HAM Turun Tangan

40 Petani di Bengkulu Ditelanjangi Polisi dan Dikriminalisasi, Komnas HAM Turun Tangan

Nasional
Bareskrim Ungkap Harga Mobil Ferrari Indra Kenz yang Disita Senilai Rp 4 Miliar-Rp 5 Miliar

Bareskrim Ungkap Harga Mobil Ferrari Indra Kenz yang Disita Senilai Rp 4 Miliar-Rp 5 Miliar

Nasional
Sejumlah Kepala Dinas Diperiksa KPK untuk Kasus Suap Wali Kota Ambon

Sejumlah Kepala Dinas Diperiksa KPK untuk Kasus Suap Wali Kota Ambon

Nasional
Perjalanan Panjang Kodam III/Siliwangi, 76 Tahun Jaga Pertahanan Jabar-Banten

Perjalanan Panjang Kodam III/Siliwangi, 76 Tahun Jaga Pertahanan Jabar-Banten

Nasional
Sekjen Golkar Tegaskan Koalisi Indonesia Bersatu Tak Ganggu Pemerintahan Jokowi

Sekjen Golkar Tegaskan Koalisi Indonesia Bersatu Tak Ganggu Pemerintahan Jokowi

Nasional
Dugaan Sementara Komnas HAM, Operasi Pembunuhan Munir pada 2004 Juga Sasar Tokoh Lain

Dugaan Sementara Komnas HAM, Operasi Pembunuhan Munir pada 2004 Juga Sasar Tokoh Lain

Nasional
Soal Kemungkinan Berkoalisi dengan Gerindra pada Pemilu 2024, Ini Kata Sekjen PDI-P

Soal Kemungkinan Berkoalisi dengan Gerindra pada Pemilu 2024, Ini Kata Sekjen PDI-P

Nasional
Kejagung: Lin Che Wei Dibawa ke Kemendag oleh Indrasari Wisnu Wardhana

Kejagung: Lin Che Wei Dibawa ke Kemendag oleh Indrasari Wisnu Wardhana

Nasional
Satgas Covid-19: Kasus Aktif Terus Menurun dari 7.474 Jadi 3.766

Satgas Covid-19: Kasus Aktif Terus Menurun dari 7.474 Jadi 3.766

Nasional
Pemerintah Diminta Tak Gegabah Wacanakan Status Endemi Covid-19

Pemerintah Diminta Tak Gegabah Wacanakan Status Endemi Covid-19

Nasional
BUMDes di Boyolali Keberatan Bayar Rp 30 Juta Per Tahun ke PT KAI, Gus Halim Janji Carikan Solusi

BUMDes di Boyolali Keberatan Bayar Rp 30 Juta Per Tahun ke PT KAI, Gus Halim Janji Carikan Solusi

Nasional
Komnas HAM: Kasus Munir Sangat Potensial Ditetapkan Jadi Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM: Kasus Munir Sangat Potensial Ditetapkan Jadi Pelanggaran HAM Berat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.