Diperdebatkan, Usul Uji Integritas Calon Kepala Daerah

Kompas.com - 19/02/2014, 15:50 WIB
Politisi perempuan dari Partai Golkar Nurul Arifin. KOMPAS/LUCKY PRANSISKAPolitisi perempuan dari Partai Golkar Nurul Arifin.
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Usulan adanya uji integritas bagi calon kepala daerah pada UU Pemilihan Kepala Daerah memicu perdebatan. Usulan ini awalnya disampaikan Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar.

"Usulan pasal baru itu masih diperdebatkan," ujar anggota Komisi II DPR, Nurul Arifin, saat dihubungi, Rabu (19/2/2014).

Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, perdebatan terkait pasal baru tersebut terjadi lantaran masing-masing partai politik telah melakukan uji integritas sebelum mengusung figur yang akan bertarung di pilkada. Ada kekhawatiran pasal baru itu justru akan membuat proses dalam pilkada menjadi lebih rumit.

Nurul juga menyampaikan bahwa perdebatan dalam RUU Pilkada masih berlangsung sengit. Hal-hal yang ia perhatikan adalah mengenai jaminan keamanan ketika pilkada digelar secara serentak. Ia menyebutkan, Polri juga masih belum yakin dengan jaminan keamanan ketika pilkada digelar secara serentak karena keterbatasan jumlah personel kepolisian.

Selanjutnya, kata Nurul, perdebatan juga terjadi pada mekanisme pelantikan kepala daerah dan sistem paket atau tidak paket dalam pilkada. Ia tak menampik pengesahan RUU tersebut dapat mundur dari rencana semula yang dijadwalkan akan disahkan pada 4 Maret 2014. "Belum final, kita ingin yang terbaik bagi rakyat agar kepala daerah dapat optimal," pungkasnya.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kontras Minta Komnas HAM hingga Ombudsman Awasi Temuan TGPF soal Pendeta Yeremia

Kontras Minta Komnas HAM hingga Ombudsman Awasi Temuan TGPF soal Pendeta Yeremia

Nasional
Penjelasan Satgas soal Potensi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Libur Panjang

Penjelasan Satgas soal Potensi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Libur Panjang

Nasional
Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Nasional
Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Nasional
Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Nasional
Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Nasional
Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Nasional
KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

Nasional
Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus Covid-19

Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Nasional
Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Nasional
Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Nasional
Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X