Banjir Ibu Kota, Istana Bogor, dan "Jika Jokowi Jadi Presiden"

Kompas.com - 19/02/2014, 16:02 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kiri), bersama dengan Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan (tengah) dan Wali Kota Bogor Terpilih Bima Arya (kanan), usai menghadiri acara Alsadad RudiGubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kiri), bersama dengan Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan (tengah) dan Wali Kota Bogor Terpilih Bima Arya (kanan), usai menghadiri acara "Menuju Good Governance: Reformasi Birokrasi dan Peran Mahasiswa", di Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (19/2/2014)
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Di tengah diskusi bertajuk Menuju Good Governance: Reformasi Birokrasi dan Peran Mahasiswa, di Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (19/2/2014), Wali Kota Bogor terpilih, Bima Arya, sempat menyinggung perihal isu pencapresan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Hal ini diungkapkannya setelah menjabarkan sejumlah rencana kerja sama antara Pemerintah daerah DKI Jakarta dan daerah sekitarnya untuk menanggulangi banjir.

"Saya siap bekerja sama dengan Pak Jokowi, tapi itu pun kalau beliau masih jadi gubernur. Kalau sudah ke Istana, ya lain lagi sistemnya kan Mas (Jokowi)?" ujar Bima kepada Jokowi yang duduk di sebelahnya.

"Tapi, saya berharap, jika nantinya Mas Jokowi jadi presiden, saya ingin Istana Bogor bisa terbuka untuk masyarakat umum," lanjutnya.

Jokowi yang hadir dalam acara itu pun hanya senyum-senyum sendiri mendengar ucapan Bima tersebut.


Sebelumnya, Bima mengatakan siap bekerja sama dengan Pemda DKI di bawah pimpinan Jokowi untuk menanggulangi banjir. Menurutnya, sudah seharusnya Pemerintah Kota Bogor membantu mengatasi salah satu masalah akut di Ibu Kota tersebut.

"Saya kenal baik dengan Pak Jokowi cukup lama. Dan dengan Pak Jokowi, saya siap untuk bekerja sama mengatasi banjir, atasi macet. Kepala daerah harus membuat poros kebaikan bagi warganya," kata pria yang memenangi Pilkada Kota Bogor pada Oktober lalu dan baru akan dilantik pada April 2014 itu.

Menurut Bima, Kota Bogor sebetulnya memiliki permasalahan yang hampir mirip di Jakarta, seperti macet, banjir, pedagang kaki lima (PKL) yang menggelar dagangannya di sembarang tempat, dan kesemrawutan angkutan umum.

Oleh sebab itu, Bima mengaku, sebelum maju sebagai calon wali kota, dirinya telah menemui Jokowi untuk berdiskusi dan belajar dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Kepada para mahasiswa, ia pun menunjukkan foto dirinya bersama Jokowi saat masih di Solo.

"Pak Jokowi masih ingat gambar ini? Ini saat saya belajar ke Pak Jokowi bagaimana beliau mampu merelokasi para PKL tanpa harus dengan cara-cara keras. Saya juga belajar bagaimana beliau menata Kota Solo menjadi lebih tertib," tambahnya kemudian.

Selain Bima dan Jokowi, turut hadir sebagai pembicara ialah Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan dan staf ahli Kementerian PU Rusdianto.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X