Posisi Risma Menandakan PDI-P Masih Partai Otoriter

Kompas.com - 19/02/2014, 12:56 WIB
Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, Tri Rismaharini (kiri), usai menerima Piala Adipura Kencana dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/3/2013). Perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2013 diperingati dengan pemberian penghargaan Adipura bagi kota/provinsi dan Kalpataru bagi individu yang peduli pada lingkungan hidup.  TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, Tri Rismaharini (kiri), usai menerima Piala Adipura Kencana dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/3/2013). Perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2013 diperingati dengan pemberian penghargaan Adipura bagi kota/provinsi dan Kalpataru bagi individu yang peduli pada lingkungan hidup.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA,KOMPAS.com
 — Pakar Komunikasi Politik Tjipta Lesmana menilai, keinginan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani mundur dari jabatannya lantaran sikap otoriter PDI Perjuangan. Menurut dia, PDI-P masih bergantung pada Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Posisi Risma ini menandakan PDI-P sampai hari ini masih partai otoriter, kekuasaan Megawati masih sangat kuat di sana," kata Tjipta saat dihubungi Kompas.com, Rabu (19/2/2014) siang.

Tjipta mengatakan, sikap otoriter tersebut telah membuat proses pemilihan Wakil Wali Kota Surabaya yang baru menjadi tidak transparan. Pemilihan Wisnu Sakti Buana sebagai Wakil Wali Kota, kata dia, tidak pernah diketahui Risma.

Wisnu yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua DPRD Surabaya menggantikan posisi Bambang Dwi Hartono yang mundur ketika maju pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pada 2013.

KOMPAS.com/Indra Akuntono Pengamat politik Tjipta Lesmana


Wisnu dipilih dalam forum paripurna anggota DPRD Surabaya yang sempat alot karena tarik ulur kepentingan politik di internal DPRD Surabaya, November 2013. Wisnu juga adalah Ketua DPC PDI-P Surabaya.

Setelah pelantikan Wisnu, Risma sempat tak menunjukkan batang hidungnya di Pemkot Surabaya. Kabar perseteruan antara Risma dan Wisnu pun semakin kuat. Bahkan, ada tudingan bahwa Wisnu dipersiapkan untuk menggeser posisi Risma.

Oleh karena itu, menurut Tjipta, wajar jika Risma marah dan ingin mundur dari jabatannya. Menurut dia, setiap orang yang ada di posisi Risma pasti akan merasakan hal yang serupa.

“Kalau saya jadi Risma juga, jelas saya kesal. Partai macam apa ini? Sebagai wali kota tentu berhak tahu siapa wakilnya,” ujar dia.

Tjipta menambahkan, Megawati harus turun tangan langsung dalam mengurus konflik internal ini. Presiden ke-5 Indonesia itu diminta untuk meyakinkan Risma bahwa posisinya aman sebagai wali kota dan tidak akan terganggu dengan masalah ini.

Penyelesaian konflik ini, lanjut dia, harus dilakukan sesegera mungkin. Pasalnya, sudah ada partai lain yang terang-terangan mengonfrontasi konflik ini. “Ini, kan, tahun politik, sudah ada yang mau coba goyang-goyang, mengonfrontir, bahkan ngomong terang-terangan bahwa mau rekrut Risma. Ini harus diantisipasi oleh PDI-P,” pungkasnya.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X