Banjir Ibu Kota, Istana Bogor, dan "Jika Jokowi Jadi Presiden"

Kompas.com - 19/02/2014, 16:02 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kiri), bersama dengan Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan (tengah) dan Wali Kota Bogor Terpilih Bima Arya (kanan), usai menghadiri acara Alsadad RudiGubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kiri), bersama dengan Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan (tengah) dan Wali Kota Bogor Terpilih Bima Arya (kanan), usai menghadiri acara "Menuju Good Governance: Reformasi Birokrasi dan Peran Mahasiswa", di Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (19/2/2014)
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Di tengah diskusi bertajuk Menuju Good Governance: Reformasi Birokrasi dan Peran Mahasiswa, di Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (19/2/2014), Wali Kota Bogor terpilih, Bima Arya, sempat menyinggung perihal isu pencapresan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Hal ini diungkapkannya setelah menjabarkan sejumlah rencana kerja sama antara Pemerintah daerah DKI Jakarta dan daerah sekitarnya untuk menanggulangi banjir.

"Saya siap bekerja sama dengan Pak Jokowi, tapi itu pun kalau beliau masih jadi gubernur. Kalau sudah ke Istana, ya lain lagi sistemnya kan Mas (Jokowi)?" ujar Bima kepada Jokowi yang duduk di sebelahnya.

"Tapi, saya berharap, jika nantinya Mas Jokowi jadi presiden, saya ingin Istana Bogor bisa terbuka untuk masyarakat umum," lanjutnya.

Jokowi yang hadir dalam acara itu pun hanya senyum-senyum sendiri mendengar ucapan Bima tersebut.

Sebelumnya, Bima mengatakan siap bekerja sama dengan Pemda DKI di bawah pimpinan Jokowi untuk menanggulangi banjir. Menurutnya, sudah seharusnya Pemerintah Kota Bogor membantu mengatasi salah satu masalah akut di Ibu Kota tersebut.

"Saya kenal baik dengan Pak Jokowi cukup lama. Dan dengan Pak Jokowi, saya siap untuk bekerja sama mengatasi banjir, atasi macet. Kepala daerah harus membuat poros kebaikan bagi warganya," kata pria yang memenangi Pilkada Kota Bogor pada Oktober lalu dan baru akan dilantik pada April 2014 itu.

Menurut Bima, Kota Bogor sebetulnya memiliki permasalahan yang hampir mirip di Jakarta, seperti macet, banjir, pedagang kaki lima (PKL) yang menggelar dagangannya di sembarang tempat, dan kesemrawutan angkutan umum.

Oleh sebab itu, Bima mengaku, sebelum maju sebagai calon wali kota, dirinya telah menemui Jokowi untuk berdiskusi dan belajar dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Kepada para mahasiswa, ia pun menunjukkan foto dirinya bersama Jokowi saat masih di Solo.

"Pak Jokowi masih ingat gambar ini? Ini saat saya belajar ke Pak Jokowi bagaimana beliau mampu merelokasi para PKL tanpa harus dengan cara-cara keras. Saya juga belajar bagaimana beliau menata Kota Solo menjadi lebih tertib," tambahnya kemudian.

Selain Bima dan Jokowi, turut hadir sebagai pembicara ialah Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan dan staf ahli Kementerian PU Rusdianto.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Nasional
Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Nasional
Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Nasional
Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Nasional
Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Nasional
Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Nasional
Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Nasional
Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X