Kompas.com - 19/02/2014, 13:11 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo meluruskan kabar soal kisruh internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Jawa Timur dengan Wali Kota Tri Rismaharani. Dia pun menampik anggapan konflik terjadi karena sikap Risma yang ogah memberikan "jatah" kepada partai.

"Bagi partai, kontribusi seorang kepala daerah yang diusung partai tidak harus langsung ke partai, tapi ke rakyatnya langsung. Apa kita pernah kutip dari Pak Jokowi?" ujar Tjahjo di Kompleks Parlemen, Rabu (19/2/2014).

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat itu pun menuturkan, dengan Risma membantu masyarakat Jawa Timur, dia akan membantu menaikkan pamor PDI-P. Karena itu, dia memastikan tidak ada konflik masalah "jatah" Risma kepada PDI-P.

Hingga kini, Tjahjo menuturkan, Risma juga sudah cukup berkontribusi dalam setiap kegiatan partai, meski Tjahjo mengakui Risma hingga kini belum memiliki kartu tanda anggota (KTA) PDI-P lantaran masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil.

"Setiap ada kegiatan partai di PDI-P, dan Ibu Mega ke sana, dia selalu datang. Kalau makan di rumah makan, Bu Risma yang bayarin," seloroh Tjahjo.

Sebelumnya, Risma mengisyaratkan dirinya akan mundur sebagai Wali Kota Surabaya karena mendapatkan tekanan dari berbagai pihak. Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristyanto mengatakan salah satunya terkait dengan proyek pembangunan tol tengah kota. Gubernur Jawa Timur Soekarwo, ucap Hasto, memaksa Risma untuk menyetujui proyek tersebut.

Namun, isu lainnya yang berkembang adalah ketidakharmonisan hubungan Risma dengan wakilnya, Wisnu Sakti Buana. Wisnu adalah adalah salah satu pendukung pemakzulan Risma pada tahun 2013 lalu saat dirinya menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Surabaya. Wisnu juga mendukung soal pembangunan tol tengah kota tersebut. Kabar lainnya yang juga beredar adalah sikap Risma yang enggan menyetorkan "uang" untuk kas partai dan juga tak mau menerima titipan proyek. Akan tetapi, hal ini dibantah seluruhnya oleh Tjahjo.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAL Sebut Pihaknya Berwenang Lakukan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia

KSAL Sebut Pihaknya Berwenang Lakukan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia

Nasional
Wapres Harap Timnas Sepak Bola Amputasi Indonesia Raih Hasil Terbaik di Piala Dunia 2022

Wapres Harap Timnas Sepak Bola Amputasi Indonesia Raih Hasil Terbaik di Piala Dunia 2022

Nasional
Proses Perekrutan Komcad TNI AL Sudah Berjalan di Kodikmar Surabaya

Proses Perekrutan Komcad TNI AL Sudah Berjalan di Kodikmar Surabaya

Nasional
Sekjen DPR Sebut Mikrofon di Rapat Paripurna Otomatis Mati Setelah 5 Menit

Sekjen DPR Sebut Mikrofon di Rapat Paripurna Otomatis Mati Setelah 5 Menit

Nasional
Kunjungi Universitas Bung Karno, Kepala BNPT Ajak Kampus Lawan Radikalisme

Kunjungi Universitas Bung Karno, Kepala BNPT Ajak Kampus Lawan Radikalisme

Nasional
Menko PMK: Indonesia Punya Kearifan Lokal dalam Penanganan Bencana

Menko PMK: Indonesia Punya Kearifan Lokal dalam Penanganan Bencana

Nasional
Mahasiswa Tersangka Teroris Diduga Kumpulkan Dana ISIS, Densus 88 Imbau Warga Hati-hati Beri Sumbangan

Mahasiswa Tersangka Teroris Diduga Kumpulkan Dana ISIS, Densus 88 Imbau Warga Hati-hati Beri Sumbangan

Nasional
Tak Bikin Aturan Turunan soal Pj Kepala Daerah, Mendagri Dinilai Terbiasa Tak Patuh Putusan MK

Tak Bikin Aturan Turunan soal Pj Kepala Daerah, Mendagri Dinilai Terbiasa Tak Patuh Putusan MK

Nasional
Wasekjen Sebut PKB Ingin Bentuk Koalisi 2024, Cak Imin Capresnya

Wasekjen Sebut PKB Ingin Bentuk Koalisi 2024, Cak Imin Capresnya

Nasional
Jubir Bantah Kabar Ma'ruf Amin Minta Merger BTN Syariah ke BSI Ditunda

Jubir Bantah Kabar Ma'ruf Amin Minta Merger BTN Syariah ke BSI Ditunda

Nasional
KSAL: Banyak Negara Sahabat yang Ingin Bekerja Sama tentang Hidro-Oseanografi

KSAL: Banyak Negara Sahabat yang Ingin Bekerja Sama tentang Hidro-Oseanografi

Nasional
Bupati PPU Abdul Gafur Segera Disidang di PN Tipikor Samarinda

Bupati PPU Abdul Gafur Segera Disidang di PN Tipikor Samarinda

Nasional
Sejarah Pemilu dan Pilpres 2009, dari Peserta hingga Hasil

Sejarah Pemilu dan Pilpres 2009, dari Peserta hingga Hasil

Nasional
Kaum Intelektual, Kekuasaan dan Harapan Perubahan

Kaum Intelektual, Kekuasaan dan Harapan Perubahan

Nasional
Muhaimin Mau Gabung KIB asal Jadi Capres, Ini Kata Waketum PKB

Muhaimin Mau Gabung KIB asal Jadi Capres, Ini Kata Waketum PKB

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.