Kompas.com - 18/02/2014, 20:48 WIB
Anggota Komisi VII DPR RI Tri Yulianto mengenakan peci hitam, bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap di lingkungan SKK Migas dengan terdakwa mantan Kepala SKK Migas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (18/2/2014). KOMPAS.com/Dian MaharaniAnggota Komisi VII DPR RI Tri Yulianto mengenakan peci hitam, bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap di lingkungan SKK Migas dengan terdakwa mantan Kepala SKK Migas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (18/2/2014).
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maupun Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi terus mencecar anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Tri Yulianto, tentang dugaan pemberian uang dari Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini. Namun, Tri bersikeras membantah menerima uang tunjangan hari raya (THR) itu dari Rudi.

"Kebenaran akan datang sendirinya dari Tuhan," kata Ketua Majelis Hakim Amin Ismanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (18/2/2014).

Tri pun langsung menimpali pernyataan Amin. Ia mengatakan akan mempertanggungjawabkan pernyataannya di persidangan. "Insya Allah, Pak, saya pertanggunjawabkan di dunia dan akhirat," ucap Tri.

Tri membantah menerima THR dari Rudi ketika bertemu di toko buah All Fresh, Jakarta. Hampir semua hakim menanyakan hal yang sama pada Tri. Tri juga diingatkan bahwa ia sudah disumpah untuk berkata jujur di persidangan. Ketika bertemu di All Fresh pada bulan puasa itu, Tri mengaku hanya menanyakan kabar Rudi dan meminta Rudi bersabar dengan aksi unjuk rasa terkait SKK Migas.

"Pak Rudi sudah di pintu masuk All Fresh. Saya bilang sabar, ya, Pak, tawakal. Insya Allah tidak ada yang akan terjadi. Waktu itu, kan heboh demo-demo soal beliau," kata Tri.

Dalam dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), nama Tri disebut menerima uang 200.000 dollar AS dari Rudi di toko buah All Fresh pada 26 Juli 2013. Uang itu disebut untuk Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana.

Rudi juga mengaku pernah memberikan uang THR melalui Tri. Rudi mengatakan, sejak awal menjabat di SKK Migas sudah mendapat informasi bahwa anggota Komisi VII kerap meminta THR pada SKK Migas.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perjanjian Ekstradisi Diteken, Koruptor hingga Teroris Tak Lagi Bisa Bersembunyi di Singapura

Perjanjian Ekstradisi Diteken, Koruptor hingga Teroris Tak Lagi Bisa Bersembunyi di Singapura

Nasional
Jokowi: Kita Harapkan Vaksinasi Booster Mencegah Penyebaran Varian Omicron

Jokowi: Kita Harapkan Vaksinasi Booster Mencegah Penyebaran Varian Omicron

Nasional
Ma'ruf Amin Sebut MUI Ujung Tombak Indonesia Jadi Pusat Industri Halal

Ma'ruf Amin Sebut MUI Ujung Tombak Indonesia Jadi Pusat Industri Halal

Nasional
Berhasil Diambil Alih di Era Jokowi, Begini Awal Mula Ruang Udara RI Dikuasai Singapura

Berhasil Diambil Alih di Era Jokowi, Begini Awal Mula Ruang Udara RI Dikuasai Singapura

Nasional
Pernyataan Bupati Langkat Soal Kerangkeng untuk Rehabilitasi Dimentahkan BNN

Pernyataan Bupati Langkat Soal Kerangkeng untuk Rehabilitasi Dimentahkan BNN

Nasional
Sejarah FIR Indonesia Dikuasai Singapura sejak Era Kemerdekaan dan Kini Diambil Alih

Sejarah FIR Indonesia Dikuasai Singapura sejak Era Kemerdekaan dan Kini Diambil Alih

Nasional
Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Nasional
Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Nasional
PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Nasional
V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

Nasional
KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

Nasional
Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Nasional
KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

Nasional
Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.