Tjahjo Bantah PDI-P Minta-minta "Jatah" ke Risma

Kompas.com - 19/02/2014, 13:11 WIB
Anggota DPR RI, Tjahjo Kumolo. Kompas.com/ Slamet PriyatinAnggota DPR RI, Tjahjo Kumolo.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo meluruskan kabar soal kisruh internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Jawa Timur dengan Wali Kota Tri Rismaharani. Dia pun menampik anggapan konflik terjadi karena sikap Risma yang ogah memberikan "jatah" kepada partai.

"Bagi partai, kontribusi seorang kepala daerah yang diusung partai tidak harus langsung ke partai, tapi ke rakyatnya langsung. Apa kita pernah kutip dari Pak Jokowi?" ujar Tjahjo di Kompleks Parlemen, Rabu (19/2/2014).

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat itu pun menuturkan, dengan Risma membantu masyarakat Jawa Timur, dia akan membantu menaikkan pamor PDI-P. Karena itu, dia memastikan tidak ada konflik masalah "jatah" Risma kepada PDI-P.

Hingga kini, Tjahjo menuturkan, Risma juga sudah cukup berkontribusi dalam setiap kegiatan partai, meski Tjahjo mengakui Risma hingga kini belum memiliki kartu tanda anggota (KTA) PDI-P lantaran masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil.

"Setiap ada kegiatan partai di PDI-P, dan Ibu Mega ke sana, dia selalu datang. Kalau makan di rumah makan, Bu Risma yang bayarin," seloroh Tjahjo.

Sebelumnya, Risma mengisyaratkan dirinya akan mundur sebagai Wali Kota Surabaya karena mendapatkan tekanan dari berbagai pihak. Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristyanto mengatakan salah satunya terkait dengan proyek pembangunan tol tengah kota. Gubernur Jawa Timur Soekarwo, ucap Hasto, memaksa Risma untuk menyetujui proyek tersebut.

Namun, isu lainnya yang berkembang adalah ketidakharmonisan hubungan Risma dengan wakilnya, Wisnu Sakti Buana. Wisnu adalah adalah salah satu pendukung pemakzulan Risma pada tahun 2013 lalu saat dirinya menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Surabaya. Wisnu juga mendukung soal pembangunan tol tengah kota tersebut. Kabar lainnya yang juga beredar adalah sikap Risma yang enggan menyetorkan "uang" untuk kas partai dan juga tak mau menerima titipan proyek. Akan tetapi, hal ini dibantah seluruhnya oleh Tjahjo.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU: Pemilih dengan Suhu Tubuh di Atas 38 Derajat Celsius Tak Diizinkan Masuk TPS

KPU: Pemilih dengan Suhu Tubuh di Atas 38 Derajat Celsius Tak Diizinkan Masuk TPS

Nasional
KPU Atur Mekanisme Hak Pilih Pasien Positif Covid-19 pada Pilkada 2020

KPU Atur Mekanisme Hak Pilih Pasien Positif Covid-19 pada Pilkada 2020

Nasional
Ahli Epidemiologi Sebut Kota Bogor Aman untuk Terapkan 'New Normal'

Ahli Epidemiologi Sebut Kota Bogor Aman untuk Terapkan "New Normal"

Nasional
KPU Pastikan Pasien Positif Covid-19 Dapat Gunakan Hak Pilih pada Pilkada 2020

KPU Pastikan Pasien Positif Covid-19 Dapat Gunakan Hak Pilih pada Pilkada 2020

Nasional
FKM UI: Jakarta Aman dari Covid-19 jika Kasus Harian di Bawah 100 selama Satu Pekan

FKM UI: Jakarta Aman dari Covid-19 jika Kasus Harian di Bawah 100 selama Satu Pekan

Nasional
KPU: Konser Musik Dilarang pada Kampanye Pilkada 2020

KPU: Konser Musik Dilarang pada Kampanye Pilkada 2020

Nasional
UPDATE 6 Juni: RS Darurat Wisma Atlet Rawat 564 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 6 Juni: RS Darurat Wisma Atlet Rawat 564 Pasien Positif Covid-19

Nasional
KPU Gelar Uji Publik Rancangan PKPU tentang Pilkada 2020

KPU Gelar Uji Publik Rancangan PKPU tentang Pilkada 2020

Nasional
Program Tapera Dikritik Buruh dan Pengusaha, Istana Angkat Bicara

Program Tapera Dikritik Buruh dan Pengusaha, Istana Angkat Bicara

Nasional
Diminta Jadi Ketum Gerindra Lagi, Prabowo Patuhi Keputusan Partai

Diminta Jadi Ketum Gerindra Lagi, Prabowo Patuhi Keputusan Partai

Nasional
Menghadirkan Pancasila di Era 'New Normal'

Menghadirkan Pancasila di Era "New Normal"

Nasional
Penangkapan Nurhadi Dinilai Tak Cukup, KPK Diminta Kembangkan Dugaan Pencucian Uang dan Obstruction of Justice

Penangkapan Nurhadi Dinilai Tak Cukup, KPK Diminta Kembangkan Dugaan Pencucian Uang dan Obstruction of Justice

Nasional
Ini 3 Penyebab Maraknya Penggunaan Narkoba Menurut BNN, Dianggap Aib hingga Gaya Hidup

Ini 3 Penyebab Maraknya Penggunaan Narkoba Menurut BNN, Dianggap Aib hingga Gaya Hidup

Nasional
[UPDATE] Covid-19 5 Juni: Depok Tambah 6 Kasus Positif Baru, Total Jadi 578 Pasien

[UPDATE] Covid-19 5 Juni: Depok Tambah 6 Kasus Positif Baru, Total Jadi 578 Pasien

Nasional
BNN: Banyak Pengedar Narkoba Divonis Hukuman Mati, tapi Pelaksanaannya Belum

BNN: Banyak Pengedar Narkoba Divonis Hukuman Mati, tapi Pelaksanaannya Belum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X