Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/02/2014, 06:37 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 10 orang eks tahanan politik ditangkap aparat kepolisian saat hendak membesuk kerabat mereka di kawasan Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (16/2/2014). Mereka ditangkap dengan dianggap sebagai pengikut ajaran komunis.

Kepala Divisi Pemantauan Impunitas, Muhamad Daud Berueh, usai bertemu dengan Komisi III DPR, Selasa (18/2/2014), mengatakan peristiwa ini bermula dari pembubaran paksa sekelompok orang dari ormas keagamaan terhadap kunjungan para eks Tapol ini.

"Mereka sebenarnya hanya menjenguk teman, tapi entah bagaimana, ormas itu menuding korban komunis dan dilaporkan ke polisi," ucap Daud. Dari 10 orang yang ditangkap polisi saat itu, 7 orang diperiksa di Polsek Banyumanik dan 3 orang diperiksa di Polresta Semarang.

Selama empat jam pemeriksaan, Daud menuturkan mereka justru ditanyakan soal hubungan keluarga hingga keterkaitan dengan diskusi bedah buku Tan Malaka di Surabaya, Jawa Timur, yang juga dibubarkan paksa oleh ormas.

Meski setelah diperiksa tak ditemukan cukup bukti dan para eks Tapol ini dibebaskan, Daud menyatakan aksi bubar paksa telah mengancam kebebasan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. "Kepolisan yang seharusnya menjadi penengah, malah berpihak ke salah satu kelompok," ucap Daud.

Menurut Daud, label sebagai eks tapol dan kaitannya ke kelompok komunis masih melekat hingga kini akibat tidak ada keputusan hukum yang memastikan bahwa peristiwa penumpasan PKI pada kurun 1965-1966 adalah sebuah kejahatan.

Akibatnya, kata Daud, kejahatan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Padahal, dalam investigasi yang dilakukan Komnas HAM, telah terjadi pelanggaran HAM berat pada masa itu. Stigmatisasi ini, lanjut Daud, seakan terus menjadi sebuah pola yang menghancurkan kebebasan berdemokrasi.

Tak hanya di Semarang, peristiwa diskriminatif yang diterima para eks tapol, papar Daud, juga terjadi di daerah-daerah lainnya di Indonesia. Oleh karena itu, Daud beserta para korban mendatangi Komisi III DPR dengan harapan mendesak Kejaksaan Agung membuka kembali kasus pelanggaran HAM berat yang sudah lama mangkrak di korps Adhyaksa tersebut.

Daud juga berharap Komisi III DPR menekankan kepada Kapolri tentang standar pemeriksaan dan pengetahuan soal pelanggaran HAM. "Pola menangkap orang seenaknya, membubarkan paksa, jangan sampai lagi terjadi di masa depan," kata Daud. Selain mengadu ke Komisi III DPR, para eks Tapol ini bersama KontraS juga mengadukan kasus ini ke Propam Mabes Polri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setiap Hari Ada Korban Perdagangan Orang Meninggal, Jokowi Minta Tak Ada 'Backing-mem-backing'

Setiap Hari Ada Korban Perdagangan Orang Meninggal, Jokowi Minta Tak Ada "Backing-mem-backing"

Nasional
Cawe-cawe Jokowi dan Harapan untuk Pemilu Demokratis, Bukan demi Politik Praktis

Cawe-cawe Jokowi dan Harapan untuk Pemilu Demokratis, Bukan demi Politik Praktis

Nasional
Masyarakat Sipil Minta MK Tegur KPU soal Aturan Eks Terpidana Jadi Caleg

Masyarakat Sipil Minta MK Tegur KPU soal Aturan Eks Terpidana Jadi Caleg

Nasional
Profil Denny Indrayana, Pakar Hukum yang 'Ribut' soal Anies Bakal Dijegal dan Isu Putusan MK

Profil Denny Indrayana, Pakar Hukum yang "Ribut" soal Anies Bakal Dijegal dan Isu Putusan MK

Nasional
Menyoal 'Cawe-cawe' Presiden Jokowi

Menyoal "Cawe-cawe" Presiden Jokowi

Nasional
Presiden PKS Ingatkan Kadernya untuk Mundur jika Langgar Etika dan Hukum

Presiden PKS Ingatkan Kadernya untuk Mundur jika Langgar Etika dan Hukum

Nasional
Masa Jabatan Pimpinan KPK Berubah, Johan Budi Nilai UU KPK Perlu Direvisi

Masa Jabatan Pimpinan KPK Berubah, Johan Budi Nilai UU KPK Perlu Direvisi

Nasional
AHY, Khofifah, Aher Jadi Kandidat Utama Cawapres Anies, PKS: Terbuka Kemungkinan Muncul Nama Kejutan

AHY, Khofifah, Aher Jadi Kandidat Utama Cawapres Anies, PKS: Terbuka Kemungkinan Muncul Nama Kejutan

Nasional
 [POPULER NASIONAL] PDI-P Siapkan 10 Nama Cawapres untuk Ganjar | Pengakuan Tersangka Korupsi BTS

[POPULER NASIONAL] PDI-P Siapkan 10 Nama Cawapres untuk Ganjar | Pengakuan Tersangka Korupsi BTS

Nasional
PKS Sebut Tiga Kandidat Cawapres Terkuat Anies: AHY, Khofifah, Aher

PKS Sebut Tiga Kandidat Cawapres Terkuat Anies: AHY, Khofifah, Aher

Nasional
Tanggal 2 Juni Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juni Memperingati Hari Apa?

Nasional
Hasil Sidang Etik: Polri Pecat Irjen Teddy Minahasa

Hasil Sidang Etik: Polri Pecat Irjen Teddy Minahasa

Nasional
ICW dkk Akan Surati Ketua MK soal KPU Beri Pengecualian Eks Terpidana Jadi Caleg

ICW dkk Akan Surati Ketua MK soal KPU Beri Pengecualian Eks Terpidana Jadi Caleg

Nasional
Ketika Anies Singgung Pihak yang Berkuasa untuk Selesaikan Tugasnya...

Ketika Anies Singgung Pihak yang Berkuasa untuk Selesaikan Tugasnya...

Nasional
Pengamat Sebut Video Ancaman KKB Tembak Pilot Susi Air sebagai Dampak Operasi Psikologis Pemerintah

Pengamat Sebut Video Ancaman KKB Tembak Pilot Susi Air sebagai Dampak Operasi Psikologis Pemerintah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com