Singapura Larang KRI Usman-Harun Melintas, Pemerintah Diminta Putus Kerja Sama Pertahanan

Kompas.com - 19/02/2014, 05:56 WIB
Parade kapal perang (KRI), kapal nelayan, dan helikopter melintas di Pantai Talise, Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (15/12/2013), dalam rangkaian kegiatan Hari Nusantara 2013. KOMPAS.COM/FITRI PRAWITASARIParade kapal perang (KRI), kapal nelayan, dan helikopter melintas di Pantai Talise, Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (15/12/2013), dalam rangkaian kegiatan Hari Nusantara 2013.
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta segera merespons tegas tindakan Pemerintah Singapura yang melarang KRI Usman-Harun melintasi perairan Singapura. Tindakan tegas diperlukan untuk menegaskan kedaulatan Republik Indonesia.

"Indonesia bisa membalas dengan melarang kapal berbendera Singapura lewat perairan Indonesia. Apa urusan Singapura melarang-larang? Kita juga bisa melarang kalau begitu," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2/2014).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini juga meminta Pemerintah Indonesia menghentikan semua kerja sama bidang pertahanan dengan Singapura, setelah Singapura menolak mengikuti latihan gabungan jika Indonesia mengikutsertakan KRI Usman-Harun.

"Hentikan saja kerja sama dengan Singapura di bidang pertahanan, kita tak akan rugi. Justru Singapura yang rugi," tegas Mahfudz. Seperti diberitakan sebelumnya, ketegangan Indonesia dan Singapura terkait penamaan KRI Usman-Harun tak kunjung reda.

Dalam sebuah sesi sidang parlemen, Selasa (18/2/2014) siang, Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen mengatakan negaranya melarang kapal perang Indonesia itu memasuki teritorinya, termasuk pelabuhan dan pusat pangkalan angkatan laut. Hen menilai penggunaan nama Usman-Harun dapat membuka luka lama Singapura.

Nama Usman-Harun disematkan untuk salah satu kapal perang Indonesia sebagai penghormatan atas jasa kedua prajurit KKO tersebut. Pemerintah Indonesia bersikukuh menyatakan berhak menyematkan nama Usman-Harun dan menolak intervensi Singapura yang mendesak agar nama kapal perang itu diganti.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAD Temui Mahfud, Bahas Pendekatan Penanganan Konflik Papua

KSAD Temui Mahfud, Bahas Pendekatan Penanganan Konflik Papua

Nasional
PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Mendagri: Situasi Relatif Landai

PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Mendagri: Situasi Relatif Landai

Nasional
Sindir Pemecatan Lewat TWK KPK, Giri Suprapdiono: Sejatinya Kita Lolos ASN

Sindir Pemecatan Lewat TWK KPK, Giri Suprapdiono: Sejatinya Kita Lolos ASN

Nasional
Kemenkes: Laju Penularan Covid-19 Berada di Titik Rendah

Kemenkes: Laju Penularan Covid-19 Berada di Titik Rendah

Nasional
Pemerintah Tetap Terapkan Pembatasan Selama Natal-Tahun Baru meski PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal

Pemerintah Tetap Terapkan Pembatasan Selama Natal-Tahun Baru meski PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal

Nasional
DPR Sampaikan Keprihatinan dan Duka Atas Bencana Erupsi Gunung Semeru

DPR Sampaikan Keprihatinan dan Duka Atas Bencana Erupsi Gunung Semeru

Nasional
PPKM Level 3 Batal, Epidemiolog Kritik Pertimbangan Pemerintah

PPKM Level 3 Batal, Epidemiolog Kritik Pertimbangan Pemerintah

Nasional
Menko Airlangga Sebut Penanganan Pandemi Covid-19 Butuh Kolaborasi Global

Menko Airlangga Sebut Penanganan Pandemi Covid-19 Butuh Kolaborasi Global

Nasional
Aji Mumpung: Tunjangan, Mobil Dinas, Dana Dapil, Keruklah Selagi Bisa!

Aji Mumpung: Tunjangan, Mobil Dinas, Dana Dapil, Keruklah Selagi Bisa!

Nasional
Pukat UGM: Tidak Ada Bukti Ilmiah Hukuman Mati Efektif Beri Efek Jera Korupsi

Pukat UGM: Tidak Ada Bukti Ilmiah Hukuman Mati Efektif Beri Efek Jera Korupsi

Nasional
PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Kemenkes: Tetap Ada Pembatasan Mobilitas

PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Kemenkes: Tetap Ada Pembatasan Mobilitas

Nasional
Pesawat C-130 Hercules TNI AU Kirim 12 Ton Bansos untuk Warga Terdampak Erupsi Semeru

Pesawat C-130 Hercules TNI AU Kirim 12 Ton Bansos untuk Warga Terdampak Erupsi Semeru

Nasional
Rapat Paripurna, DPR Sahkan 40 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Rapat Paripurna, DPR Sahkan 40 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
Cegah Kasus Covid-19, Pemerintah Larang Perayaan Tahun Baru 2022

Cegah Kasus Covid-19, Pemerintah Larang Perayaan Tahun Baru 2022

Nasional
DPR Perpanjang Masa Pembahasan 5 RUU, Ada RUU PDP-RUU Landas Kontinen

DPR Perpanjang Masa Pembahasan 5 RUU, Ada RUU PDP-RUU Landas Kontinen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.