PDI-P: Kata Risma, Ada Pihak Luar yang Memaksakan Proyek Tol

Kompas.com - 19/02/2014, 12:21 WIB
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini SURYA/ACHMAD AMRUWali Kota Surabaya Tri Rismaharini
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini beberapa waktu lalu untuk menyikapi isu mundurnya Risma. Di dalam pertemuan itu, Tjahjo menuturkan, Risma lebih banyak berbicara soal persoalan Surabaya, salah satunya terkait pembangunan proyek tol tengah kota.

"Kami mendukung semua sikap Bu Risma, termasuk soal tol tengah. Hanya saja, apa iya Pemkot Surabaya punya PP soal tol tengah. Bu Risma sampaikan, dia sebutkan ada yang memaksa agar proyek itu diloloskan, dari luar partai bukan dari PDI-P," ujar Tjahjo di Kompleks Parlemen, Rabu (19/2/2014).

Tjahjo mengaku Risma menyebut oknum yang memaksakan proyek tol tengah itu. Namun, Tjahjo tak mau mengungkap identitas itu. Setelah mendengarkan penjelasan Risma, Tjahjo menanyakan kembali niatan Risma untuk mundur.

"Saya klarifikasi, apa Bu Risma mau mundur? Tertawa dia," ujar Tjahjo.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristyanto mengakui bahwa Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tengah menghadapi tekanan terkait jabatan yang diembannya. Namun, Hasto memastikan, tekanan itu bukan berasal dari internal partai.

Berdasarkan keterangan Risma, sebut Hasto, tekanan yang datang dari Gubernur Jawa Timur Soekarwo terkait rencana pembangunan Jalan Tol Tengah Kota Surabaya.

"Jadi wali kota itu tidak mudah karena ada tekanan gubernur. Contohnya, saat pembangunan jalan tol tengah. Maksudnya tekanan di sini, lebih pada kepentingan bisnis," ujar Hasto, saat dihubungi Kamis (13/2/2014).

PDI-P, lanjut Hasto, akan mendukung kebijakan yang diambil Risma sepanjang menitikberatkan pada kepentingan masyarakat. Terkait rencana pembangunan jalan tol, Risma menolaknya. Ia lebih condong membenahi transportasi publik untuk mengatasi kemacetan di Surabaya.

Secara terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI-P Jawa Timur Sirmadji Tjondro Pragolo mengakui adanya perbedaan pandangan antara Risma dan Soekarwo terkait pembangunan jalan tol tengah.

"Ini memang belum final dan pasti ada pendapat macam-macam. Menurut orang punya, dianggap perlu. Tapi bagi saya dan orang lainnya, tidak perlu. Ini biasa dalam argumentasi," kata Sirmadji.

Oleh karena itu, Sirmadji meminta Risma menghadapi perbedaan pandangan ini dengan sabar. "Apa pun ringan, pasti nanti akan ada keputusan bersama," kata Sirmadji.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gerindra Janji Akan Terima Keputusan MK tentang Presidential Threshold 20 Persen

Gerindra Janji Akan Terima Keputusan MK tentang Presidential Threshold 20 Persen

Nasional
Pemerintah Tanggung Sebagian Pajak Sektor Properti dan Otomotif Tahun 2022

Pemerintah Tanggung Sebagian Pajak Sektor Properti dan Otomotif Tahun 2022

Nasional
Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Selama 18-31 Januari 2022

Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Selama 18-31 Januari 2022

Nasional
Tsunami Tonga, Kemenlu: Ada 5 WNI Saat Kejadian, Kondisi Belum Diketahui

Tsunami Tonga, Kemenlu: Ada 5 WNI Saat Kejadian, Kondisi Belum Diketahui

Nasional
Penerima Bansos Diperluas Jadi 2,76 Juta Orang pada 2022, Besarannya Rp 600.000

Penerima Bansos Diperluas Jadi 2,76 Juta Orang pada 2022, Besarannya Rp 600.000

Nasional
Pemerintah Sepakati Anggaran PEN 2022 Rp 451 Triliun

Pemerintah Sepakati Anggaran PEN 2022 Rp 451 Triliun

Nasional
UPDATE 16 Januari: 10 Provinsi di Indonesia Laporkan Nol Kasus Covid-19

UPDATE 16 Januari: 10 Provinsi di Indonesia Laporkan Nol Kasus Covid-19

Nasional
Menkes: Jakarta, Medan Perang Pertama Hadapi Omicron

Menkes: Jakarta, Medan Perang Pertama Hadapi Omicron

Nasional
Menkes Budi: Antivirus Covid-19 dari Pfizer Datang Februari 2022

Menkes Budi: Antivirus Covid-19 dari Pfizer Datang Februari 2022

Nasional
Luhut Minta Waspadai Varian Omicron, Peningkatan Kasus di Jakarta Bisa Lebih Tinggi

Luhut Minta Waspadai Varian Omicron, Peningkatan Kasus di Jakarta Bisa Lebih Tinggi

Nasional
UPDATE 16 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,51 Persen

UPDATE 16 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,51 Persen

Nasional
UPDATE 16 Januari: Ada 8.605 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Januari: Ada 8.605 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 Januari: 710 Pasien Covid-19 Selesai Isolasi

UPDATE 16 Januari: 710 Pasien Covid-19 Selesai Isolasi

Nasional
Luhut Tegaskan Belum Ada Kasus Kematian Covid-19 Akibat Varian Omicron

Luhut Tegaskan Belum Ada Kasus Kematian Covid-19 Akibat Varian Omicron

Nasional
UPDATE 16 Januari: 166.505 Orang Diperiksa Covid-19, Positivity Rate 2,87 Persen

UPDATE 16 Januari: 166.505 Orang Diperiksa Covid-19, Positivity Rate 2,87 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.