Pendidikan Nasional Tak Tentu Arah

Demikian pokok persoalan yang mengemuka dalam Konvensi Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) bertema ”Pendidikan Indonesia dan Daya Saing Bangsa”, di Bentara Budaya Jakarta, dan dibuka pada Selasa (18/2).

Sejumlah pembicara yang hadir pada konvensi ini, antara lain, adalah mantan Presiden BJ Habibie, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua DPR Marzuki Alie, Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Sri-Edi Swasono, Guru Besar Pendidikan (Emeritus) Universitas Negeri Jakarta HAR Tilaar. Acara dibuka oleh Ketua Umum PGRI Sulistiyo.

Pakar pendidikan HAR Tilaar menegaskan, pendidikan di Indonesia belum memiliki arah tujuan yang jelas untuk menyiapkan manusia-manusia yang cakap, kreatif, dan bertanggung jawab. Padahal, Indonesia sudah harus menciptakan generasi emas yang diharapkan bisa memajukan kehidupan bangsa.

”Neoliberalisme sudah masuk ke dunia pendidikan sehingga arah pendidikan menjadi tidak jelas seperti sekarang,” kata Tilaar.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Syawal Gultom membenarkan sistem pendidikan Indonesia harus direformasi karena sistem yang ada selama ini tidak menjawab kebutuhan zaman. Salah satu caranya dengan memberlakukan Kurikulum 2013 di semua sekolah mulai tahun ini.

”Karakter anak didik kita terlebih dahulu yang harus diperbaiki dan ini yang menjadi tujuan Kurikulum 2013. Spektrum sekolah atau pendidikan seperti apa yang bisa menjawab kebutuhan zaman, itu yang harus dipikirkan,” kata Syawal.

Kuncinya pada guru

KOMPAS/Raditya Helabumi Presiden Republik Indonesia ke 3 BJ Habibie berbincang dengan sejumlah awak media dalam Konvensi Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia di Bentara Budaya, Jakarta, Selasa (18/2), Konvensi akan berlangsung selama dua hari.

”Karena perannya yang sangat penting, guru wajib dilibatkan secara aktif dalam perumusan kebijakan pendidikan. Sayangnya, selama ini guru atau organisasi guru tidak dilibatkan secara aktif oleh pemerintah,” kata Tilaar.

Untuk meningkatkan peran guru, Tilaar mengusulkan agar penanganan guru kembali disentralisasi. Sebab, dengan desentralisasi, guru seperti sekarang. Guru sering dijadikan komoditas politik oleh elite politik lokal. Guru sering dalam posisi terjepit karena dilibatkan dalam aktivitas politik.

Syawal menambahkan, kualitas mayoritas guru yang masih rendah bukan sepenuhnya salah guru. Ini disebabkan selama ini guru jarang mendapatkan pelatihan. Oleh karena itu, mulai tahun ini guru akan memperoleh pelatihan berkala secara spesifik pada kebutuhan materi-materi yang dirasa menjadi kekurangan setiap guru.

Jusuf Kalla pada kesempatan ini mengemukakan, pendidikan menjadi kunci untuk meningkatkan kemampuan bangsa melakukan sesuatu agar bisa bersaing dengan komunitas internasional. Kemampuan itu lebih dititikberatkan pada keterampilan dan penguasaan pada teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Ujian nasional

Untuk mengukur kemampuan bangsa, ujar Kalla, bisa dilakukan mulai dari membuat standar nilai kelulusan yang tinggi (dilihat dari hasil ujian nasional) bagi peserta didik. Jika sekarang standar kelulusan 5,5, bisa jadi tahun depan standar nilai dinaikkan menjadi 6,5.

”Harus dinaikkan secara bertahap. Anak-anak memang harus bekerja keras. Tidak ada bangsa yang bisa maju tanpa kerja keras. Tidak ada yang bisa maju tanpa belajar dan target yang jelas,” kata Kalla.